1 episodio

Kontroversi disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja Investasi tak bisa langsung moncer lantaran banyak hal yang menjadi pertimbangan pemodal asing. Misalnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi karena masalah utama dalam investasi adalah tingkat korupsi yang rendah bukan malah melemahkan KPK, yang kedua efektivitas insentif fiscal dan non-fiskal, serta ketersediaan bahan baku logistik. Seharusnya di kaji kembali dengan melibatkan banyak pihak agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja menghasilkan RUU yang dapat diteruma banyak kalangan

Omnibus Law's Talk rahmatuz zainiya

    • Gobierno

Kontroversi disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja Investasi tak bisa langsung moncer lantaran banyak hal yang menjadi pertimbangan pemodal asing. Misalnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi karena masalah utama dalam investasi adalah tingkat korupsi yang rendah bukan malah melemahkan KPK, yang kedua efektivitas insentif fiscal dan non-fiskal, serta ketersediaan bahan baku logistik. Seharusnya di kaji kembali dengan melibatkan banyak pihak agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja menghasilkan RUU yang dapat diteruma banyak kalangan

    Omnibus Law's Talk

    Omnibus Law's Talk

    Kontroversi disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja Investasi tak bisa langsung moncer lantaran banyak hal yang menjadi pertimbangan pemodal asing. Misalnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi karena masalah utama dalam investasi adalah tingkat korupsi yang rendah bukan malah melemahkan KPK, yang kedua efektivitas insentif fiscal dan non-fiskal, serta ketersediaan bahan baku logistik. Seharusnya di kaji kembali dengan melibatkan banyak pihak agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja menghasilkan RUU yang dapat diteruma banyak kalangan

    • 22 min

Top podcasts en Gobierno

Coordenadas Mundiales
Escuela de Relaciones Internacionales de FIGRI
The Just Security Podcast
Just Security
El orden mundial en Julia en la onda
OndaCero
No es el fin del mundo
El Orden Mundial
The Real Story
BBC World Service
JEP al Día: Entre Líneas
Jurisdicción Especial para la Paz