Ruang Publik KBR Prime

Tantrum merupakan bagian dari perkembangan emonisional normal pada anak. Tapi ini bisa berkembang menjadi abnormal bila tidak diatasi dengan tepat. Karena itu penting bagi orangtua untuk memahami penyebab anak tantrum sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat. Lama dan frekuensi tantrum pada anak akan berkurang seiring bertambahnya usia anak.

Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih mendalam tentang apa penyebab tantrum pada anak dan cara mengatasinya, bersama Dokter I Gusti Ayu Trisna Windiani, Dokter Spesialis Anak Konsultan - Anggota Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ribuan anak menjadi korban judi online. Temuan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) soal anak yang terlibat judi online ini cukup mengagetkan. PGSI melakukan survei terhadap siswa di tingkatan sekolah dasar hingga menengah atas di Kabupaten Demak. Hasilnya, ada dua ribu anak jadi korban judi online.

Dan parahnya lagi, anak korban judi online ini bisa terjerumus melakukan tindakan kriminal. Di awal tahun 2024, seorang pelajar di Cianjur diduga merampok dan menodongkan senjata ke kasir minimarket. Uangnya diduga untuk membayar utang judi online. Tahun 2023 juga ada kasus pembegalan yang diduga dilakukan dua remaja di Surabaya yang kecanduan judi online.

Kondisi ini menuntut gerak cepat berbagai pihak untuk mengatasinya. Presiden Jokowipun sudah memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memberantas judi online.

Menanti langkah pemerintah, dari sisi keluarga dan masyarakat, apa upaya yang bisa dilakukan untuk sejak dini mencegah anak terlibat judi online? Bila sudah kecanduan, apa yang harus dilakukan?

Di Ruang Publik hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang khawatir akan masalah ini dan turut mendampingi anak-anak yang kecanduan judi online. Ada dr. Kurniawan Satria Denta, Direktur Utama dan Owner Klinik KiDi Pejaten.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sebanyak 17 bandara internasional di Indonesia diubah statusnya menjadi bandara domestik. Kini tersisa 17 bandara yang berstatus internasional di Indonesia, dari jumlah semula 34 bandara.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menyebut penurunan status belasan bandara ini ditujukan untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19.

Sebelum perubahan status bandara ini, berbagai keluhan soal mahalnya harga tiket pesawat untuk perjalanan domestik ramai disuarakan berbagai pihak.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, di akhir tahun lalu mengatakan penyebab mahalnya harga tiket pesawat karena jumlah pesawat yang beroperasi setelah pandemi berkurang hampir setengahnya. Ini menyebabkan minimnya ketersediaan kursi dan berkurangnya jumlah penerbangan.

Seperti apa penurunan status bandara ini bisa mendorong kebangkitan penerbangan nasional? Apa dampak penurunan status ini terhadap para konsumen dan di daerah lokasi bandara tersebut?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama: Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI ) Alvin Lie dan Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), Pauline Suharno.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prilaku koruptif disebut masih mewarnai dunia pendidikan di tanah air. Ini dilakukan dalam berbagai bentuk baik oleh peserta didik maupun pendidik. Ini tercermin dari Indeks Integritas Pendidikan Indonesia (IIPI) 2023 yang dikeluarkan KPK.

Nilai IIPK 2023 adalah 73,7 atau berada di level dua. Nilai tersebut menurut KPK tergolong cukup rendah. Praktik korupsi di dunia pendidikan ini tentu berdampak luas termasuk pada peserta didik.

Padahal masih ada berbagai persoalan lain, seperti kekerasan di lingkungan sekolah, pemerataan akses peserta didik terhadap sekolah, pemerataan sarana dan prasarana serta pengajar, kesejahteraan guru dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Berbagai persoalan ini saling memengaruhi dan harus diurai untuk mendapatkan solusi yang tepat. Bagaimana caranya? Seperti apa peran peta jalan pendidikan Indonesia yang sedang disusun dalam mengatasi berbagai persoalan ini?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Kordinator Program dan Advokasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardi dan Sumardiansyah Perdana Kusuma, Wakil Sekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI) sekaligus Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

Paslon nomor urut 2 ini menang dominan 58 persen di Pilpres 2024, meski Prabowo dipersoalkan karena punya rekam jejak hitam soal pelanggaran HAM.

Prabowo diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis dan mahasiswa pada 1997-1998, saat menjabat sebagai Danjen Kopassus. Buntut dari kasus itu, ia diberhentikan dari militer.

Penculikan aktivis adalah satu dari 12 kasus HAM berat yang hingga kini belum tuntas. Kasus-kasus lain, di antaranya, tragedi ‘65, kerusuhan ‘97/98, kasus Talangsari, hingga Wasior-Wamena. Banyak dari kasus tersebut diduga melibatkan militer.

Lantas bakal seperti nasib penuntasan kasus-kasus tersebut di tangan Prabowo-Gibran? Kita akan bahas di Ruang Publik KBR kali ini, bersama Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Petrus Hariyanto, korban penculikan ‘98, yang juga mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus pornografi anak secara online di Indonesia makin mengkhawatirkan. Data dari National Center for Missing and Exploited Children menyebutkan konten pornografi anak di Indonesia mencapai 5.5 juta kasus selama empat tahun terakhir.

Ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat di dunia dan nomor dua di negara ASEAN dalam kasus pornografi anak. Tapi data ini dipercaya lebih tinggi di lapangan karena masih banyak korban yang belum melapor.

Langkah mendesak dan menyeluruh diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah pun berencana membuat Satgas Pornografi Anak yang melibatkan 11 lembaga negara.

Seperti apa peran dan fungsi yang harus dilakukan agar Satgas Pornografi Anak ini bisa bekerja maksimal? Di Ruang Publik KBR, kita bincangkan hal ini bersama Ketua Yayasan Kepedulian untuk Anak Surakarta (Kakak) Shoim Sahriyati dan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id