227 episodes
Apa Kata Tempo Podcast Tempo
-
- News
Apa Kata Tempo adalah podcast mingguan yang mengulas opini redaksi Tempo, mengulik landasan di baliknya, dan menyuguhkan cerita di balik berita.
- - - - -
Bagian dari Tempo Media Group
Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id
-
S2E142 Babak-belur Mahkamah Konstitusi
Di penghujung masa jabatan, DPR giat bekerja dengan merevisi beberapa Undang-Undang. Namun, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap paling berbahaya. Sebab, berpotensi melemahkan MK hingga melumpuhkan demokrasi.
Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message -
S2E141 Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024
Presiden Joko Widodo disebut-sebut kembali cawe-cawe mendukung menantu dan orang-orang dekatnya maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Demi keberlanjutan dinasti politik. Seperti apa bentuk cawe-cawe kali ini?
------------
Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message -
S2E140 Risiko Besar Kabinet Gemuk Prabowo
Muncul wacana penambahan kementerian–dari 34 menjadi 40–di kabinet Prabowo Subianto nanti. Langkah ini ditengarai demi mengakomodir koalisi besar pendukung Prabowo, bukan berdasarkan kebutuhan untuk merealisasi janji politiknya ke rakyat. Kabinet yang gemuk menyimpan berbagai risiko yang harus ditanggung republik.
- - -
Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message -
S2E139 Cara Politik Melawan Kejahatan Pemilu
Lawan-lawan politik Prabowo yang akhirnya bergabung ke koalisinya, sesungguhnya telah mengkhianati suara pemilihnya. Padahal ketika cara-cara hukum kandas di Mahkamah Konstitusi, perlawanan terhadap kecurangan pemilu bisa dilakukan lewat cara politik. Memang, politik bukan jalan kesempurnaan. Tapi keseimbangan baru setidaknya akan menghukum pelaku kekacauan.
- - -
Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message -
S2E138 Basa-basi Mahkamah Konstitusi Menangani Sengketa Pilpres
Muruah Mahkamah Konstitusi kian terbenam di era Jokowi. Putusan Mahkamah Konstitusi mementahkan dalil terjadinya dugaan kecurangan pemilu--meskipun ini sudah diprediksi banyak kalangan. Endorsement Jokowi ke Prabowo-Gibran dianggap bukan pelanggaran hukum.
Satu-satunya kabar baik dari hasil sidang sengketa pilpres adalah adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda tiga dari delapan hakim konstitusi yang menangani sengketa. Mereka adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.
- - -
Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message -
S2E137 Utak-atik Aturan Izin Tambang untuk Bayar Utang Politik
Pemerintah merancang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan. Karpet merah untuk ormas itu merupakan bentuk terima kasih Jokowi karena telah mendukungnya. Nahdlatul Ulama sudah mengajukan diri agar bisa mengelola konsesi tambang. Adapun Menteri Luhut dan Menteri Bahlil berbeda pendapat soal pemberian IUP ke ormas. Menurut Tempo, Jokowi sebaiknya berhenti mengakali aturan untuk kepentingan politiknya.
- - -
Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message