Siniar Insersium Insersium

Di kawasan Eropa saat ini, tambur pertempuran telah dipukul dengan keras, mengantar periode gelap menuju apa yang banyak orang katakan sebagai Perang Dunia Ketiga. Diketahui pada 24 Februari 2022, Pemerintah Rusia di bawah kekuasaan Valdimir Putin menggencarkan operasi militer khusus -- alias 'invasi' -- ke Ukraina. Tertaksir, serangan hari pertama menjatuhkan ratusan korban tewas, termasuk penduduk sipil, dan sekitar 100.000 warga Ukraina terpaksa mengungsi ke negara tetangga.

Satu cabang khusus hukum internasional ditujukan untuk mengatur tentang berjalannya konflik bersenjata: hukum humaniter. Tidak hanya mengenai penggunaan senjata dan metode peperangan, hukum humaniter memuat pengaturan normatif yang kompleks mengenai perlindungan penduduk sipil dan kategori orang yang dilindungi lainnya. Dengan berkecamuknya konflik Rusia-Ukraina, hukum humaniter perlu didiskusikan kembali di luar ruang perkuliahan.

Insersium mengajak @fatiamaulidiya, Koordinator @kontras_update saat ini, untuk berbincang tentang konteks konflik Rusia-Ukraina, utamanya dari perspektif Hubungan Internasional dan HAM. Fatia akan berpanel dengan kamerad kita, @hans.giovanny, yang akan lebih mendalam membicarakan dan menukil norma hukum humaniter.

Setelah sekian lama, ngobrol HAM di instagram kini hadir kembali!!

Kali ini Insersium akan berbincang-bincang dengan Sustira Dirga, membahas persoalan delik penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dalam draft RKUHP sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Beberapa demonstrasi ke belakang selalu saja disertai dengan tindakan represi dari pihak aparat, pada 2019 saat demonstrasi #ReformasiDiKorupsi (RDK) buktinya ada ribuan korban dengan luka ringan, bahkan ada 5 orang mahasiswa asal Universitas Halu Oleo yang meninggal dunia akibat terkena tembakan peluru tajam dari aparat, kemudian berpindah ke demonstrasi #MosiTidakPercaya yang baru saja terjadi Kembali polanya sama, pihak aparat kepolisian tetap melakukan pola yang sama dalam penanganan demonstrasi tetapi tidak sesuai dengan S.O.P melainkan dengan tindakan represi yang sangat berlebihan. Membincang itu, Insersium mengajak Moch. Andry Mamonto di Seri Ngobrol HAM Di Instagram (NGOBAMS): Jejak Represi Aparat, Siapa Saja Bisa Jadi Korban!

Demi eksplorasi kejahatan HAM yang terjadi pada rentang 1965-1966 lebih mendalam. Insersium, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH Unhas, dan Mahkama Keluarga Mahasiswa (MKM) FH Unhas menginisiasi diskusi virtual yang telah berlangsung pada Rabu, 30 September 2020 lalu. Bersama Sri Lestari Wahyuningroem, M.A., Ph.D (Dosen FISIP UPN Veteran Jakarta) dan Mohammad Choirul Anam (Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM), tragedi yang menjadi akar otoritarianisme Orde Baru itu didiskusikan bersama dengan menggunakan kaca mata HAM.

Membahas Dua Dasawarsa Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000): Impunitas dan Jalan Panjang Penuntutan Pelanggaran HAM, Insersium mengajak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan Ibu Sumarasih, Ibunda mendiang B. R. Norma Irmawan (Wawan) sebagai Pembicara. Dalam episode yang diskusi virtualnya telah diadakan 6 November 2020 lalu ini, Insersium bersama keduanya berbincang mengenai kelemahan-kelamahan mendasar UU 26/2000, politik impunitas, dan jalan panjang perjuangan hak atas keadilan bagi korban.

*Ralat: 6 November 2000 DPR akhirnya bersepakat dan mengesahkan UU 26/2000. Tanggal 23 November berikutnya, UU tersebut diundangkan.

Episode perdana ini,  Awal [Insersium] bersama Erasmus Natipulu, Direktur Eksekutif ICJR,  bakal ngobrolin soal makar dan kaitannya dengan kebebasan akademik. Diantaranya dibahas tentang teror terhadap penyelenggara dan narasumber diskusi akademis : "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan"  yang akan diadakan oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29 Mei lalu. Mendapat teror akhirnya kegiatan tersebut dibatalkan. Episode perdana ini merupakan seri Ngobrol HAM di Instagram yang disiarkan langsung Minggu 14 Juni lalu, tentunya terselenggara berkat kerjasama dengan Lokataru Foundation dan ICJR.