Setara Sejajar Setara Sejajar

Di episode kedua ini, Mas Legal re-upload ulasan Mata Najwa. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berencana membebaskan napi termasuk napi koruptor karena Corona. Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua.

Secara prinsip alasan ini sangat bisa diterima. Kondisi lapas kita memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidur bergantian.

Tapi alasan ini menjadi mengada-ada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di Lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar. Lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesak-desakan dengan napi lain sehingga bisa tertular Corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan bisa mandi air panas di kamar mandi pribadi dan olahraga dengan alat khusus di dalam sel eksklusif mereka.

Dari hampir 250 ribu napi di seluruh negeri, napi korupsi jumlahnya 4500-an. Jadi sekitar 1,8 persen dari total napi. Pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran COVID-19 di Lapas menjadi tidak relevan, karena angkanya sangat kecil dibanding napi lain.

Menjadi wajar jika sejumlah pegiat antikorupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundangan. Jadi Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik, narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan tidurnya harus bergantian?

Oh ya, sekalian kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setya Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin, masih di sel lagi nonton Netlifx, atau lagi plesiran makan di warung Padang?

Hai Sobat Legal,
Di episode pertama ini kita bakal membahas Perppu No.1 Tahun 2020 (Corona) yang Sabtu (4/4/2020) kemarin telah menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) dan secara resmi diserahkan oleh Pemerintah kepada lembaga legislatif.

Kita semua pasti sudah tahu bahwa kita saat ini tengah berada dalam pandemi Covid-19 yang melanda kota-kota besar di Tanah Air. Bahkan denyut nadi Ibukota Jakarta sudah hampir sebulan terhenti. Sudah pasti kita saat ini berada dalam kondisi darurat kesehatan, serta berpotensi terjadi darurat ekonomi

Dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang melanda, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, menetapkan social & phisical distancing. Tak cukup sampai situ, Pemerintah juga menelurkan Perppu Corona yang kemudian menjadi RUU Corona dan menuai pro kontra.

Untuk itu, di episode perdana ini, Mas Legal menyajikan diskusi menarik via zoom conference dengan mengusung tema 'Menyoal logika hukum dan ekonomi perpu corona' yang digelar oleh Kolegium Jurist Institute, selamat menyimak.

Mas Legal hadir supaya kita melek hukum. Hukum itu ada buat kebaikan kita. So, jangan antipati sama hukum yak guys.