Ruang Publik

KBR Prime
  • 0.0 (0)
  • NEWS
  • UPDATED WEEKLY

Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia. Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.

  1. Siswa SD Akhiri Hidup Perkara Buku dan Pena. Ke Mana Negara?

    2D AGO

    Siswa SD Akhiri Hidup Perkara Buku dan Pena. Ke Mana Negara?

    Tragedi anak 10 tahun (YBR) tewas bunuh diri di Ngada, NTT sungguh menyayat hati. Dia putus asa karena ibunya tak mampu membelikan buku dan pena seharga Rp10 ribu. Belakangan terungkap keluarga YBR hidup miskin, tetapi tak mendapatkan bantuan sosial. Beasiswa Program Indonesia Pintar yang mestinya YBR terima pun tak bisa disalurkan karena alasan administrasi. Sementara, YBR harus membayar uang sekolah sebesar Rp1.220.000 per tahun, ibunya baru bisa mencicil Rp500.000. Setiap hari sepulang sekolah, guru selalu mengingatkan ke semua siswa yang masih kurang bayar soal kewajiban ini.    Kematian YBR melukai rasa kemanusiaan. Tragedi tersebut mematahkan narasi "wah" pemerintah soal keberhasilan proyek beranggaran jumbo MBG, juga menumpulkan klaim soal angka kemiskinan turun.  Masalah klasik soal akurasi data kemiskinan turut tersingkap. Luputnya keluarga YBR dari daftar penerima bantuan sosial menunjukkan bobroknya sistem pendataan di tingkat desa atau daerah (DTKS).Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Mengapa sistem sosial dan pendidikan kita gagal mencegahnya? Pembenahan seperti apa yang harus segera dilakukan agar anak-anak rentan seperti YBR bisa mendapat perlindungan?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listyarti.

    50 min
  2. Indonesia Darurat Sampah, Waste to Energy Solusinya?

    6D AGO

    Indonesia Darurat Sampah, Waste to Energy Solusinya?

    Permasalahan sampah, terutama di perkotaan, kian bikin gerah. Beberapa pemda, seperti Tangerang, Yogyakarta, dan Bali, buka-tutup TPA karena tak sanggup lagi menampung sampah baru. Indonesia darurat sampah sudah disuarakan dari dulu, tetapi belum ada perubahan signifikan soal tata kelola persampahan. Sekitar 65 persen dari total 481 TPA masih menerapkan open dumping atau penumpukan sampah di lahan terbuka. Total timbulan sampah 2025 diperkirakan mencapai 23 juta ton berdasarkan data sementara Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola hanya berkisar 35 persen atau 8,2 juta ton saja. Seluruh TPA diperkirakan bakal penuh atau overcapacity pada 2028. Hal ini disinggung Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Di forum itu Prabowo mendeklarasikan perang melawan sampah. Strateginya dengan menggulirkan 34 proyek waste-to-energy, berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Apakah proyek tersebut adalah solusi darurat sampah?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia Ibar Akbar.

    47 min
  3. Mengurai Tarik-Ulur Kepentingan di Balik RUU Perampasan Aset

    FEB 10

    Mengurai Tarik-Ulur Kepentingan di Balik RUU Perampasan Aset

    Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mulai dibahas Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR sejak pertengahan Januari lalu. RUU ini masuk prioritas legislasi nasional di 2026.Nasibnya terkatung-katung hampir dua dekade sejak diusulkan pada masa pemerintahan Presiden SBY. Desakan agar rancangan tersebut segera dibahas dan disahkan terus menguat, termasuk saat demo akbar Agustus 2025 lalu. Harapannya bisa menjadi terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi.Urgensi ini menilik laporan pemulihan aset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2020–2024 yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Capaian yang sangat kecil dibanding kerugian negara yang pada 2024 saja ditaksir Rp45,7 triliun. Artinya, ada celah besar antara uang yang dirampas koruptor dengan nominal yang kembali ke kas publik.Di sisi lain, banyak catatan atas draf regulasi ini, misalnya, potensi penyalahgunaan wewenang, salah sita, alat represi politik, hingga rentan pelanggaran HAM. Berbagai catatan tersebut berulang kali muncul tanpa arah penyelesaian yang jelas.Mengapa begitu sulit mengegolkan RUU Perampasan Aset? Siapa saja yang bakal dirugikan jika skema perampasan aset disahkan? Apakah RUU ini layak didukung sebagai terobosan baru pemberantasan korupsi? Bagaimana peluangnya disahkan di 2026?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama eks-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang.

    49 min
  4. Kriminalisasi Pandji: Ketika Kekuasaan Tak Suka Ditertawakan

    FEB 6

    Kriminalisasi Pandji: Ketika Kekuasaan Tak Suka Ditertawakan

    Sungguh beralasan ketika banyak orang menyebut ruang kebebasan berekspresi kian menyempit. Kasus komika Pandji Pragiwaksono adalah bukti nyata bagaimana hukum dijadikan alat memberangus kritik. Pandji diperkarakan ke Polda Metro Jaya atas komedi tunggalnya "Mens Rea" yang menyinggung banyak pihak. Sudah 6 laporan yang masuk ke polisi dengan menggunakan KUHP baru, pasal penghasutan dan penghinaan agama. Per Kamis (29/01), sebanyak 10 orang yang meliputi pelapor dan saksi telah dimintai keterangan.  Kasus Pandji bukanlah kasus kriminalisasi pertama terhadap pekerja seni, dan kemungkinan besar bukanlah yang terakhir. LSM KontraS mencatat sepanjang 2025, ada 76 kasus pelanggaran kebebasan berkesenian dan berekspresi, dengan aparat polisi sebagai pelaku utama.Bagaimana nasib kebebasan sipil ke depan? Adakah celah aman bagi warga untuk tetap bersuara?Nah, kita akan bahas topik ini bersama Aktivis Kemanusiaan sekaligus Putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inaya Wahid.

    44 min
  5. Anggaran Pendidikan "Dilahap" MBG, Apa Jadinya?

    FEB 3

    Anggaran Pendidikan "Dilahap" MBG, Apa Jadinya?

    Anggaran belanja pendidikan di APBN 2026 yang didistribusikan melalui 23 kementerian dan lembaga, mencapai Rp470,4 triliun. Sebanyak Rp223,5 triliun atau 47,5 persennya masuk ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya.Sementara, jika dibanding dengan total keseluruhan anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp769,1 triliun, MBG mencaplok sekitar 29 persennya.  Ditilik dari sisi pelaksanaannya, MBG tak pernah surut dari masalah. Di awal tahun, terjadi kasus keracunan massal dengan jumlah korban mencapai 1.200-an siswa. Belum lagi soal celah potensi korupsi dan berbagai persoalan lain.Layakkah MBG mendapat porsi anggaran sejumbo itu? Bagaimana dampaknya ke prioritas lain di sektor pendidikan, seperti kesejahteraan guru? Bagaimana nasib mutu pendidikan Indonesia ke depannya?Nah, kita akan bahas topik ini bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dan Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Betta Anugrah.

    47 min
  6. Serba Lamban Pemulihan Sumatra Pascabencana

    JAN 30

    Serba Lamban Pemulihan Sumatra Pascabencana

    Dua bulan pascabencana Sumatra, ratusan korban belum ditemukan dan pemulihan berjalan lamban. Ratusan ribu warga terpaksa bertahan di tenda pengungsian, lantaran hunian sementara (huntara) yang siap ditempati belum mencapai 1.000 unit. Mengapa proses penanganan dan pemulihan tersendat? Bagaimana kinerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk Presiden Prabowo?Di sisi lain, negara mulai mengejar pertanggungjawaban korporasi yang merusak lingkungan, bagian dari penyebab bencana ekologis Sumatra. Enam perusahaan digugat dengan nilai Rp4,8 triliun, dan 28 izin usaha dicabut, termasuk PT Toba Pulp Lestari. Padahal, desakan pencabutan izin sudah disuarakan selama puluhan tahun oleh masyarakat adat dan pegiat lingkungan. Apakah upaya penindakan dan langkah hukum ini cukup?Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dr. Avianto Amri, ST, MRes dan Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian.

    41 min
  7. Resolusi 2026: Menguji Janji 4 Juta Lapangan Kerja Baru

    JAN 27

    Resolusi 2026: Menguji Janji 4 Juta Lapangan Kerja Baru

    Awal tahun baru 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 4 juta lapangan kerja baru di 2026, seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksi mencapai 5,4%. Salah satu upaya menciptakan lapangan kerja adalah dengan melanjutkan paket stimulus ekonomi yang dimulai sejak September tahun lalu. Di dalamnya ada Program Magang Nasional yang pada 2025 diklaim dinikmati lebih dari 102 ribu penerima dari total 700-an ribu pelamar.Apakah paket stimulus ekonomi menjawab persoalan tingginya angka pengangguran? Mampukah target 4 juta lapangan kerja baru itu terwujud di 2026?Di sisi lain, ada laporan terbaru World Economic Forum (WEF) yang menempatkan Indonesia di antara 27 negara dengan pengangguran sebagai peringkat pertama ancaman perekonomian selama dua tahun ke depan. Apakah masalah itu direspons serius oleh pemerintah?Nah, kita akan bahas topik ini bersama Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira dan Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

    1h 1m
  8. Militer Ikut Campur Penanganan Terorisme, Apa Bahayanya?

    JAN 23

    Militer Ikut Campur Penanganan Terorisme, Apa Bahayanya?

    Untuk kesekian kalinya pemerintah berupaya melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Dalam draf Perpres yang beredar di publik, kewenangan militer disebutkan melingkupi tiga aspek: penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Padahal, sejumlah aspek ini menjadi ranah kementerian dan lembaga lain, seperti Badan Intelijen Negara, Densus 88 Antiteror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.Tak cuma itu, pencegahan terorisme mestinya bukan diatur melalui perpres, melainkan peraturan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Berulang kali gagasan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme didorong, berulang kali pula ditolak banyak kalangan karena mengancam HAM dan supremasi sipil. Mengapa pemerintah getol mendorong hal ini? Apa saja bahayanya jika militer cawe-cawe dalam penanganan terorisme?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) 2011-2013 Soleman B. Ponto dan Wakil Direktur Imparsial Husein Ahmad.

    50 min
See All (1.6K)

About

Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia. Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.

Information

  • Creator
    KBR Prime
  • Years Active
    2019 - 2026
  • Episodes
    1.6K
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © KBR Prime
  • Show Website
    Ruang Publik