ilustrasi perayaan 17an pexels yaomilakbar Indonesia sebentar lagi menyambut peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Momentum perayaan kemerdekaan ini selayaknya tidak hanya diisi dengan kemeriahan pesta dan perlombaan semata, melainkan menjadi momentum refleksi kritis atas arah perjalanan bangsa. Dalam episode terbaru podcast SuarAkademia, kami mengajak jajaran redaksi The Conversation Indonesia (TCID): Anggi M. Lubis (Pemimpin Redaksi), Hayu Rahmitasari (Editor Pendidikan + Kebudayaan), dan juga Dewi N. Piliang (Editor Lingkungan) untuk berdiskusi membedah realitas yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Kami mengobrol mulai dari tekanan ekonomi, carut-marut tata kelola pendidikan, hingga ancaman kerusakan lingkungan akibat krisis iklim dan proyek-proyek ekstraktif yang saat ini masih berjalan di beberapa wilayah Indonesia. Pemimpin Redaksi TCID, Anggi M. Lubis, menyoroti jurang pemisah antara narasi keberhasilan ekonomi di atas kertas dengan penderitaan riil yang dialami masyarakat di tingkat akar rumput. Di tengah bayang-bayang pelemahan nilai tukar rupiah, kemerosotan saham, serta menyempitnya ruang fiskal, Anggi menilai Indonesia sedang mengalami krisis kredibilitas akibat kebijakan bernuansa populis yang kurang memperhitungkan studi kelayakan jangka panjang. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) dinilai belum memberikan imbal hasil investasi (return on investment) jangka panjang yang jelas bagi kesejahteraan publik, bahkan justru berisiko memicu rantai korupsi dan pemborosan anggaran. Anggi menambahkan, pemenuhan makna kemerdekaan memerlukan sosok negarawan yang berfokus pada jaminan kebutuhan dasar rakyat (freedom from want) serta perlindungan dari represi dan rasa takut (freedom from fear). Dari sudut pandang sektor pendidikan dan kebudayaan, Hayu menekankan bahwa esensi kebebasan untuk berkembang (freedom for) dan kebebasan dari krisis (freedom from) masih jauh dari pencapaian. Hayu mengkritik kecenderungan pemerintah yang kerap mengambil jalan pintas dengan meluncurkan program-program baru, seperti Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, hingga digitalisasi pendidikan, tanpa terlebih dahulu memperbaiki masalah pada sistem yang sudah ada. Kebijakan mandatori anggaran pendidikan sebesar 20% pun menurut Hayu dinilai terdistorsi karena sering terserap oleh program di luar substansi pendidikan. Di jenjang pendidikan tinggi, menurut Hayu, skema Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mendorong kampus mengejar kuota penerimaan mahasiswa demi menutupi biaya operasional, yang pada akhirnya memicu peningkatan anak pengangguran terdidik karena ketidaksesuaian dengan daya serap lapangan kerja. Hayu juga mengimbau bahwa pemerintah sebaiknya bersikap lebih reflektif dan mau mendengarkan evaluasi kritis para ahli tanpa menganggap masukan tersebut sebagai serangan personal. Sementara itu, Editor Lingkungan Dewi Nurita Piliang mengembalikan makna kata kemerdekaan kepada akar bahasanya, yaitu maharddhikeka, yang berarti makmur dan sejahtera, suatu kondisi yang masih sangat kontras dengan realitas ekologis Indonesia saat ini. Dewi menyoroti maraknya perampasan ruang hidup masyarakat adat, lonjakan laju deforestasi yang berujung pada bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman pertambangan nikel di wilayah kaya keanekaragaman hayati seperti yang terjadi di Raja Ampat, Papua. Dewi juga menggarisbawahi tentang komitmen transisi energi pemerintah, antara target ambisius pembangunan PLTS 100 GW maupun penggunaan bahan bakar hayati (biofuel) yang dianggap belum realistis dan berisiko menambah beban ekspansi lahan, terlebih tanpa kepastian hukum penutupan PLTU batu bara. Menurut Dewi, Indonesia perlu segera bergeser dari pola pembangunan ekstraktif menuju pembangunan inklusif yang mengutamakan keberlanjutan ekosistem, keadilan sosial dan penguatan sumber daya manusia. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.