4 min
Pemkot Makassar, KPU dan Bawaslu Tandatangani NPHD sebesar Rp82,1 miliar | Momentum Perangi Kemiskinan dan Kebodohan | Pj Gubernur Susel Tegaskan Akan Berikan Sanksi Daerah Belum tandantangi NPHD Kilas Kabar Nusantara
-
- News
KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari ini, 13 November 2023.
MAKASSAR(00:35) Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum - KPU dan Bawaslu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, NPHD wajib diberikan dalam rangka mendukung kontestasi politik tahun depan. Pihaknya meyakini, pemilihan kepala daerah 2024 mendatang berjalan damai.
(01:48) Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar, Jumat 10 November 2023, berlangsung khidmat. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin memimpin upacara tersebut didampingi Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, serta jajaran Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel.
(03:09) Penjabat Gubernur Sulawesi selatan Bahtiar Baharuddin menegaskan akan memberi sanksi daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Seperti diketahui, tenggat waktu penandantanganan NPHD sesuai surat edaran Mendagri yakni hanya sampai 10 November 2023.
Kontributor :
Smart fm Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri
Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id
KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari ini, 13 November 2023.
MAKASSAR(00:35) Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum - KPU dan Bawaslu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, NPHD wajib diberikan dalam rangka mendukung kontestasi politik tahun depan. Pihaknya meyakini, pemilihan kepala daerah 2024 mendatang berjalan damai.
(01:48) Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar, Jumat 10 November 2023, berlangsung khidmat. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin memimpin upacara tersebut didampingi Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, serta jajaran Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel.
(03:09) Penjabat Gubernur Sulawesi selatan Bahtiar Baharuddin menegaskan akan memberi sanksi daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Seperti diketahui, tenggat waktu penandantanganan NPHD sesuai surat edaran Mendagri yakni hanya sampai 10 November 2023.
Kontributor :
Smart fm Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri
Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id
4 min