BPHN PODCAST BPHN TALKS

Podcast JUARA
Episode : 21
Judul : Sertifikat Keandalan Privasi Sebagai Salah Satu Bentuk Pelindungan
Konsumen Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik (JRV Vol. 12 No. 2
Tahun 2023)
Penulis : Adinda Putri Denisa, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty
Host : Erwin Setiawan

More Info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv

BPHN Talks #53 Menuju Paralegal Justice Award 2024

more info: bphn.go.id

Judul : Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak
Bola Dan Pesepak Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung
Pembangunan Ekonomi Nasional (JRV Vol. 7 No. 1 Tahun 2018)
Penulis : Eko Noer Kristiyanto
Host : Ria Istianti

More Info: BPHN.GO.ID

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2007
tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh
Kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terdapat penambahan satu pasal di
dalamnya
setelah Pasal 3 yaitu dengan penambahan Pasal 3A yang secara khusus
mengatur
ketentuan bagaimana anak-anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih
kewarganegaraannya, serta anak yang tidak mendaftar sebagai anak
berkewarganegaraan ganda, atau yang biasa disebut anak
berkewarganegaraan ganda
(ABG) dapat berkesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
Anakanak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dapat memperoleh
kewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan
kepada Presiden, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sayangnya, PP yang mengatur pewarganegaraan ABG ini hanya berlaku selama
2
tahun sejak diundangkan pada 31 Mei 2022 dan akan berakhir pada tanggal
31 Mei 2024. Setelah batas pendaftaran tersebut berakhir, ABG yang belum
mendaftarkan menjadi WNI akan dapat dinyatakan asing dan terancam
menjadi WNA.
Untuk menghindari hal tersebut, ABG dapat mengajukan permohonannya
menjadi WNI
sebelum batas waktu yang telah ditentukan kepada Kantor Wilayah
Kemenkumham
sesuai dengan domisilinya.

Dalam era globalisasi ini, dinamika hubungan antarnegara semakin
kompleks, dan
keluarga yang memiliki latar belakang lintas negara sering menghadapi
tantangan
terkait hak kewarganegaraan anak mereka. Pentingnya Pasal 3A tersebut
dapat
memberikan pijakan hukum untuk menjawab permasalahan ini, mengakui dan
melindungi hak anak untuk mempertahankan identitas dan kewarganegaraan
mereka
dalam konteks yang semakin terhubung secara global. Hak anak atas
kewarganegaraan ganda menjadi lebih penting, karena hal ini tidak hanya
mencerminkan identitas pribadi mereka tetapi juga memungkinkan mereka
untuk
berpartisipasi secara lebih luas dalam masyarakat internasional.

Penting untuk mencermati bahwa dalam konteks ini, naturalisasi ABG tidak
hanya
memiliki implikasi individu tetapi juga dampak kolektif pada pembangunan
sosial dan
ekonomi. Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat menjadi
jembatan
dalam memperkuat hubungan antarnegara dan memberikan kontribusi positif
terhadap
kerjasama internasional. Namun, sementara Pasal 3A memberikan kerangka
hukum,
tantangan seperti kekurangan informasi mengenai prosedur dan pemahaman
masyarakat perlu terus menerus dijelaskan kembali kepada masyarakat.

Podcast ini akan menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak kewarganegaraan anak
serta
memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses naturalisasi yang
diatur
dalam peraturan tersebut. Melalui wawancara, diskusi, dan informasi
terkini, podcast ini
diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan relevan
terkait isu
naturalisasi anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia.

Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Baru Periode Tahun 2025 - 2027