Podcast Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Bali

Kenapa penilaian pelayanan publik penting dilakukan?
Yang pertama, karena Rendahnya lmplementasi Standar Pelayanan pada instansi pemerintah tentu akan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi dalam pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan dan kesewenang-wenangan. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.
Kedua; Dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan terhambatnya pertumbuhan investasi. Karena semua pelayanan akan berorientasi pada adanya permintaan imbalan dalam setiap pemberian layanan.
Ketiga; Kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah tentu akan menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik terhadap pemerintah. Hal ini berimbas pada semakin semrawutnya pelayanan di instansi pemerintah.

Hai semeton, dalam podcast kali ini kita akan membahas bagaimana cara melapor ke ombudsman dan bagaimana tata cara penerimaan dan verifikasi laporan di Ombudsman.

Semeton sekalian, seringkali tanpa kita sadari kita mengalami pungutan dlm pelayanan publik, sebenarnya pungutan itu boleh tidak dilakukan? Dan apa pula bedanya dgn sumbangan? Dalam podcast kali ini kita akan membahas perbedaan pungutan dan sumbangan dalam dunia pendidikan. Selamat menyimak..

Dalam Podcast ini akan membahas secara singkat sebagian Perbedaan antara Advokat dengan Ombudsman RI dalam hal penanganan Laporan Masyarakat.
Mengingat masih banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa Ombudsman RI dalam menangani Laporan, berkedudukan layaknya Kuasa Hukum dari Pelapor.

Dalam episode kali ini, akan membahas beberapa hal seperti apa itu Ombudsman?, Bagaimana Sejarah Ombudsman di Indonesia?, Apa status lembaga Ombudsman? Apa itu maladministrasi? Apa saja kewenangan Ombudsman? dan Apa Tugas serta Fungsi Ombudsman?

Ada 9 pemerintah kabupaten/kota serta pemerintahan provinsi yang melaksanakan pelayanan publik baik barang, jasa, dan administrasi. Ombudsman melakukan penilaian terhadap kepatuhan pemda dalam pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009. Bagaimanakah hasilnya? Dan bagaimana berdasarkan penilaian semeton?