Pinter Politik Pinter Politik

Pembangunan ekonomi Jakarta di era Orde Baru memang melahirkan gairah baru. Berbagai pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan lain sebagainya pun bermunculan. Di tahun 70-an ekonomi memang membaik, sehingga orang kemudian jadi punya uang membeli mobil dan kendaraan. Namun, selain kemacetan, ada satu masalah baru yang kemudian juga ikutan muncul.



Ya, masalah itu adalah parkir.

Di episode kali ini, PinterPolitik mendapatkan kesempatan untuk sharing mendengar perspektif dari Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rizal Calvary. Rizal menyiratkan bahwa polemik pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan tidak perlu. Sebab, ormas keagamaan memiliki kontribusi besar dalam perjuangan Kemerdekaan hingga menjadi keutuhan dan stabilitas negara.

Soekarno membekukan Partai Murba pada September 1965 atas beberapa tuduhan, salah satunya menerima uang 100 juta dolar Amerika Serikat dari CIA untuk menggulingkan Sang Proklamator. Pertentangan antara Murba dan PKI sangat tajam jelang dan selama awal 60-an. Ketika PKI semakin kuat, Murba menginisiasi kerja sama dengan militer dan pihak lainnya untuk menjegal PKI dengan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang ternyata kurang disukai Soekarno.

7 November 1948, Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik menjadi pelopor pendirian Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Partai Murba mengusung ideologi unik racikan Tan Malaka yang merupakan paham sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat itu.


Sempat dibekukan pada September 1965, setahun kemudian Partai Murba direhabilitasi oleh pemerintah dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto.

Hasil Pemilu 1955 yang tak memuaskan, diikuti oleh capaian yang tak berbeda di Pemilu 1971. Kegagalan Partai Murba jamak dinilai karena stigma rezim Orde Baru terhadap golongan kiri, sebelum akhirnya Murba dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP pada tahun 1973.

Pada awal 2024, kondisi geopolitik dunia terlihat semakin panas. Selain dari masih berlangsungnya Perang Rusia-Ukraina dan Perang Israel-Palestina, kini Amerika Serikat sendiri juga terjun langsung ke konflik Timur Tengah, dengan menyerang kelompok Houthi di Yaman.

Amerika pun tidak jadi satu-satunya negara berkekuatan nuklir yang ikut campur. Sesuai perkembangannya, belakangan Iran juga tampak semakin melibatkan diri dalam konflik Timur Tengah, dengan menyerang Irak, Suriah, dan Pakistan. Karena perkembangan tensi geopolitik yang demikian, semakin banyak pihak yang khawatir bahwa dunia akan semakin dekat dengan yang namanya... Perang Dunia Ketiga.

Wah, banyak banget sih ya media yang mulai muncullin narasi-narasi serem kayak gini. Perang akan meletus! Perang tinggal sebentar lagi!” Tapi, pertanyaannya kan tentu adalah, apakah kekhawatiran ini bisa dibenarkan?

Kalau ngeliat potensi perang, mungkin selalu ada dua sisi ya. Pertama, yang optimis kalau sistem internasional akan selalu bisa mencegah perang, dan kedua, orang yang selalu punya pikiran bahwa sejarah akan selalu dapat terulang lagi. Tapi, kalau kata saya, kita bisa mencari jawaban terdekat dengan berkaca pada kondisi Perang Dunia Pertama sih”.


Lantas, apakah kita bisa memprediksi kemungkinan Perang Dunia Ketiga dengan melihat Perang Besar yang meletus pada tahun 1914?

Tragedi 30 September 1965 adalah salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Namun, hingga hari ini masih banyak kontroversi dan seliweran teori soal siapa sebetulnya yang bertanggungjawab pada peristiwa-peristiwa ini.

Tragedi ini juga mengakibatkan kematian tujuh perwira Angkatan Darat. Enam di antaranya merupakan jenderal yang cukup berpengaruh dalam pemerintahan Soekarno. Satu orang perwira lainnya yaitu Kapten Pierre Tendean, merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Lalu ada Bripka Karel Sadsuitubun, pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena.

Pertanyaan soal siapa yang bertanggungjawab atas tragedi ini memang masih akan menjadi simpul yang tak terselesaikan. Yang jelas kini telah berkembang berbagai teori terkait rangkaian peristiwa yang oleh Sarwo Edhie Wibowo – mertua Pak SBY yang kala itu menjabat Komandan RPKAD – disebut menelan korban hingga 3 juta jiwa. Teori-teori ini menjadi pergunjingan masif di masyarakat dalam berbagai diskursus, entah terkait aktor dari dalam negeri, maupun yang dari luar negeri.

Konflik di Papua menjadi salah satu topik yang cukup panas dibicarakan para kandidat di debat Pilpres 2024 lalu.Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling menawarkan gagasan terbaik mereka untuk mengatasi konflik hingga tuntas dan membawa perdamaian di bumi Cendrawasih.Pendekatan dialog, merangkul semua elemen, hingga bagaimana menciptakan keadilan di Papua menjadi poin yang disepakati ketiga kandidat RI-1.Tetapi satu pernyataan Prabowo Subianto bahwa menuntaskan persoalan di Papua tidak sederhana, kiranya sangat relevan.Rumitnya penanganan penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mehrtens yang nyaris satu tahun berlangsung menjadi salah satu sampel dari dampak turunan persoalan konflik di Papua yang selalu tak mudah untuk diurai.Lalu, seperti apa sebenarnya riwayat konflik di Papua dan masa depannya di tangan pemimpin baru Indonesia nantinya?Yuk simak video selengkapnya hanya di channel Youtube PinterPolitik TV!!!