Radioman Zaini Achmad

Pengumuman Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim memunculkan pro dan kontra yang semakin menguat di masyarakat, para pakar, kalangan LSM, dan parlemen. Sejumlah pihak masih bertanya-tanya apa sebenarnya yujuan Presiden jokowi memindahkan ibu kota. Pasalnya 5 alasan yang disampaikan presiden dinilai tidak cukup kuat menjadi alasan memindahkan ibu kota.
Dalam dialog Pro 3 RRI, Bicang Aktual Masalah Kekinian, 27/8/2019, setiap pekan pukul 16.00-17.00 WIB, kami berbincang dengan:
Pakar Komunikasi Politik Hendri Santrio, Pakar Hukum Administrasi Negara UI Dr. Harsanto Nursadi S.H., Msi., Pakar Kebijakan Publik dan Tata Kota Yayat Supriatna, Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susatyo.

Presiden Joko Widodo mengetuk palu atas keputusan pemindahan ini. Ke depannya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  Namun, rencana tersebut masih menjadi perdebatan dan pro kontra baik di tengah masyarakat, akademisi, LSM, sampai parlemen. 

Bincang dengan : Bambang Haryo Soekartono, Anggota DPR-RI dari Gerindra dan Eva Sundari, Anggota DPR dari PDIP.

Komposisi kabinet baru Jokowi disebut 55 persen berisikan kalangan profesional dan 45 persen gabungan dari partai politik. Namun, banyak kalangan juga yang meragukan. Bahkan diperkirakan kabinet Jokowi nanti 100 persen dari parpol dan para profesional yang disebut tetap saja berafiliasi dengan parpol. Bincang dengan: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan dan Pakar Politik UIN Adi Prayitno

Tujuh belas ruas tol di Jakarta, Surabaya, Sumatera, dan Makasar akan naik tahun ini, tiga ruas tol diantaranya adalah Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Tol Jakarta-Tangerang dan Tol Dalam Kota (Jakarta) akan mengalami kenaikan pada semester II tahun ini. Kenaikan tarif ini akan mengacu pada data tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, kenaikan tarif tol juga harus berdasarkan penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Pertanyaannya adalah, apakah Pengelola jalan tol sudah memmenuhi SPM, terutama soal kecepatan tempuh rata alias tidak macet parah?

Bincang dengan:

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit dan Pakar Tranportasi Djoko Setijowarno

Presiden Jokowi mengemukakan setelah lima tahun terakhir pemerintah fokus membangun infrastruktur, pada lima tahun ke depan yang merupakan periode kedua kepemimpinannya, pemerintah ingin membangun sumber daya  manusia (SDM).  Jokowi mengidentifikasi, skill dan kemampuan yang dibutuhkan di masa kini dan masa yang akan datang sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya.  Jenis-jenis pekerjaan baru juga akan banyak bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika SDM Indonesia tidak disiapkan untuk menghadapi  perubahan-perubahan tersebut, Jokowi menilai bukan tidak mungkin  Indonesia akan ditinggalkan oleh negara-negara lain. Dia mengemukakan  dalam berbagai forum internasional yang ia hadiri seperti G20, APEC,  atau ASEAN Summit, topik tersebut selalu menjadi perbincangan. Semua  negara bingung karena teknologinya muncul, regulasinya belum ada.  

Bincang dengan: Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti dan Staff Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati

Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo dan Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat. Sementara itu,  di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulandiperkirakan berada di tingkat 5,4%. 

Bincang dengan:


Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartarti  
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno dari Komisi XI (Perbankan dan Keuangan) Fraksi PDIP DPR RI