SuarAkademia

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

  1. HACE 6 DÍAS

    Krisis hunian dan mitos ‘Green Living’: mengapa generasi muda sulit punya rumah?

    Blue Building Kausal Moradhiya/PexelsSulitnya generasi muda membeli rumah bukan hanya isapan jempol. Fenomena ini pun tak hanya terjadi di Indonesia. Di tengah gempuran harga properti yang tak masuk akal dan stagnasi pendapatan, isu tempat tinggal menjadi krisis global yang menuntut perhatian serius. Sementara, dunia tengah terlilit permasalahan lingkungan mulai dari penggunaan emisi karbon yang berlebihan, sampai ke bagaimana pembangunan dapat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Issa Tafridj, PhD Researcher dari Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam. Kami berdiskusi tentang akar masalah krisis hunian (housing crisis) dan salah kaprah mengenai konsep hunian ramah lingkungan. Issa menjelaskan, krisis hunian berakar dari ketimpangan antara permintaan (demand) yang terus naik akibat pertumbuhan populasi dan migrasi, dengan penawaran (supply) yang terhambat. Di Eropa, suplai terhambat oleh regulasi lingkungan yang sangat ketat dan proses birokrasi yang panjang. Sementara di Indonesia, masalahnya diperparah oleh ketiadaan kontrol pemerintah yang tegas terhadap mekanisme pasar, sehingga harga tanah dan rumah melambung liar tak terkejar oleh gaji kelas menengah. Salah satu kritik tajam yang disampaikan Issa adalah pergeseran peran pemerintah. dar penyedia perumahan rakyat menjadi sekadar fasilitator yang menyerahkan pembangunan kepada sektor swasta (developer). Akibatnya, rumah diperlakukan semata-mata sebagai komoditas bisnis untuk mencari profit, bukan sebagai hak asasi manusia. “Rumah hijau” pun hanya sekadar menjadi gimmick pemasaran tanpa memperhatikan betul aspek kritisnya. Ujungnya, hunian yang layak, ramah lingkungan dan terjangkau dikesampingkan. Belum lagi, tutur Issa, obsesi masyarakat dan pengembang terhadap rumah tapak menjadi biang pemekaran kota (urban sprawl) yang membuat lahan hijau kian terkikis, biaya transportasi membengkak, dan kemacetan tak terurai saat warga bergerak dari daerah luar atau pinggiran ke tengah kota untuk bekerja. Krisis hunian memerlukan intervensi negara yang kuat untuk mengubah paradigma perumahan dari instrumen investasi menjadi hak dasar warga negara, serta keberanian untuk menata ulang kota ke arah vertikal demi keberlanjutan lingkungan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    46 min
  2. 15 ENE

    Alarm Ekonomi 2026: Inflasi Merangkak, Dompet Teriak

    Nicola Barts/PexelsTahun 2025 meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah berat bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari deflasi beruntun, gelombang PHK, hingga melemahnya daya beli masyarakat menjadi sinyal peringatan serius. Menatap tahun 2026, optimisme tetap ada, namun harus dibarengi dengan kewaspadaan tinggi terhadap realita fundamental ekonomi kita. Kira-kira apa saja hal yang harus kita persiapkan dalam menyikapi ini semua di tahun yang baru berjalan? Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tentang tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan. Huda menyoroti adanya anomali antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah di angka 5% dengan indikator mikro di lapangan. Menurutnya, penjualan ritel yang lesu, penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan realisasi pajak yang seret menjadi bukti nyata bahwa ekonomi riil sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, CELIOS memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran moderat 4,7% - 5,0%, dengan risiko perlambatan lebih lanjut jika daya beli tidak segera dipulihkan. Menurut pandangan Huda, isu kenaikan tarif PPN menjadi 12% justru kontraproduktif di tengah situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa alih-alih mengejar target penerimaan jangka pendek, kebijakan fiskal seharusnya berfungsi sebagai counter-cyclical (melawan arus) untuk menjaga konsumsi. Akan lebih baik, kata Huda, pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai solusi konkret untuk menjaga disposable income (pendapatan yang diperuntukan untuk konsumsi) kelas menengah agar roda konsumsi tetap berputar. Sebab selama berdekade lamanya konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung PDB nasional. Huda sendiri menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif untuk jangka panjang. Namun ia mengkritisi implementasinya saat ini yang terkesan populis dan berisiko membebani anggaran pos krusial lain, seperti pendidikan. Program pemerintah harusnya lebih menitik beratkan pada perbaikan data penerima bansos (DTKS) agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi pain killer (obat penahan nyeri) sesaat tanpa menyelesaikan akar kemiskinan nasional. Saat ini masyarakat dihadapkan kondisi sektor formal yang tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Akibatnya gig economy (ojol, kurir, pekerja lepas/informal) kini menjadi katup pengaman sosial yang tidak berkelanjutan terhadap masa depan pekerjanya. Sayangnya, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal menjalani profesinya tanpa jaminan sosial yang memadai. Huda mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang melindungi pekerja gig dari eksploitasi “kemitraan” berat sebelah, guna mencegah munculnya kerentanan sosial baru di masa depan. Pun jika kita berbicara sektor industri. Meskipun hilirisasi nikel berhasil mendongkrak angka investasi secara nominal, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal masih minim padahal sifatnya yang padat modal. Huda, menyarankan agar Indonesia mendiversifikasi investasi ke sektor padat karya seperti manufaktur dan pertanian. Tidak ketinggalan, Huda menekankan perlunya reformasi hukum untuk menekan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dan korupsi, agar investor berkualitas bersedia menanamkan modal jangka panjang di tanah air. Menutup perbincangan kali ini, kunci menghadapi 2026 adalah kembali fokus pada “manusia” itu sendiri. Menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memastikan perlindungan sosial adalah fondasi utama. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanyalah angka statistik yang tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    51 min
  3. 8 ENE

    Dosen vs Negara: Bersakit-sakit dahulu, sejahteranya kapan?

    Berna Elif/PexelsProfesi dosen sering dipandang sebagai pekerjaan yang mapan, bergengsi, dan sejahtera secara finansial. Namun, di balik jas almamater dan gelar akademis yang mentereng, tersimpan realita pahit di mana banyak dosen di Indonesia yang masih digaji jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Meski sudah berlangsung lama, persoalan ini tak kunjung menemukan titik terangnya. Memasuki tahun baru 2026, kawan-kawan Serikat Pekerja Kampus (SPK) memulai babak baru perjuangan kesejahteraan dosen dengan melayangkan tuntutan ke Mahkamah Konsitusi (MK). Mereka mengajukan gugatan atas pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan meminta agar gaji pokok dosen setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Rizma Afian Azhiim—anggota SPK sekaligus dosen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya—tentang kesejahteraan dosen sekaligus kerentanan profesi ini dan langkah hukum yang sedang mereka tempuh. Menurut Azhiim, tuntutan mereka sebenarnya sederhana tapi fundamental, yaitu gaji pokok (basic wage) pendidik harus minimal setara dengan UMR/UMP. Ia menegaskan, SPK menolak praktik kampus yang mengklaim sudah memenuhi UMR dengan cara menggabungkan gaji pokok kecil dengan tunjangan tidak tetap. Azhiim berpendapat, gaji pokok adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar (non-negotiable). Lebih jauh, Azhiim mengungkapkan temuan miris di lapangan, di mana masih ada dosen di kota besar seperti Bandung yang hanya menerima gaji sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Ia menyoroti bahwa akar masalahnya terletak pada sistem pengupahan yang berbasis jumlah SKS mengajar. Azhiim memaparkan bahwa banyak universitas hanya membayar dosen di masa kuliah aktif, tapi tidak saat libur semester karena tidak ada kelas. Padahal, Azhiim mengingatkan, di masa libur pun dosen tetap bekerja melakukan penelitian dan tugas administrasi, sehingga keringat mereka diperas tapi tidak dihitung sebagai kinerja. Azhiim menambahkan, terdapat empat masalah sistemik yang menghantui dosen di Indonesia hari ini. Ini termasuk upah tidak layak akibat ketidakjelasan standar gaji minimum, hingga kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan kampus. Selain itu, Azhiim juga menggarisbawahi isu kriminalisasi, di mana dosen yang vokal sering dibungkam dengan UU ITE, serta masalah keamanan kerja (job security) terkait maraknya status dosen kontrak seumur hidup tanpa jaminan pensiun. Azhiim juga menyebut “Surat Lolos Butuh"—surat resmi dari instansi asal yang menyatakan persetujuan pelepasan atau pemindahan dosen ke instansi lain—sebagai salah satu isu paling kontroversial. Pasalnya, dosen bisa kesulitan untuk mengundurkan diri atau pindah kampus akibat rumitnya syarat "Surat Lolos Butuh” ini. Menurut Azhiim, sistem administrasi ini bisa mematikan karier dosen jika kampus asal menolak menerbitkan surat tersebut, sehingga data dosen tersandera. Azhiim bahkan secara tegas menyebut praktik mengikat pekerja tanpa kebebasan untuk keluar ini sebagai bentuk “perbudakan modern”. Hal ini juga memicu perdebatan terkait inkonsistensi regulasi pemerintah. Dua tahun lalu, harapan sempat muncul lewat Permendikbud Ristek No. 44 Tahun 2024 yang menjanjikan sanksi bagi kampus nakal, tapi pelaksanaannya justru ditunda. Parahnya, regulasi baru di tahun 2025 justru dinilai memundurkan perlindungan dengan menghapus sanksi tegas tersebut. Menurut Azhiim, ketidakpastian hukum ini membuat posisi tawar dosen semakin lemah di hadapan yayasan atau rektorat. Azhiim mengajak kita untuk berefleksi bahwa pendidikan tinggi seharusnya dilihat sebagai usaha sosial (social enterprise), bukan sekadar ladang bisnis pencari profit. Ia percaya bahwa kesejahteraan dosen berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa, sehingga mustahil mencetak generasi emas jika pengajarnya masih harus berjuang hanya untuk sekadar makan layak. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    52 min
  4. 18/12/2025

    TikTok dan algoritma kian jumawa: Apa kabar seni tradisional kita?

    Firman Marek_Brew/pexels, cottonbro studio/pexelsTahun 2025 hampir berakhir. Jika kita menengok ke belakang, lanskap media kita telah berubah total. Dominasi TV dan radio di tahun 2000-an kini digantikan oleh kekuasaan algoritma YouTube, Spotify, dan terutama TikTok. Namun, di tengah banjir konten joget dan meme, bagaimana nasib seni dan budaya tradisional kita? Apakah mereka mampu bertahan, atau justru tergerus oleh video pendek? Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Muhammad Rayhan Sudrajat, Etnomusikolog & Dosen dari Universitas Katolik Parahyangan tentang bagaimana TikTok & algoritma digital hari ini punya dampak besar terhadap ekosistem seni, baik modern maupun tradisional. Rayhan menjelaskan bahwa algoritma media sosial ibarat jendela baru yang memungkinkan kita mengintip beragam kekayaan budaya, seperti ritual kematian suku Toraja atau upacara Tiwah di Kalimantan Tengah. Namun, ia menyayangkan bagaimana durasi singkat demi mengejar retensi penonton sering memangkas konteks sakral dari sebuah ritual yang panjang dan penuh filosofi. Menurutnya, hal ini membuat audiens hanya menikmati kulit luarnya sebagai tontonan eksotis, sementara esensi spiritualnya hilang tergerus format. Rayhan menambahkan, ambisi mengejar insentif monetisasi dari platform raksasa membuat para konten kreator terjebak dalam perilaku “latah” atau meniru apa yang sedang ramai. Ia melihat adanya risiko homogenisasi budaya, di mana algoritma hanya menyuguhkan ulang apa yang populer dan memiliki daya tarik kuat. Rayhan mengingatkan bahwa kondisi ini berbahaya bagi keragaman, karena tradisi yang lebih sunyi atau niche perlahan tenggelam dan tidak terekspos hanya karena dianggap “tidak menjual” oleh sistem. Selain itu, Rayhan juga menyinggung fenomena viralnya “Pacu Jalur” sebagai bukti kekuatan atensi digital. Namun, ia menegaskan bahwa viralitas hanyalah pintu gerbang awal, bukan tujuan akhir. Tanpa strategi call to action yang jelas, Rayhan menilai gelombang atensi itu hanya akan menjadi buih sesaat tanpa dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi warga lokal. Dalam pandangan Rayhan, membebani seniman tradisi dengan tuntutan teknis digital agar tetap relevan adalah hal yang kurang tepat. Ia justru menyarankan solusi kolaboratif: seniman fokus menjaga kualitas karya, sementara konten kreator atau pihak lain membantu pengemasan digitalnya. Pembagian peran ini jauh lebih efektif daripada memaksa maestro seni mempelajari teknik editing yang rumit, yang sering kali justru membuat karya mereka terlihat kurang maksimal di media sosial. Rayhan juga menyoroti stigma “kuno” yang sering disematkan anak muda pada seni tradisi dan berpendapat bahwa hal ini bisa dipatahkan lewat inovasi yang bermakna. Mengambil contoh musisi Dewa Budjana, Rayhan menekankan bahwa penggabungan elemen tradisi dengan musik modern tidak boleh sekadar menjadi “tempelan” atau kosmetik agar terlihat unik. Baginya, kolaborasi yang berhasil harus didasari pemahaman mendalam tentang frekuensi dan filosofi alat musik tersebut, sehingga tercipta harmoni baru yang kaya. Menutup diskusinya, Rayhan menekankan bahwa strategi paling krusial untuk menghadapi tahun 2045 adalah pengarsipan budaya atau pembuatan “Bank Data” yang sistematis. Ia mendorong pemerintah, akademisi, dan komunitas untuk berhenti melihat masa lalu sebagai hal usang, melainkan sebagai fondasi referensi bagi inovasi masa depan. Tanpa arsip yang rapi, generasi mendatang akan kehilangan jejak identitas dan kesulitan mengembangkan seni tradisi yang berakar kuat. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    37 min
  5. 11/12/2025

    Harbolnas 2025: ketika emosi, ketakutan, dan diskon bertemu di persimpangan

    Harbolnas 2025: ketika emosi, ketakutan, dan diskon bertemu di persimpangan Desember mungkin menjadi momen yang identik dengan penutup tahun atau malah momen berlibur sekaligus hari natal dan pergantian tahun. Tetapi ada satu hal yang kini juga tidak lepas dari bulan Desember, yaitu Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Menjelang Harbolnas 2025, perilaku konsumen Indonesia menunjukkan dinamika yang unik. Meskipun kondisi ekonomi nasional tidak sepenuhnya stabil, tingkat kepercayaan konsumen terutama di kota-kota besar masih berada di angka indeks yang relatif tinggi, yakni di atas 120. Hal ini mencerminkan optimisme sebagian masyarakat, khususnya kelompok dengan pendapatan tetap yang merasa cukup aman untuk melakukan belanja akhir tahun. Namun, kondisi ideal tersebut tidak berlaku bagi semua kelompok. Konsumen dari sektor informal atau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana cenderung lebih berhati-hati. Bagi mereka, Harbolnas bukan lagi momentum konsumsi besar-besaran, melainkan kesempatan untuk memaksimalkan diskon dan membeli barang-barang yang benar-benar penting. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang-bincang dengan Nuzul Solekhah, Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas dari BRIN untuk membahas secara mendalam fenomena Harbolnas dan bagaimana keterkaitannya dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat hari ini. Nuzul menjelaskan, perbedaan perilaku belanja selama Harbolnas sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Kelas menengah atas cenderung membeli barang mewah atau kebutuhan sekunder, sementara kelompok lain lebih fokus pada kebutuhan pokok. Di sisi lain, bencana di Sumatra ikut menambah kompleksitas situasi yang terjadi dengan menekan sektor UMKM, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lokal. Selanjutnya, Nuzul menyoroti bagaimana tekanan ekonomi mendorong orang melakukan pembelian kecil namun bermakna, misalnya produk skincare yang memberi rasa nyaman di tengah ketidakpastian. Fenomena ini merupakan bagian dari “ekonomi emosional” yang tidak hanya didorong kebutuhan praktis, tetapi juga kebutuhan psikologis. Disinggung juga bahwa kapitalisme modern menciptakan ritme perayaan, promosi, dan event diskon yang terus berjalan, termasuk Harbolnas. Perayaan ini membentuk pola konsumsi dan identitas sosial masyarakat, menjadikan belanja sebagai aktivitas emosional sekaligus sosial. Selain faktor ekonomi, pada tahun 2025 ini kondisi lingkungan menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Ancaman cuaca ekstrem dimana-mana dan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana sangat berpotensi mengganggu aktivitas logistik dan minat belanja masyarakat. Sementara itu, perubahan preferensi belanja dan penurunan aktivitas wisata menunjukkan bahwa Harbolnas tahun ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ekologis dan sosial. Nuzul menekankan bahwa memahami perilaku konsumen masa kini membutuhkan pendekatan multi-disiplin yang melihat hubungan antara ekonomi, psikologi, budaya, dan kondisi lingkungan. Nuzul menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekonomi digital yang berkelanjutan, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja di sektor logistik dan pariwisata. Menurut Nuzul sendiri, Harbolnas 2025 bukan sekadar pesta diskon, tetapi cermin dari dinamika sosial ekonomi Indonesia. Perilaku konsumsi yang terjadi sendiri dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kondisi lingkungan, identitas sosial, dan kebutuhan emosional masyarakat itu sendiri. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    35 min
  6. 04/12/2025

    Banjir Sumatra dan ancaman di depan mata, pernahkah kita siap?

    RidhaIrawan/ShutterstockIndonesia sedang berduka atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan sekitarnya. Pemerintah menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu utama banjir. Namun, menjadikan cuaca ekstrem sebagai satu-satunya penyebab tentu tidak bijak. Bencana ini semestinya menjadi titik refleksi akan banyak hal, terutama kerusakan ekosistem, buruknya tata kelola ruang, hingga alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dan berujung meluapnya bah. Di antara berbagai disiplin ilmu yang membahas banjir, hidrogeologi menjadi salah satu kunci untuk melihat bagaimana daerah resapan dapat berfungsi sebagai benteng untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia mengundang Dasapta Erwin Irawan, dosen Departemen Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk membahas persoalan banjir dari perspektif hidrogeologi ini. Menurut Dasapta, upaya mengatasi banjir di tiap daerah itu tidak bisa disamakan, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Masalahnya, ujar dia, Indonesia belum punya data primer kondisi geologis di tiap wilayah yang cukup merata dan detail, sehingga upaya pencegahan banjir sulit efektif. Siklus air meteorik menjadi salah satu yang sering terabaikan dalam pemodelan banjir karena keterbatasan data. Sederhananya, siklus ini adalah perjalanan air hujan turun ke tanah, meresap, mengalir hingga kembali ke sungai atau mata air. Proses ini penting untuk memahami banjir, karena menentukan seberapa banyak air yang terserap tanah dan seberapa cepat air mengalir ke sungai. Kita butuh pemahaman lengkap tentang aliran air ini untuk memprediksi dan mencegah banjir. Namun, karena datanya kurang, bagian penting ini sering diabaikan dalam model banjir. Dasapta menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk membuka akses data, termasuk karya akademik yang banyak menyimpan temuan lapangan penting. Menurutnya, data yang sudah ada sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan infrastruktur. Kata Dasapta, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi kondisi ekstrem yang semakin sering muncul akibat perubahan iklim. Dalam situasi krisis, solusi ekstrem seperti relokasi atau modifikasi besar-besaran pada bentang lahan mungkin tak bisa dihindari. Manajemen banjir di Indonesia membutuhkan lompatan pengetahuan: berbagi data eksperimen, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, dan berani mempertimbangkan solusi mahal namun strategis. Tanpa langkah-langkah ini, tantangan banjir yang semakin ekstrem berpotensi terus menggerus ruang hidup masyarakat di berbagai daerah. Untuk jangka panjang, ia menekankan perlunya pendekatan multistakeholder yang menggabungkan rekayasa teknologi, pengetahuan geologi, tata ruang, dan kapasitas institusi publik. Sejumlah gagasan non-konvensional perlu dipertimbangkan, terutama jika terbukti efektif. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    50 min
  7. 27/11/2025

    Pemerintah bagikan ‘smartboard’ untuk Digitalisasi pembelajaran: Keputusan cerdas atau malah bikin cemas?

    CC BYPresiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini ditujukan sebagai upaya membangun ruang belajar yang lebih setara, interaktif, dan relevan bagi jutaan pelajar dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah mengklaim, inti dari program ini tidak hanya memberikan perangkat baru di ruang kelas, tapi juga menjadi tempat pembelajaran yang lebih hidup dan relevan sesuai perkembangan zaman. Langkah-langkah yang sudah diambil diantaranya pembagian Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel / Smartboard), laptop, materi pembelajaran digital, hingga pelatihan bagi para guru agar mereka siap mengintegrasikan teknologi dalam proses mengajar sehari-hari. Apakah hadirnya program ini akan menjadi sebuah gebrakan baru dan membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih maju? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama tim newsroom The Conversation Indonesia, Diyah Hayu Rahmitasari (Editor Pendidikan dan Budaya) dan Robby Irfany Maqoma (Managing Editor). Hayu melihat peluncuran program ini seharusnya diikuti dengan pertanyaan yang mendasar: Apakah sekolah dan para guru benar-benar siap menerima alat baru ini? Apakah integrasi teknologi otomatis akan meningkatkan kualitas pembelajaran? Hayu berpendapat upaya digitalisasi sebelumnya kerap berakhir sebagai proyek yang baik di atas kertas, tetapi tidak efektif di lapangan. kesenjangan infrastruktur antarwilayah, keterbatasan kemampuan digital para guru, dan potensi meningkatnya waktu layar siswa tanpa pedoman pedagogis yang jelas seharusnya menjadi masalah yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum akhirnya memulai program ini. Robby menguatkan argumen Hayu dengan menyatakan koneksi internet stabil saja masih menjadi kemewahan bagi banyak sekolah, sementara sebagian guru belum mendapatkan pelatihan memadai untuk memanfaatkan papan digital interaktif secara optimal. Robby menambahkan kalau program ini seharusnya tidak berhenti pada distribusi perangkat, tetapi harus dimulai dari kebutuhan lokal dan kapasitas aktor di lapangan. Ia menekankan bahwa masyarakat dan komunitas pendidikan perlu dilibatkan sejak awal, bukan hanya sebagai penerima tetapi sebagai penentu arah perubahan. Hayu juga melihat bahwa dalam pelaksanaan program ini, pemerintah bisa menggunakan strategi “dua jalur”: Memprioritaskan implementasi di sekolah yang sudah benar-benar siap sambil secara paralel memperkuat wilayah yang masih tertinggal dari sisi sumber daya dan literasi digital. Menurut Hayu, digitalisasi pendidikan seharusnya bukan perlombaan memperbanyak perangkat, melainkan upaya membangun ekosistem pembelajaran yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    36 min
  8. 20/11/2025

    Fenomena ‘job hugging’: Bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi?

    CreativaImages/ShutterstockDiskusi tentang job hugging belakangan ramai dibahas di media sosial, terutama di kalangan pekerja muda Indonesia. Istilah ini muncul sebagai reaksi balik dari tren job hopping, ketika banyak pekerja berani berpindah pekerjaan demi gaji lebih besar, lingkungan kerja lebih sehat, atau peluang karier yang lebih menjanjikan. Baca juga: Di balik kalimat "lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja" yang berujung eksploitasi Kecenderungan bertahan dalam pekerjaan meski minat dan motivasi makin menipis ini semakin ramai diperbincangkan di tengah situasi ekonomi sekarang. Pilihan ini lahir dari kebutuhan untuk bertahan di tengah pasar kerja yang makin tidak menentu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta tekanan ekonomi yang terus meningkat. Lantas, bagaimana pendapat ahli terkait situasi ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas fenomena job hugging bersama Norman Luther Aruan, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Norman mengatakan fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ia menyebut bahwa tren job hugging juga dilakukan oleh banyak sekali pekerja di berbagai negara lain. Selain karena ekonomi dunia yang sedang tidak stabil, situasi ini diperparah dengan cepatnya kemajuan teknologi. Otomatisasi dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan berubah wujud atau mungkin hilang. Alhasil, para pekerja dituntut terus belajar agar tidak tertinggal. Norman juga menyoroti satu hal yang bisa saja terjadi di lingkungan kerja. Banyak pekerja yang terlihat loyal dan bertahan di pekerjaan yang tidak mereka sukai hanya karena takut kehilangan pendapatan. Rasa “setia” ini memberikan harapan semu kepada perusahaan yang menganggap pegawai loyal dan bisa berkontribusi maksimal untuk produktivitas. Padahal, pekerja justru merasakan demotivasi dan cenderung tidak bisa memberikan performa terbaik mereka. Norman mengatakan kebutuhan pekerja terhadap rasa aman dan kesempatan berkembang adalah hal yang mutlak. Tanpa kedua hal tersebut, tenaga kerja andal dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan sangat sulit muncul dan tersedia di pasar tenaga kerja. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    19 min

Acerca de

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

Más de The Conversation