Podcast Lantai Dua Publish What You Pay Indonesia

Podcast lantai dua oleh Publish What You Pay Indonesia membahas masa depan transisi energi di Indonesia dan pandangan para calon pemimpin negara. Apris berbicara dengan Sholahudin Al Ayubi dari Yayasan Indonesia Cerah. Mereka menyoroti pentingnya pemahaman generasi muda tentang isu transisi energi, terutama di tahun politik ketika pemilu semakin dekat.



Ayubi menjelaskan bahwa transisi energi telah menjadi perhatian para kandidat capres dan cawapres, yang mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap isu iklim dan energi. Para kandidat telah memasukkan isu ini dalam platform politik mereka, namun masih banyak yang bersifat umum dan tidak konkret.



Analisis rekam jejak sosial media oleh Cerah Indonesia menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara apa yang dikatakan para kandidat di media dan apa yang termuat dalam visi-misi mereka. Ayubi menekankan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, harus memahami urgensi masalah iklim dan mendesak para kandidat untuk menyampaikan rencana yang lebih jelas dan ambisius.



Kandidat perlu lebih serius dalam menghadapi isu transisi energi, tidak hanya dengan jargon tetapi dengan strategi yang matang. Ayubi juga menyoroti bahwa isu keadilan gender dan aspek 'just' dari transisi energi belum banyak dibahas oleh para kandidat.

Pada hari anti korupsi sedunia ini, PWYP meluncurkan podcast yang bertajuk “Pasca Rekomendasi Tim Reformasi Hukum, Lalu Apa?”Podcast ini menghadirkan Dadang Trisasongko, Anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia sekaligus Anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum di Indonesia.Harapannya, Rekomendasi Percepatan Reformasi hukum ini dapat digunakan untuk memperkuat komitmen Anti-Korupsi dan perbaikan tata kelola hukum di Indonesia.Yuk dengar selengkapnya hanya di Podcast Lantai Dua!

Dapatkan publikasi terbaru dari PWYP Indonesia dengan berlangganan melalui link berikut: https://subscribe.pwypindonesia.org

“Transisi Energi Berkeadilan dan GEDSI”

Pada November 2022, Indonesia dan negara-negara G7 meluncurkan Kemitraan Transisi Energi Adil (Just Energy Transition Partnership, JETP) untuk mempercepat peralihan Indonesia dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan dan membatasi emisi di sektor energi melalui rencana investasi yang komprehensif.

Meskipun pengakuan akan perlunya transisi yang adil telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, aspek inklusivitas dan kesetaraan gender belum dijelaskan dengan jelas dalam kebijakan dan perencanaan transisi energi di Indonesia. Memasukkan pendekatan GEDSI dalam transisi energi ini membawa tantangan yang signifikan, membutuhkan perubahan substansial di sektor energi, serta pengembangan kebijakan dan program yang mempromosikan kesetaraan gender, keragaman, dan inklusi sosial.

Podcast kali ini membahas mengenai pentingnya untuk memastikan bahwa tidak adanya kelompok yang ditinggalkan dan kelompok rentan untuk memiliki akses yang adil terhadap peluang yang diciptakan dalam transisi berkeadilan.

Dua gugatan sengketa informasi terkait data dan dokumen sektor tambang batubara telah dikabulkan oleh majelis hakim komisioner Komisi Informasi Publik (KIP), Kamis, 20 Januari 2022 lalu. Kedua gugatan dilayangkan oleh publik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Putusan kedua gugatan tersebut adalah kemenangan rakyat yang menegaskan bahwa praktik pertambangan harus dibuka prosesnya sejak dari awal pengajuan hingga perpanjangan izin.

Putusan menyatakan satu (1) dokumen Kontrak Karya (KK) dan lima (5) kontrak PKP2B batubara raksasa sebagai dokumen yang terbuka bagi publik, serta menyatakan dokumen evaluasi perpanjangan otomatis kontrak PT. Arutmin menjadi IUPK Batubara sebagai dokumen terbuka.  Putusan ini juga turut membatalkan SK Penetapan PPID Kementerian ESDM RI tahun 2020 yang menyatakan dokumen KK dan PKP2B sebagai dokumen rahasia. Hal ini tentunya dapat berimplikasi pada status seluruh dokumen KK dan PKP2B awalnya sebagai dokumen tertutup kini menjadi terbuka bagi publik.

Hasil dari putusan tersebut tidak terlepas dari perjuangan warga Kabupaten Dairi selama 3 tahun dalam mengajukan sengketa informasi dokumen Kontrak Karya PT Dairi Prima Mineral. Dengan dibukanya dokumen kontrak dan perizinan pertambangan, maka masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam hal pengawasan, serta masyarakat juga dapat mengetahui hak masyarakat dan kewajiban perusahaan tambang selama izin berlaku. Kemenangan ini memiliki cerita yang menarik untuk digali lebih dalam, terlebih proses gugatan sengketa informasi untuk memperjuangkan keterbukaan informasi pertambangan memakan proses waktu yang lama dan segala tantangannya.

Podcast bersama Hani Rosidaini dari Open Ownership.