SuarAkademia

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

  1. 22 HR AGO

    Dosen vs Negara: Bersakit-sakit dahulu, sejahteranya kapan?

    Berna Elif/PexelsProfesi dosen sering dipandang sebagai pekerjaan yang mapan, bergengsi, dan sejahtera secara finansial. Namun, di balik jas almamater dan gelar akademis yang mentereng, tersimpan realita pahit di mana banyak dosen di Indonesia yang masih digaji jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Meski sudah berlangsung lama, persoalan ini tak kunjung menemukan titik terangnya. Memasuki tahun baru 2026, kawan-kawan Serikat Pekerja Kampus (SPK) memulai babak baru perjuangan kesejahteraan dosen dengan melayangkan tuntutan ke Mahkamah Konsitusi (MK). Mereka mengajukan gugatan atas pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan meminta agar gaji pokok dosen setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Rizma Afian Azhiim—anggota SPK sekaligus dosen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya—tentang kesejahteraan dosen sekaligus kerentanan profesi ini dan langkah hukum yang sedang mereka tempuh. Menurut Azhiim, tuntutan mereka sebenarnya sederhana tapi fundamental, yaitu gaji pokok (basic wage) pendidik harus minimal setara dengan UMR/UMP. Ia menegaskan, SPK menolak praktik kampus yang mengklaim sudah memenuhi UMR dengan cara menggabungkan gaji pokok kecil dengan tunjangan tidak tetap. Azhiim berpendapat, gaji pokok adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar (non-negotiable). Lebih jauh, Azhiim mengungkapkan temuan miris di lapangan, di mana masih ada dosen di kota besar seperti Bandung yang hanya menerima gaji sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Ia menyoroti bahwa akar masalahnya terletak pada sistem pengupahan yang berbasis jumlah SKS mengajar. Azhiim memaparkan bahwa banyak universitas hanya membayar dosen di masa kuliah aktif, tapi tidak saat libur semester karena tidak ada kelas. Padahal, Azhiim mengingatkan, di masa libur pun dosen tetap bekerja melakukan penelitian dan tugas administrasi, sehingga keringat mereka diperas tapi tidak dihitung sebagai kinerja. Azhiim menambahkan, terdapat empat masalah sistemik yang menghantui dosen di Indonesia hari ini. Ini termasuk upah tidak layak akibat ketidakjelasan standar gaji minimum, hingga kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan kampus. Selain itu, Azhiim juga menggarisbawahi isu kriminalisasi, di mana dosen yang vokal sering dibungkam dengan UU ITE, serta masalah keamanan kerja (job security) terkait maraknya status dosen kontrak seumur hidup tanpa jaminan pensiun. Azhiim juga menyebut “Surat Lolos Butuh"—surat resmi dari instansi asal yang menyatakan persetujuan pelepasan atau pemindahan dosen ke instansi lain—sebagai salah satu isu paling kontroversial. Pasalnya, dosen bisa kesulitan untuk mengundurkan diri atau pindah kampus akibat rumitnya syarat "Surat Lolos Butuh” ini. Menurut Azhiim, sistem administrasi ini bisa mematikan karier dosen jika kampus asal menolak menerbitkan surat tersebut, sehingga data dosen tersandera. Azhiim bahkan secara tegas menyebut praktik mengikat pekerja tanpa kebebasan untuk keluar ini sebagai bentuk “perbudakan modern”. Hal ini juga memicu perdebatan terkait inkonsistensi regulasi pemerintah. Dua tahun lalu, harapan sempat muncul lewat Permendikbud Ristek No. 44 Tahun 2024 yang menjanjikan sanksi bagi kampus nakal, tapi pelaksanaannya justru ditunda. Parahnya, regulasi baru di tahun 2025 justru dinilai memundurkan perlindungan dengan menghapus sanksi tegas tersebut. Menurut Azhiim, ketidakpastian hukum ini membuat posisi tawar dosen semakin lemah di hadapan yayasan atau rektorat. Azhiim mengajak kita untuk berefleksi bahwa pendidikan tinggi seharusnya dilihat sebagai usaha sosial (social enterprise), bukan sekadar ladang bisnis pencari profit. Ia percaya bahwa kesejahteraan dosen berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa, sehingga mustahil mencetak generasi emas jika pengajarnya masih harus berjuang hanya untuk sekadar makan layak. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    52 min
  2. 18/12/2025

    TikTok dan algoritma kian jumawa: Apa kabar seni tradisional kita?

    Firman Marek_Brew/pexels, cottonbro studio/pexelsTahun 2025 hampir berakhir. Jika kita menengok ke belakang, lanskap media kita telah berubah total. Dominasi TV dan radio di tahun 2000-an kini digantikan oleh kekuasaan algoritma YouTube, Spotify, dan terutama TikTok. Namun, di tengah banjir konten joget dan meme, bagaimana nasib seni dan budaya tradisional kita? Apakah mereka mampu bertahan, atau justru tergerus oleh video pendek? Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Muhammad Rayhan Sudrajat, Etnomusikolog & Dosen dari Universitas Katolik Parahyangan tentang bagaimana TikTok & algoritma digital hari ini punya dampak besar terhadap ekosistem seni, baik modern maupun tradisional. Rayhan menjelaskan bahwa algoritma media sosial ibarat jendela baru yang memungkinkan kita mengintip beragam kekayaan budaya, seperti ritual kematian suku Toraja atau upacara Tiwah di Kalimantan Tengah. Namun, ia menyayangkan bagaimana durasi singkat demi mengejar retensi penonton sering memangkas konteks sakral dari sebuah ritual yang panjang dan penuh filosofi. Menurutnya, hal ini membuat audiens hanya menikmati kulit luarnya sebagai tontonan eksotis, sementara esensi spiritualnya hilang tergerus format. Rayhan menambahkan, ambisi mengejar insentif monetisasi dari platform raksasa membuat para konten kreator terjebak dalam perilaku “latah” atau meniru apa yang sedang ramai. Ia melihat adanya risiko homogenisasi budaya, di mana algoritma hanya menyuguhkan ulang apa yang populer dan memiliki daya tarik kuat. Rayhan mengingatkan bahwa kondisi ini berbahaya bagi keragaman, karena tradisi yang lebih sunyi atau niche perlahan tenggelam dan tidak terekspos hanya karena dianggap “tidak menjual” oleh sistem. Selain itu, Rayhan juga menyinggung fenomena viralnya “Pacu Jalur” sebagai bukti kekuatan atensi digital. Namun, ia menegaskan bahwa viralitas hanyalah pintu gerbang awal, bukan tujuan akhir. Tanpa strategi call to action yang jelas, Rayhan menilai gelombang atensi itu hanya akan menjadi buih sesaat tanpa dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi warga lokal. Dalam pandangan Rayhan, membebani seniman tradisi dengan tuntutan teknis digital agar tetap relevan adalah hal yang kurang tepat. Ia justru menyarankan solusi kolaboratif: seniman fokus menjaga kualitas karya, sementara konten kreator atau pihak lain membantu pengemasan digitalnya. Pembagian peran ini jauh lebih efektif daripada memaksa maestro seni mempelajari teknik editing yang rumit, yang sering kali justru membuat karya mereka terlihat kurang maksimal di media sosial. Rayhan juga menyoroti stigma “kuno” yang sering disematkan anak muda pada seni tradisi dan berpendapat bahwa hal ini bisa dipatahkan lewat inovasi yang bermakna. Mengambil contoh musisi Dewa Budjana, Rayhan menekankan bahwa penggabungan elemen tradisi dengan musik modern tidak boleh sekadar menjadi “tempelan” atau kosmetik agar terlihat unik. Baginya, kolaborasi yang berhasil harus didasari pemahaman mendalam tentang frekuensi dan filosofi alat musik tersebut, sehingga tercipta harmoni baru yang kaya. Menutup diskusinya, Rayhan menekankan bahwa strategi paling krusial untuk menghadapi tahun 2045 adalah pengarsipan budaya atau pembuatan “Bank Data” yang sistematis. Ia mendorong pemerintah, akademisi, dan komunitas untuk berhenti melihat masa lalu sebagai hal usang, melainkan sebagai fondasi referensi bagi inovasi masa depan. Tanpa arsip yang rapi, generasi mendatang akan kehilangan jejak identitas dan kesulitan mengembangkan seni tradisi yang berakar kuat. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    37 min
  3. 11/12/2025

    Harbolnas 2025: ketika emosi, ketakutan, dan diskon bertemu di persimpangan

    Harbolnas 2025: ketika emosi, ketakutan, dan diskon bertemu di persimpangan Desember mungkin menjadi momen yang identik dengan penutup tahun atau malah momen berlibur sekaligus hari natal dan pergantian tahun. Tetapi ada satu hal yang kini juga tidak lepas dari bulan Desember, yaitu Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Menjelang Harbolnas 2025, perilaku konsumen Indonesia menunjukkan dinamika yang unik. Meskipun kondisi ekonomi nasional tidak sepenuhnya stabil, tingkat kepercayaan konsumen terutama di kota-kota besar masih berada di angka indeks yang relatif tinggi, yakni di atas 120. Hal ini mencerminkan optimisme sebagian masyarakat, khususnya kelompok dengan pendapatan tetap yang merasa cukup aman untuk melakukan belanja akhir tahun. Namun, kondisi ideal tersebut tidak berlaku bagi semua kelompok. Konsumen dari sektor informal atau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana cenderung lebih berhati-hati. Bagi mereka, Harbolnas bukan lagi momentum konsumsi besar-besaran, melainkan kesempatan untuk memaksimalkan diskon dan membeli barang-barang yang benar-benar penting. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang-bincang dengan Nuzul Solekhah, Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas dari BRIN untuk membahas secara mendalam fenomena Harbolnas dan bagaimana keterkaitannya dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat hari ini. Nuzul menjelaskan, perbedaan perilaku belanja selama Harbolnas sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Kelas menengah atas cenderung membeli barang mewah atau kebutuhan sekunder, sementara kelompok lain lebih fokus pada kebutuhan pokok. Di sisi lain, bencana di Sumatra ikut menambah kompleksitas situasi yang terjadi dengan menekan sektor UMKM, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lokal. Selanjutnya, Nuzul menyoroti bagaimana tekanan ekonomi mendorong orang melakukan pembelian kecil namun bermakna, misalnya produk skincare yang memberi rasa nyaman di tengah ketidakpastian. Fenomena ini merupakan bagian dari “ekonomi emosional” yang tidak hanya didorong kebutuhan praktis, tetapi juga kebutuhan psikologis. Disinggung juga bahwa kapitalisme modern menciptakan ritme perayaan, promosi, dan event diskon yang terus berjalan, termasuk Harbolnas. Perayaan ini membentuk pola konsumsi dan identitas sosial masyarakat, menjadikan belanja sebagai aktivitas emosional sekaligus sosial. Selain faktor ekonomi, pada tahun 2025 ini kondisi lingkungan menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Ancaman cuaca ekstrem dimana-mana dan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana sangat berpotensi mengganggu aktivitas logistik dan minat belanja masyarakat. Sementara itu, perubahan preferensi belanja dan penurunan aktivitas wisata menunjukkan bahwa Harbolnas tahun ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ekologis dan sosial. Nuzul menekankan bahwa memahami perilaku konsumen masa kini membutuhkan pendekatan multi-disiplin yang melihat hubungan antara ekonomi, psikologi, budaya, dan kondisi lingkungan. Nuzul menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekonomi digital yang berkelanjutan, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja di sektor logistik dan pariwisata. Menurut Nuzul sendiri, Harbolnas 2025 bukan sekadar pesta diskon, tetapi cermin dari dinamika sosial ekonomi Indonesia. Perilaku konsumsi yang terjadi sendiri dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kondisi lingkungan, identitas sosial, dan kebutuhan emosional masyarakat itu sendiri. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    35 min
  4. 04/12/2025

    Banjir Sumatra dan ancaman di depan mata, pernahkah kita siap?

    RidhaIrawan/ShutterstockIndonesia sedang berduka atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan sekitarnya. Pemerintah menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu utama banjir. Namun, menjadikan cuaca ekstrem sebagai satu-satunya penyebab tentu tidak bijak. Bencana ini semestinya menjadi titik refleksi akan banyak hal, terutama kerusakan ekosistem, buruknya tata kelola ruang, hingga alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dan berujung meluapnya bah. Di antara berbagai disiplin ilmu yang membahas banjir, hidrogeologi menjadi salah satu kunci untuk melihat bagaimana daerah resapan dapat berfungsi sebagai benteng untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia mengundang Dasapta Erwin Irawan, dosen Departemen Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk membahas persoalan banjir dari perspektif hidrogeologi ini. Menurut Dasapta, upaya mengatasi banjir di tiap daerah itu tidak bisa disamakan, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Masalahnya, ujar dia, Indonesia belum punya data primer kondisi geologis di tiap wilayah yang cukup merata dan detail, sehingga upaya pencegahan banjir sulit efektif. Siklus air meteorik menjadi salah satu yang sering terabaikan dalam pemodelan banjir karena keterbatasan data. Sederhananya, siklus ini adalah perjalanan air hujan turun ke tanah, meresap, mengalir hingga kembali ke sungai atau mata air. Proses ini penting untuk memahami banjir, karena menentukan seberapa banyak air yang terserap tanah dan seberapa cepat air mengalir ke sungai. Kita butuh pemahaman lengkap tentang aliran air ini untuk memprediksi dan mencegah banjir. Namun, karena datanya kurang, bagian penting ini sering diabaikan dalam model banjir. Dasapta menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk membuka akses data, termasuk karya akademik yang banyak menyimpan temuan lapangan penting. Menurutnya, data yang sudah ada sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan infrastruktur. Kata Dasapta, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi kondisi ekstrem yang semakin sering muncul akibat perubahan iklim. Dalam situasi krisis, solusi ekstrem seperti relokasi atau modifikasi besar-besaran pada bentang lahan mungkin tak bisa dihindari. Manajemen banjir di Indonesia membutuhkan lompatan pengetahuan: berbagi data eksperimen, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, dan berani mempertimbangkan solusi mahal namun strategis. Tanpa langkah-langkah ini, tantangan banjir yang semakin ekstrem berpotensi terus menggerus ruang hidup masyarakat di berbagai daerah. Untuk jangka panjang, ia menekankan perlunya pendekatan multistakeholder yang menggabungkan rekayasa teknologi, pengetahuan geologi, tata ruang, dan kapasitas institusi publik. Sejumlah gagasan non-konvensional perlu dipertimbangkan, terutama jika terbukti efektif. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    50 min
  5. 27/11/2025

    Pemerintah bagikan ‘smartboard’ untuk Digitalisasi pembelajaran: Keputusan cerdas atau malah bikin cemas?

    CC BYPresiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini ditujukan sebagai upaya membangun ruang belajar yang lebih setara, interaktif, dan relevan bagi jutaan pelajar dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah mengklaim, inti dari program ini tidak hanya memberikan perangkat baru di ruang kelas, tapi juga menjadi tempat pembelajaran yang lebih hidup dan relevan sesuai perkembangan zaman. Langkah-langkah yang sudah diambil diantaranya pembagian Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel / Smartboard), laptop, materi pembelajaran digital, hingga pelatihan bagi para guru agar mereka siap mengintegrasikan teknologi dalam proses mengajar sehari-hari. Apakah hadirnya program ini akan menjadi sebuah gebrakan baru dan membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih maju? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama tim newsroom The Conversation Indonesia, Diyah Hayu Rahmitasari (Editor Pendidikan dan Budaya) dan Robby Irfany Maqoma (Managing Editor). Hayu melihat peluncuran program ini seharusnya diikuti dengan pertanyaan yang mendasar: Apakah sekolah dan para guru benar-benar siap menerima alat baru ini? Apakah integrasi teknologi otomatis akan meningkatkan kualitas pembelajaran? Hayu berpendapat upaya digitalisasi sebelumnya kerap berakhir sebagai proyek yang baik di atas kertas, tetapi tidak efektif di lapangan. kesenjangan infrastruktur antarwilayah, keterbatasan kemampuan digital para guru, dan potensi meningkatnya waktu layar siswa tanpa pedoman pedagogis yang jelas seharusnya menjadi masalah yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum akhirnya memulai program ini. Robby menguatkan argumen Hayu dengan menyatakan koneksi internet stabil saja masih menjadi kemewahan bagi banyak sekolah, sementara sebagian guru belum mendapatkan pelatihan memadai untuk memanfaatkan papan digital interaktif secara optimal. Robby menambahkan kalau program ini seharusnya tidak berhenti pada distribusi perangkat, tetapi harus dimulai dari kebutuhan lokal dan kapasitas aktor di lapangan. Ia menekankan bahwa masyarakat dan komunitas pendidikan perlu dilibatkan sejak awal, bukan hanya sebagai penerima tetapi sebagai penentu arah perubahan. Hayu juga melihat bahwa dalam pelaksanaan program ini, pemerintah bisa menggunakan strategi “dua jalur”: Memprioritaskan implementasi di sekolah yang sudah benar-benar siap sambil secara paralel memperkuat wilayah yang masih tertinggal dari sisi sumber daya dan literasi digital. Menurut Hayu, digitalisasi pendidikan seharusnya bukan perlombaan memperbanyak perangkat, melainkan upaya membangun ekosistem pembelajaran yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    36 min
  6. 20/11/2025

    Fenomena ‘job hugging’: Bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi?

    CreativaImages/ShutterstockDiskusi tentang job hugging belakangan ramai dibahas di media sosial, terutama di kalangan pekerja muda Indonesia. Istilah ini muncul sebagai reaksi balik dari tren job hopping, ketika banyak pekerja berani berpindah pekerjaan demi gaji lebih besar, lingkungan kerja lebih sehat, atau peluang karier yang lebih menjanjikan. Baca juga: Di balik kalimat "lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja" yang berujung eksploitasi Kecenderungan bertahan dalam pekerjaan meski minat dan motivasi makin menipis ini semakin ramai diperbincangkan di tengah situasi ekonomi sekarang. Pilihan ini lahir dari kebutuhan untuk bertahan di tengah pasar kerja yang makin tidak menentu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta tekanan ekonomi yang terus meningkat. Lantas, bagaimana pendapat ahli terkait situasi ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas fenomena job hugging bersama Norman Luther Aruan, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Norman mengatakan fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ia menyebut bahwa tren job hugging juga dilakukan oleh banyak sekali pekerja di berbagai negara lain. Selain karena ekonomi dunia yang sedang tidak stabil, situasi ini diperparah dengan cepatnya kemajuan teknologi. Otomatisasi dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan berubah wujud atau mungkin hilang. Alhasil, para pekerja dituntut terus belajar agar tidak tertinggal. Norman juga menyoroti satu hal yang bisa saja terjadi di lingkungan kerja. Banyak pekerja yang terlihat loyal dan bertahan di pekerjaan yang tidak mereka sukai hanya karena takut kehilangan pendapatan. Rasa “setia” ini memberikan harapan semu kepada perusahaan yang menganggap pegawai loyal dan bisa berkontribusi maksimal untuk produktivitas. Padahal, pekerja justru merasakan demotivasi dan cenderung tidak bisa memberikan performa terbaik mereka. Norman mengatakan kebutuhan pekerja terhadap rasa aman dan kesempatan berkembang adalah hal yang mutlak. Tanpa kedua hal tersebut, tenaga kerja andal dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan sangat sulit muncul dan tersedia di pasar tenaga kerja. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    19 min
  7. 13/11/2025

    Bahaya hujan mikroplastik: Apa yang perlu masyarakat waspadai?

    EL_JUSUF/Pexels, CC BYSelama ini, kita mungkin mengira air hujan selalu menyegarkan. Namun, riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggugurkan asumsi itu. Berdasarkan studi yang dilakukan di berbagai titik di Jakarta, para peneliti BRIN menemukan bahwa air hujan pun ternyata sudah tercemar mikroplastik. Polutan tersebut berasal dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor, limbah rumah tangga, hingga kegiatan industri. Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa polusi plastik tidak hanya mencemari tanah dan laut, tapi kini juga sudah mencapai lapisan atmosfer dan ujungnya turun kembali bersama air hujan. Lantas, apa yang perlu kita waspadai dari situasi ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Luqman Hakim, akademisi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Menurut Luqman, hal pertama yang harus ditelusuri adalah dari mana sumber polusinya. Mikroplastik bisa berasal dari serat sintetis pakaian, sisa pembakaran sampah plastik, hingga gesekan antara ban kendaraan dan jalanan. Saat ban bergesekan dengan jalan, partikel plastik dari ban terlepas ke udara, terbawa angin, lalu naik ke atmosfer. Hal serupa terjadi pada sisa pembakaran sampah plastik dan bahan polimer sintetis. Partikel mikoplastik semakin mudah beterbangan dan menyebar luas pada musim kemarau. Dalam hal ini, ujar Luqman, kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bali, adalah yang paling rentan tercemar mikroplastik karena padatnya penduduk dan tingginya mobilitas. Sementara kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah kalangan menengah ke bawah yang sering berkegiatan di luar ruangan dan umumnya mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Risiko semakin besar jika mereka tidak menggunakan masker atau helm. Partikel mikroplastik di udara bisa terhirup dan masuk ke tubuh manusia. Dari sisi lingkungan, air hujan bermikroplastik berpotensi mencemari sumber air permukaan dan laut, yang akhirnya masuk ke rantai makanan. Meski perlu penelitian lebih lanjut, studi global menunjukkan bahwa paparan mikroplastik bisa menimbulkan dampak kesehatan serius, termasuk gangguan hormon hingga kerusakan jaringan tubuh. Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki standar baku terkait kadar mikroplastik di udara maupun air hujan. Akibatnya, pemantauan dan pengendalian mikroplastik juga terbatas. Untuk itu, Luqman menekankan bahwa upaya pengendalian dan penanganan polusi plastik sangat mendesak untuk memutus siklus pencemaran mikroplastik. Pemerintah sebagai regulator harus memperkuat pengendalian sampah plastik sejak dari hulu melalui regulasi yang jelas, termasuk memberi insentif bagi produsen dan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan mendorong kegiatan daur ulang. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong produsen menyediakan alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan sembari mengedukasi publik tentang bahaya mikroplastik. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    30 min
  8. 06/11/2025

    Ruang sipil makin sempit, kaum muda makin takut berekspresi

    MikailArvin/ShutterstockRuang sipil kini menjadi topik yang semakin penting dibicarakan. Di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi digital, muncul pertanyaan besar: seberapa bebas kaum muda Indonesia bisa mengekspresikan diri mereka? Kebebasan ini seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, teknologi memberi ruang baru bagi anak muda untuk berjejaring dan menyampaikan gagasan secara kreatif. Di sisi lain, muncul ketakutan yang nyata terhadap pembatasan hukum, persekusi digital, dan tekanan sosial yang bisa membungkam suara kritis. Terkait situasi ini, Yayasan Partisipasi Muda mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul “Understanding Youth Space and Civic Space in Indonesia”. Laporan ini membahas bagaimana kaum muda menghadapi ruang sipil yang semakin menyempit, termasuk persepsi mereka terhadap ruang publik yang aman dan ramah anak muda, tantangan yang mereka hadapi untuk mengakses ruang-ruang tersebut, serta pandangan mereka terhadap respons pemerintah. Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas penelitian ini secara lebih mendalam bersama Muhammad Fajar dan Rahardhika Utama dari Institute For Advanced Research (IFAR). Rahardhika mengungkapkan bahwa kaum muda mendefinisikan ruang sipil bukan hanya sebagai kebebasan berbicara, tetapi juga kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa rasa takut. Menurutnya, penting bagi negara untuk menjamin hak-hak dasar warga dan membangun ruang sipil yang sehat demi menjaga iklim demokrasi yang kondusif. Fajar menyoroti bahwa ruang sipil di Indonesia kini menghadapi ancaman serius. Ambisi sebagian elite politik untuk memperluas kekuasaan serta lemahnya lembaga demokrasi menjadi faktor utama penyempitan ruang partisipasi publik. Kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji demokrasi yang tidak terpenuhi juga memperdalam krisis kepercayaan terhadap politik formal. Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan muncul dari data yang diungkap Rahardhika, yaitu 74% anak muda mengaku takut mengekspresikan pendapatnya di media sosial. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Banyak dari mereka khawatir terhadap jerat hukum seperti Undang-Undang ITE yang kerap disalahgunakan, serta ancaman serangan personal seperti pelecehan atau doxing, terutama yang dialami kelompok minoritas. Namun, rasa takut ini tak selalu berujung pada keheningan. Fajar mengatakan kaum muda menunjukkan cara beradaptasi dan mencari cara-cara baru untuk menyalurkan pendapat mereka. Dari musik, seni, hingga humor di media sosial, berbagai bentuk ekspresi kreatif menjadi sarana untuk menyuarakan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko hukum. Rahardhika juga melihat aktivisme digital menjadi bentuk baru partisipasi sipil. Anak muda kini tak lagi bergantung pada organisasi tradisional, melainkan membangun gerakan melalui platform digital. Fajar dan Rahardhika menekankan perlunya dukungan nyata agar aktivisme ini bisa bertahan, mulai dari literasi digital, keamanan siber, hingga strategi konten kreatif yang bisa menggerakkan audiens. Mereka menambahkan meski ruang sipil Indonesia menghadapi tekanan dari banyak arah, semangat anak muda untuk berbicara dan berpartisipasi belum padam. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

    43 min

About

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

More From The Conversation