Ngerujak Ngerujak

Jangan cuma mau dapat hartanya aja, tapi juga harus paham cara lapor pajaknya!



lynk.id/enforcea

Jangan lupa laporkan semua yang bersifat pribadi di SPT Tahunan Orang Pribadi kamu yaaa... Seperti mobil pribadi, rumah pribadi, atau mungkin jet pribadi hehe

lynk.id/enforcea

Pajak aja ada bagi keluarga, kalau kamu udah berkeluarga belum?

Find us! lynk.id/enforcea

Salah satu poin di pasal 9 ayat 1 PMK Nomor 99 tahun 2018 menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang peredaran brutonya telah melebihi 4,8 miliar pada suatu Tahun Pajak sudah tidak bisa memanfaatkan PPh Final UMKM sebesar 0,5% dan selanjutnya wajib pajak tersebut wajib membayar Angsuran PPh Pasal 25.

Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 89 tahun 2020 menjelaskan,  bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak dapat dikreditkan. Contohnya apabila PT A membeli sebuah truk yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pertanian tertentu DPP Nilai Lain, maka Pajak Masukan atas pembelian truk tersebut tidak bisa dikreditkan oleh PT A.

Lalu atas Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan tersebut apakah bisa dibiayakan secara fiskal?

Setiap Subjek Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak harus mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Subjek Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan tersebut tidak terkecuali bagi cabang suatu perusahaan.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apabila perusahaan cabang tersebut berada di satu wilayah kerja dengan KPP di mana perusahaan pusat terdaftar, apakah perusahaan cabang tersebut wajib membuat NPWP juga? Atau cukup menggunakan NPWP perusahaan pusat?