Madani Berkelanjutan Madani Berkelanjutan

Yakinlah saat gagasan hebat disatukan, akan jadi inspirasi luar biasa bagi kemajuan Indonesia. Ini nih yang ⁣jadi dasar Madani ngajakin Sobat semua untuk mikirin bareng-bareng pembangunan ⁣ekonomi tanpa merusak lingkungan.⁣⁣ ⁣⁣ Kami yakin Sobat semua punya gagasan pembangunan ekonomi tanpa merusak ⁣lingkungan. Madani siap menampung gagasanmu! Mari bersama-sama membangun ⁣masa depan negeri ini menjadi lebih baik dengan mengedepankan prinsip lingkungan hidup berkeadilan dan berkelanjutan.⁣⁣ ⁣⁣ So, siapapun kamu, kami tunggu gagasan terbaikmu untuk pembangunan ekonomi ⁣⁣tanpa merusak lingkungan, ya sobat!⁣⁣

Kebakaran hutan dan lahan adalah momok bagi pencapaian komitmen iklim Indonesia. Dari tahun 2010 hingga 2017, karhutla di lahan gambut adalah satu dari tiga penyumbang utama emisi Gas Rumah Kaca dari sektor hutan dan lahan. Pada tahun 2014 dan 2015, kebakaran gambut bahkan menjadi penyumbang tertinggi emisi GRK di sektor hutan dan lahan (Dit. IGRK MRV, 2019). Karhutla yang memproduksi asap beracun mengakibatkan gangguan kesehatan dan bahkan kematian dini (premature death) bagi jutaan rakyat Indonesia dan menimbulkan gangguan diplomatik dengan negara-negara tetangga.
Sepanjang 2019, tercatat luas karhutla di 33 provinsi seluas 1.649.258 hektare (SiPongi, KLHK). Luas kebakaran tersebut mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya (2018) dan BNPB menyatakan total kerugian ekonomi akibat karhutla 2019 mencapai Rp 75 Triliun.

Kira-kira bagaimana penelaahan dan ulasan terhadap kebakaran 2019 dan menyusun model Area Rawan Terbakar 2020 sebagai masukan untuk para pihak untuk bersama-sama melakukan upaya pengendalian dan pencegahan dini agar bencana karhutla ini tidak terulang kembali? Simak hingga akhir podcast ini.

Saat ini, industri sawit memegang peranan penting dalam perekonomian baik nasional maupun daerah. Terlebih bagi Riau, yang saat ini menempati peringkat pertama provinsi dengan luas sawit terbesar di Indonsia (3,4 juta hektare). Namun demikian, akibat tata kelola yang belum begitu baik justru menimbulkan dilema bagi banyak kalangan. Pada satu sisi, sawit dipandang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, seperti pendapatan asli daerah (PAD) dan lapangan kerja. Namun di sisi lain, industri sawit juga turut andil dalam permasalahan lingkungan dan sosial. Seperti bencana ekologis dan konflik yang rutin terjadi maupun keberadaan sawit ilegal yang menyebabkan tidak optimalnya pemungutan pajak. Pembenahan tata kelola sawit menjadi penting bagi provinsi Riau, guna meningkatkan keunggulan minyak sawit di pasar global, meingkatkan pendapatan daerah, melindungi aset negara dalam bentuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mengurai ketimpangan ekonomi dan penguasaan ruang agar sektor ini betul-betul berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Kira-kira bagaimana seharusnya upaya perbaikan tata kelola industri sawit dilakukan di Riau? Simak hingga akhir podcast ini.

Saat ini, sektor perkebunan terutama sawit memegang peranan penting dalam perekonomian baik nasional maupun daerah. Namun, akibat tata kelola yang belum begitu baik justru menimbulkan dilema bagi banyak kalangan. Pada satu sisi, sawit dipandang memberikan manfaat ekonomi, seperti devisa bagi pemerintah nasional maupun pendapatan asli daerah (PAD) dan lapangan kerja bagi pemerintah daerah. Namun di sisi lain, industri sawit juga turut andil dalam permasalahan lingkungan dan sosial, yang lantas membuat minyak sawit Indonesia kurang kompetitif di pasar global. Kira-kira bagaimana seharusnya upaya perbaikan tata kelola industri sawit dilakukan di Kalimantan Barat? Simak hingga akhir bagian ke 2 di sesi Q&A podcast ini.

Saat ini, sektor perkebunan terutama sawit memegang peranan penting dalam perekonomian baik nasional maupun daerah. Namun, akibat tata kelola yang belum begitu baik justru menimbulkan dilema bagi banyak kalangan. Pada satu sisi, sawit dipandang memberikan manfaat ekonomi, seperti devisa bagi pemerintah nasional maupun pendapatan asli daerah (PAD) dan lapangan kerja bagi pemerintah daerah. Namun di sisi lain, industri sawit juga turut andil dalam permasalahan lingkungan dan sosial, yang lantas membuat minyak sawit Indonesia kurang kompetitif di pasar global. Kira-kira bagaimana seharusnya upaya perbaikan tata kelola industri sawit dilakukan di Kalimantan Barat? Simak hingga akhir podcast ini.

Istilah Omnibus Law pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu. Omnibus Law saat ini telah disampaikan kepada DPR untuk dibahas adalah RUU Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja). RUU Cipta Kerja mencakup beberapa bidang penting seperti lingkungan hidup, penataan ruang, perkebunan, dan kehutanan. Di dalam RUU Cipta Kerja, terdapat beberapa pasal yang dinilai para pakar melemahkan aturan perlindungan hutan alam dan lingkungan hidup, yang berpotensi meningkatkan risiko deforestasi dan degradasi hutan serta kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam episode ini kita akan membahas RUU Cipta Kerja dalam webinar Diserbu (diskusi seru hari rabu) RUU Cipta Kerja dengan topik RUU Cipta Kerja dan Risiko terhadap Hutan dan Iklim Indonesia.