#Episode 04 : Sengkarut TWK & Upaya Pelemahan KPK

Revisi UU KPK yang kemudian diikuti dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Tetapi dalam asesmen dimasukkan materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial. Belakangan terungkap dari liputan investigasi media, TWK dimasukkan oleh pimpinan KPK meskipun UU tidak mengaturnya. Pada akhirnya, TWK justru digunakan oleh pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai berdasarkan alasan yang subjektif dan tidak transparan .

Upaya pelemahan KPK bukan hal yang terjadi sekali dua kali, Sepanjang sejarah berdiri KPK banyak sekali upaya pelemahan terhadap KPK mulai dari teror dan juga ancaman hingga pelemahan secara sistemik yang dilakukan lewat peraturan perundang undangan. “Corruptor Fights Back” adalah sebuah teori dimana oknum oknum yang anti dengan penegakan pemberantasan korupsi “bersekongkol” untuk menggilas segala macam bentuk upaya untuk menegakan nilai nilai anti korupsi. Salah satunya adalah melemahkan KPK.  

Ombudsman dan Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Presiden. Ombudsman menyatakan bahwa proses alih status Pegawai KPK ini merupakan tindakan Maladministrasi dan terdapat 11 pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditemui oleh Komnas HAM dari proses alih status Pegawai KPK ini. Kemudian timbul lah satu pertanyaan, Dimana Presiden? yang mana presiden harus menjalankan rekomendasi tersebut dan presiden merupakan satu-satunya harapan untuk menemukan titik terang dari sengkarut ini khususnya bagi ke-57 pegawai KPK tersebut yang mana telah melalui semua proses untuk menyelesaikan kasus ini.   

Maka dari itu Hijau Hitam Podcast pada episode kali ini akan membahas terkait Sengkarut TWK & Upaya Pelemahan KPK bersama narasumber-narasumber yang luar biasa yaitu  Lakso Anindito (Eks Pegawai KPK), Feri Amsari (Direktur PuSako Universitas Andalas), Charles Simabura (Ahli Hukum Tata Negara) yang akan dipandu oleh Kinas Putra selaku host.  

Podcast ini dapat diakses via : 

• Youtube : HMI FH UII 
• Spotify : Hijau Hitam Podcast  

#YAKUSA