Podcast PSHK Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Diskusi tentang masyarakat sipil tidak lepas dari gagasan untuk melindungi dan memperluas ruang sipil. Untuk mengetahui tantangan, peluang, dan rekomendasi apa yang harus diambil oleh para pemimpin G20, dengarkan audiobook Ringkasan Kebijakan Sub-Kelompok Kerja Civic Space C20 yang baru saja dirilis.

Selengkapnya di bit.ly/pb-subwgcs

Discussions about civil society can't be separated from the idea to protect and expand civic space. To know what are the challenges, opportunities, and possible recommendations that the G20 leaders should take, listened to the recently-released C20 Sub-Working Group on Civic Space Policy Brief.

More information bit.ly/pb-subwgcs

UU Cipta Kerja telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Ini berarti metode omnibus sudah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Yuk ikuti obrolan kami bersama peneliti PSHK dan pengajar STH Indonesia Jentera, M. Nur Sholikin soal pemosisian metode omnibus dalam kerangka reformasi regulasi dan pelajaran penting yang bisa diambil dari penggunaan metode omnibus tersebut apabila hendak digunakan lagi dalam penyusunan perundang-undangan kita.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mengubah sejumlah undang-undang bidang pendidikan. Dalam rancangan perubahan itu, berbagai aspek penting terkait prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan berpotensi turut diubah.

Yuk ikuti obrolan kami soal Isu Pendidikan di RUU Cipta Kerja bersama pendidik serta peneliti lepas dan dosen paruh waktu di International University Liaison Indonesia, Ben K. C. Laksana.

#PantauRUUCipker

Pembentukan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (legal policy) begitu menyita perhatian publik. Selain karena teknik penyusunannya yang menggunakan pendekatan omnibus belum begitu dikenal oleh publik, pembahasannya juga dianggap tidak partisipatif.

Yuk ikuti obrolan kami soal Politik Hukum Pembentukan RUU Cipta Kerja bersama pengajar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.

#PantauRUUCipker

Bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Gita Syahrani dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi sekaligus Ketua Program Kebijakan & Kerangka Peraturan LTKL, Afit Lamakarate kami ngobrol soal "Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja". 

Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sektor yang akan direkonstruksi pengaturannya dengan argumentasi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah rumusan perubahan ketentuan dalam draf RUU itu memunculkan beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana cara negara melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan peran daerah dalam menjamin pelindungan publik tersebut.