PODNOMICS Yustinus Prastowo

Ada anggapan, di masa pandemi seperti ini justru pemerintah tidak berpihak pada rakyat karena menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang katanya akan memajaki sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Pemerintah dianggap kalap, namun semua anggapan tersebut keliru!

Resesi atau tidak resesi? Saya memilih tak terjebak pada istilah dan angka. Lebih penting, apa respon kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi ini. Saya ulas sedikit pemahaman saya.

Banyak yang menganggap asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran indikator di APBN 2021 terlalu optimis. Tapi memang tepat di atas keyakinan itulah pendirian pemerintah dalam menyusun APBN 2021. Fokus mengatasi pandemi sudah tentu menjadi kewajiban, lalu tidak ketinggalan upaya perbaikan di segala bidang dalam bentuk reformasi tetap dijalankan.

Kemudahan berusaha menjadi fokus utama dalam Reformasi Perpajakan yang diharapkan agar tercapainya pembangunan nasional. Lalu apa saja langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha tersebut? Silahkan simak pembahasannya pada Podnomics hal ke-8 kali ini.

Kita harus paham bahwa utang digunakan untuk kebutuhan yang tak bisa ditunda, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dll. Penundaan pembiayaan justru akan menimbulkan biaya yang lebih besar di kemudian hari. Data empirik menunjukkan bahwa utang berkorelasi dengan kualitas belanja yang membaik. Dengan kebijakan utang yang dikelola dengan sangat hati-hati, pemerintah memiliki kesempatan untuk memaksimalkan belanja pada sektor prioritas.

Pajak adalah hal yang tidak menyenangkan, tidak ada orang yang dengan sepenuh hati rela bayar pajak, tapi toh tetap kita butuhkan. Itulah mengapa dalam sejarahnya rumusan pemungutan pajak sifatnya memaksa. Namun dalam konteks Negara demokratis, pajak saat ini diarahkan untuk mendanai pembangunan, belanja sosial, dan sebagainya.