Demokrasi Kriminal Logika Japrak Usil

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatannya terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold, hanya akan melestarikan demokrasi kriminal. Pasalnya, siapa pun yang ingin memimpin negeri ini harus membayar "upeti" lebih dulu kepada parpol penguasa agar bisa dicalonkan. Karenanya dana yang dikeluarkan agar bisa dicalonkan menjadi bupati, gubernur apalagi presiden, sedemikian besar mulai puluhan miliar hingga triliunan rupiah. Itu hanya untuk mendapatkan dukungan parpol, belum dana kampanye dan lainnya



#japrakusil melihat tertangkapnya banyak anggota dewan dan menteri oleh KPK adalah bukti bahwa mereka setor ke partai untuk pemenangan pilkada dan legislatif, tentu dengan seduhan kopi yang tetap konsisten pahitnya.



#TetapSehat