Dewi Ayu Ajeng Aninda Dewi Ayu Ajeng Aninda

Komunitas (community) adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai persamaan nilai (values), perhatian (interest) yang merupakan kelompok khusus dengan batas-batas geografi yang jelas, dengan norma dan nilai yang telah melembaga (Sumijatun dkk, 2006).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2OI8 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
Menimbang a. bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM l2O2O;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2OLB tentang Jaminan Kesehatan;

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2O2I TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGIG PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA Y/RUS D/SEASE 2O19(covrD_ 19)PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a) bahwa beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (f,orce majeurel, kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID- I 9;
b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Perubahan Atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Dsease 2019 (COVID- 19);

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);


PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, perlu pengaturan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;


PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO BUPATI SIDOARJO,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19), diperlukan kajian teknis untuk mengetahui dampak, tingkat penyebaran dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta sebagai bahan rujukan bagi Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (C

KERANGKA KONSEP HOME CARE THE RICE MODEL DYNAMIC SELF DETERMINATION OF SELF CARE

KERANGKA KONSEP HOME CARE THE RICE MODEL DYNAMIC SELF DETERMINATION OF SELF CARESumber Referensi : Home Care Nursing Practice, Concepts and Aplication : Robyn Rice, Fourth Edition 2006 Menurut Departemen kesehatan (2002) home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan terhadap individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien atau keluarga yang direncanakan atau dikoordinasikan oleh pemberi layanan melalui staf yang diatur berdasarkan perjanjian. Pemberi layanan yang dimaksud adalah tenaga perawat. Perawat dalam hal ini menjadi ujung tombak yang akan berhubungan secara langsung dan terus menerus dengan pasien dan keluarga pasien serta mengatur kerjasama dengan profesi lain guna mencapai peningkatan kualitas kesehatan pasien serta kemandirian pasien dan keluarga dalam merawat pasien. Pelayanan home care didukung oleh berbagai model teori keperawatan , dalam hal ini akan di jelaskan Teori Model Rice yaitu Dynamic Self Determination of Self Care. Yang dimaksudkan dari model ini adalah bahwa pasien diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam merawat diri sendiri guna menjaga keseimbangan kesehatan mereka sendiri. Motivasi pasien, pengasuh pasien atau keluarga untuk menjaga keseimbangan kesehatan pasien sangat dipengaruhi oleh persepsi interpersonal terhadap keyakinan sehat, socialculture, locus of control (bagaimana seseorang bisa menentukan nasibnya sendiri). Sumber daya yang tersedia, system pendukung, dan proses penyakit.

Podcast konsep praktek komunikasi keperawatan