SuarAkademia

The Conversation

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

  1. −1 d

    Tertawa sebagai ‘coping mechanism’ saat negara tidak baik baik saja

    pexels pavel danilyuk Di tengah ketidakjelasan kondisi ekonomi negara—seperti melemahnya rupiah terhadap dolar dan naiknya harga BBM—muncul respon bernada humor dan komedi lewat unggahan ataupun meme di media sosial. Kalimat-kalimat semacam “Hidup cuma sekali, tapi kenapa menjadi WNI”, “Warga desa tidak menggunakan dolar karena cuma pake dulur” terdengar menggelitik sebagai bentuk respons dari pernyataan pemerintah. Keberadaan konten komedi di masa sulit, terkadang merupakan bentuk coping mechanism bagi beberapa orang. Ini semacam cara mempertahanankan diri dan berdamai dengan hal-hal yang di luar kendalinya. Sebagian masyarakat bahkan menggunakan komedi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Meme dan juga poster digital bertebaran di linimasa sebagai respons dari apa yang mereka rasakan. Namun, apakah benar fenomena menertawakan keadaan ini merupakan pertanda bahwa masyarakat sudah lelah terhadap situasi yang tengah mereka hadapi? Dalam Suar Akademia kali ini, kami mengundang Pratiwi Utami, Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, untuk membahas tentang keberadaan konten komedi sebagai coping mechanism di saat krisis. Pratiwi menjelaskan bahwa fenomena penggunaan lelucon dan meme di media sosial sebagai cara menertawakan kondisi krisis bukanlah hal baru. Jejaknya sudah terlihat sejak Pemilu 2019, ketika masyarakat merespons tensi politik yang memanas saat itu melalui berbagai konten meme. Penggunaan meme dan lelucon juga ditemukan selama masa pandemi Covid-19. Saat itu, masyarakat yang dilingkupi ketidakpastian memanfaatkannya untuk menerjemahkan situasi yang terjadi. Di tengah himpitan keadaan yang sulit dan tak terkendali, humor melalui meme muncul sebagai instrumen yang praktis, ekonomis, dan memiliki dimensi sosial yang kuat. Karena sifatnya yang mudah dipahami, konten tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengambil jeda serta menciptakan jarak emosional dengan berbagai isu maupun konflik yang tengah berlangsung. Lebih jauh tentang meme, Pratiwi menambahkan bahwa meme memiliki sifat positif dan negatif secara bersamaan. Di bawah kondisi politik yang kaku, humor dan satire menjadi cara yang lebih aman untuk menyampaikan kritik tanpa harus menghadapi risiko legal yang terlalu frontal. Sebaliknya, candaan yang terlalu viral malah berisiko melepaskan konteks asli dari kritik tersebut. Masyarakat bisa jadi hanya fokus pada lucu-lucuannya saja, sehingga substansi masalah yang dikritik justru kabur atau tersamarkan. Pratiwi mencontohkan kasus lagu My Little Bolu Ketan yang mulai kehilangan esensi kritik karena banyak orang terlalu fokus pada sensasi viralnya. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

    34 min

  2. 11 juni

    Skandal riset palsu: Mencari validasi bermodal AI

    pexels rdne Skandal riset palsu yang dilakukan oleh peneliti independen asal Indonesia di kancah Internasional masih jadi pembicaraan. Pelaku diduga memanipulasi data riset menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk mendapatkan travel grant di konferensi internasional ISPPD di Kopenhagen, Denmark. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah mengonfirmasi status keempat peneliti tersebut sebagai alumni mereka. Meski begitu, pihak kampus menegaskan bahwa aksi mereka bersifat personal dan tidak berhubungan dengan institusi, mengingat para oknum tersebut tidak lagi berstatus sebagai dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa aktif di sana. Namun yang jadi pertanyaan adalah, mengapa sekelas konferensi internasional bisa “kecolongan” meloloskan peneliti yang menggunakan data riset bahkan identitas palsu? Dalam episode terbaru Podcast Suar Akademia kali ini, kami mengundang Ilham Akhsanu Ridlo, dosen Universitas Airlangga yang saat ini sedang menempuh studi di Universitas Munich di Jerman, untuk berdiskusi tentang skandal riset palsu yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut. Menurut Ilham, karakteristik konferensi internasional dan jurnal ilmiah itu berbeda. Konferensi merupakan ajang diskusi, bertukar informasi, dan membangun jaringan, bukan untuk melakukan peer review data secara ketat seperti jurnal. Seleksi konferensi biasanya hanya memeriksa abstrak paper yang sangat singkat, lebih kurang 500 kata. Selain itu, komite sering kali memprioritaskan keberagaman. Misal, peneliti dari negara berkembang akan diberikan porsi travel grant untuk memenuhi kuota peserta dan kebutuhan sponsor. Celah kelonggaran inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku. Ilham juga menyoroti bahwa penggunaan AI dalam dunia akademis sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, tapi harus tetap diatur tingkat penggunaannya. Semisal sebagai alat bantu untuk menerjemahkan bahasa, merangkum teks, atau memperbaiki tata bahasa. Pelanggaran fatal dalam kasus ini bukan karena menggunakan AI, melainkan karena penggunaan AI untuk memproduksi atau memfabrikasi data palsu. Banyak yang khawatir bahwa skandal pemalsuan riset ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan akademisi global terhadap para peneliti asal indonesia. Namun, Ilham menyampaikan bahwa skala dampak kasus ini sebenarnya masih sebatas pada abstrak konferensi, bukan pada peer review jurnal yang ketat, sehingga untuk dampaknya sejauh mana masih perlu dipantau. Ilham juga mengingatkan bahwa sebelumnya pernah terjadi kasus penipuan riset yang lebih besar di skala global. Lalu, perlukah pemerintah mengambil langkah tertentu untuk menjaga reputasi para peneliti Indonesia di mata internasional? Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia, ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

    37 min

  3. 4 juni

    ‘Slow violence’ : Dampak jangka panjang perubahan iklim bagi anak dan kaum marginal

    pexels yohanes deobi Dampak krisis iklim sering kali hanya dilihat dari perspektif orang dewasa. Padahal, anak-anak serta orang muda, terutama dari masyarakat miskin, justru merupakan kelompok yang paling merasakan dampaknya secara tidak proporsional. Anak-anak serta orang muda belum banyak menyumbang polusi atau emisi karbon, tapi mereka harus hidup menanggung akibat perubahan iklim di masa depan. Mulai dari cuaca yang kian hari kian panas, potensi kekeringan yang membuat air bersih berisiko semakin sulit didapat, hingga potensi bencana atau perubahan lingkungan yang membuat tempat tinggal mereka tidak nyaman atau bahkan tidak layak huni di masa depan. Fenomena ini dikenal sebagai slow onset climate change, di mana dampak perubahan iklim tidak langsung terasa sekaligus, tetapi terjadi sedikit demi sedikit dalam rentang waktu yang panjang. Perubahan tersebut lambat laun akan menggerus sumber daya serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Ironisnya, kelompok rentan ini pula yang kerap terabaikan dalam berbagai kebijakan terkait penanganan krisis iklim. Membahas lebih jauh mengenai masalah tersebut, pada episode Podcast Suar Akademia terbaru, kami mengajak Shaila Tieken & Widi Laras Sari dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia berdiskusi mengenai riset mereka tentang “Memahami Perubahan Iklim dari Sudut Pandang Anak-Anak dan Kaum Muda Marginal di Indonesia”. Menurut Shaila, temuan yang mereka dapatkan setelah melakukan studi partisipatif di tiga kota (Jakarta, Pekalongan dan Pontianak) menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kecemasan dan pengalaman sendiri terkait krisis iklim, tetapi cara mereka mengungkapkannya berbeda dari orang dewasa sehingga sering tidak tersentuh dalam proses pengambilan kebijakan. Perubahan iklim juga memperparah ketimpangan sosial yang sudah terjadi. Anak-anak dari keluarga miskin semakin rentan karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi. Pada akhirnya, mereka terpaksa menganggap dampak krisis iklim sebagai nasib yang mau tak mau harus mereka terima. Contohnya, banjir lebih sering merendam perkampungan miskin. Di Pontianak misalnya, kami menemukan anak-anak dari keluarga mampu bisa hidup nyaman karena orangtua bisa membeli rumah di kompleks bebas banjir atau pun meninggikan rumah mereka. Sedangkan anak dari keluarga miskin harus hidup waswas di rumah kayu, setiap saat khawatir rumah mereka akan tergerus banjir. Widi Laras menambahkan, keterlibatan anak dan kaum muda dalam tata kelola iklim juga masih minim. Mereka hanya diposisikan sebagai kelompok rentan penerima manfaat, bukan pihak yang perlu didengar atau dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Pemerintah dan orang dewasa semestinya membuka ruang bagi suara anak-anak, terutama dari kelompok marginal, karena mereka adalah generasi yang akan menghadapi dampak krisis iklim paling lama di masa depan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Podcast ini merupakan hasil kolaborasi diseminasi sains para pakar bersama KONEKSI dan The Conversation Indonesia.

    34 min

  4. 28 maj

    Paradoks transisi energi: Ekspansi lahan untuk bioenergi korbankan Papua?

    pexels tomfisk Dari sekian banyak opsi, pemerintah memilih bioenergi sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama lewat campuran sawit ke solar (biodiesel) serta tebu dan singkong untuk bensin (bioetanol). Opsi ini menuai banyak kontroversi karena bioenergi merupakan isu kompleks yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan lahan. Dalam Podcast Suara Akademia kali ini, kami bersama dengan Fiorentina Refani, Direktur Sosio-Bioekonomi CELIOS untuk ngobrol lebih dalam tentang paradoks transisi energi di Indonesia. Menurut Fio, berbagai kebijakan atas nama transisi energi yang dilakukan pemerintah saat ini sering kali mengabaikan aspek keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat. Ia menyoroti proyek food estate dan energy estate di Merauke, Papua Selatan. Berjalan di bawah skema Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersifat top-down, proyek ini kerap melangkahi berbagai regulasi daerah seperti rencana tata ruang dan zona konservasi, merampas ruang hidup masyarakat adat seperti yang tercermin dalam film ‘Pesta Babi’. Alih-alih menekan emisi, proyek yang membutuhkan lahan seluas 2,2 juta hektare itu membuka kawasan hutan dan lahan gambut di Papua. Bukannya mengurangi, deforestasi justru melipatgandakan kontribusi emisi global Indonesia. Parahnya, dengan kerusakan yang masif, daerah penghasil sumber daya justru tetap miskin. Harga pangan dan bahan bakar tetap tinggi di Papua. Hasil produksi umumnya dikirim ke pusat industri dan Pulau Jawa, mega korporasi mengenyam untung, sementara masyarakat adat kehilangan hak tenurial dan ruang hidup mereka. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

    38 min

  5. 21 maj

    Pertumbuhan Q1 2026 bisa tumbuh 5,61% di tengah krisis: Nyata atau semu?

    pexels ihsanaditya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal 1 naik di angka 5,61% year-on-year, lebih tinggi dibanding tahun tahun sebelumnya. Menurut pemerintah, hal ini menunjukkan adanya akselerasi yang baik di tengah tekanan global yang masih berlanjut. Menkeu Purbaya juga mengungkapkan bahwa capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga momentum ekonomilink text . Namun apakah angka tersebut benar benar menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya, atau hanya angka yang semu? Episode Suar Akademia kali ini kami mengundang Salman Samir, dosen dan peneliti dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang sebelumnya sudah menyoroti hal tersebut melalui artikel the conversation. Salman mengungkapkan bahwa angka 5,61 tidak bisa dikatakan sehat karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sebagai contoh jika dibandingkan dengan kuartal satu pada tahun 2025 yang hanya 4,89%, perbandingannya cukup rendah karena pada saat itu Presiden Prabowo sedang menata Anggaran, dan belum maksimalnya program MBG saat itu. Jadi angka 5,61 muncul bukan karena ekonomi kita tiba tiba melaju pesat, namun karena dibandingkan dengan titik yang lebih rendah, atau hal ini biasa disebut base effect. Aktivitas hari raya juga berpengaruh pada naiknya angka tersebut, tercatat Ramadhan, Imlek, Idul fitri jatuh pada kuartal satu. Sejalan dengan itu, dari sisi produksi, sektor akomodasi makan-minum tumbuh signifikan di angka 13% (tertinggi di antara semua sektor) karena efek mudik dan liburan. Selain itu ada faktor melonjaknya belanja pemerintah, khususnya untuk MBG dan THR, ditambah melemahnya sektor eksternal dan terkurasnya cadangan devisa. Di sisi ketenagakerjaan, meski ekonomi tumbuh 5,61%, pasar tenaga kerja tidak terlihat efeknya. Sektor informal justru semakin meningkat. Di saat yang sama, hasil investigasi menunjukkan PHK terjadi di mana-mana. Menyoroti pengaruh situasi global, Salman menjelaskan bahwa ekonomi kita saat ini masih sangat bergantung pada kondisi geopolitik global. Apalagi saat ini status Indonesia sebagai net importir, yang mengharuskan membeli minyak menggunakan dollar, hal ini juga dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Belum lagi kondisi geopolitik juga berpengaruh besar pada mitra dagang Indonesia, yang berdampak pada perekonomian indonesia. Terkait defisit APBN yang sudah menyentuh angka 1%, meskipun Menkeu Purbaya sempat menyatakan bahwa tidak akan ada revisi, Samir menyoroti ada 3 kondisi yang memaksa terjadinya penyesuaian APBN. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

    38 min

  6. 14 maj

    Dari hobi jadi investasi, apakah kartu pokemon bisa jadi aset masa depan?

    pexels introspectivedsgn Permainan Trading Card atau kartu Pokemon saat ini kembali naik daun. Para artis dan influencer pun mendadak menggandrungi kartu ini. Pokemon merupakan serial anime lawas yang pertama kali keluar pada 1997 silam. Karakter monster serial ini terus diperbarui hingga ke generasi ke-9 (2025) dan ke-10 pada tahun 2027 mendatang. Karena popularitas yang amat tinggi, Pokemon menjelma menjadi waralaba raksasa yang jadi salah satu penyokong gurita bisnis Nintendo mulai dari gim, mainan, pernak-pernik oleh-oleh, perangkat, hingga yang sedang populer sekarang kartu. Awalnya, kartu Pokemon ini ditujukan untuk anak anak, namun saat ini terjadi pergeseran yang membuat permainan kartu ini menjadi sebuah benda koleksi bernilai tinggi, bahkan sebagian orang berpendapat bahwa kartu ini bisa menjadi aset investasi. Tingkat kelangkaan kartu, menjadi salah satu aspek yang membuat melonjaknya harga di pasar internasional. Hal itu karena beberapa kartu diproduksi dalam jumlah terbatas yang tidak akan dicetak ulang. Selain itu harga sebuah kartu juga ditentukan kondisi fisik, dan juga tingkat grading pada kartu tersebut. Semakin baik kondisinya, semakin tinggi tingkat gradingnya, akan membuat nilai Kartu pokemon, menjadi semakin fantastis. Terkait fenomena kartu Pokemon ini, kami mengajak Jusuf Ariz, Dosen Komunikasi Universitas Gadjah Mada yang saat ini sedang menempuh studi S3 di Flinders University Adelaide, untuk ngobrol bareng di Episode Podcast Suar Akademia kali ini. Menurut Jusuf, ramainya fenomena brewek saat ini yang dilakukan juga teramplifikasi oleh perasaan nostalgia dari para pelakunya, karena kebanyakan pelaku sudah memiliki referensi terhadap pokemon sebelumnya. Hal ini juga dimudahkan dengan banyaknya konten di sosial media, dan juga adanya kemudahan akses mendapatkannya, karena penyedia kartu kartu tersebut saat ini juga sudah ada di marketplace. Jusuf berpendapat, bergabung dengan komunitas dan menikmati aspek permainan kartu itu sendiri merupakan cara terbaik untuk memulai hobi ini. Hal tersebut dianggap krusial untuk mengelola ekspektasi serta meminimalkan rasa kecewa apabila terjadi lonjakan atau penurunan nilai (burst value) yang tidak terduga, terutama jika seseorang membeli kartu hanya berdasarkan spekulasi harga pasar semata. Namun jika melihat dinamika trennya akhir akhir ini, apakah kartu pokemon bisa menjadi instrumen yang baik untuk investasi? Dan bagaimana seharusnya peran pemerintah menanggapi maraknya kartu pokemon yang saat ini beredar dengan harga yang semakin tinggi? Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

    28 min

  7. 7 maj

    Program studi dianggap tidak relevan, apakah ditutup solusinya?

    pexels karola g Kemendiktisaintek sempat melempar wacana penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi, yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Alasannya, lulusannya susah mendapatkan pekerjaan sehingga rentan oversupply lulusan. Prodi sosial dan humaniora, juga ilmu keguruan, jadi prodi yang diisukan akan ditutup. Wacana ini langsung memicu perdebatan banyak pihak, terutama karena penutupan prodi ini dikaitkan dengan ketidaksesuaian karier (mismatch) dan minimnya ketersediaan lapangan kerja. Meskipun akhirnya pernyataan tersebut diralat oleh Mendiktisaintek Brian Yulianto, masih banyak diskusi yang mempertanyakan posisi perguruan tinggi saat ini. Apakah kampus hanya dilihat sebagai tempat untuk melahirkan para pekerja atau para cendekia dan pemikir? Dalam Podcast Suar Akademia kali ini, Holy Rafika Dona, Dosen komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, membahas wacana penutupan program studi tersebut. Menurut Holy, upaya merelevansikan dunia pendidikan tinggi terhadap industri sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Adanya entrepreneurship atau kewirausahaan yang menjadi mata kuliah wajib di berbagai program studi menunjukkan kecenderungan ini. Bahkan, di masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan, terdapat program Magang Merdeka sebagai bentuk upaya relevansi dunia pendidikan dengan dunia kerja. Sebagai pengajar, Holy percaya bahwa pendidikan itu seharusnya tidak melulu tentang industri. Menurutnya, pendidikan adalah tentang memerdekakan. Jika mengacu pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika Wapres Gibran berbicara tentang AI, digitalisasi dan algoritma, Holy menilai matematika sebagai ilmu dasar, masih benar-benar dibutuhkan. Rencana industrialisasi perguruan tinggi ini bukan tanpa dampak. Salah satu dampak jangka panjang yang mungkin terjadi adalah melihat kuliah sebagai investasi. Artinya, mahasiswa akan menggunakan logika keuntungan balik modal (return of investment) ketika memilih universitas. Apa dampak jangka panjang dari pola pikir seperti ini? Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

    28 min

  8. 30 apr.

    Pesan politik melalui seni: Bagaimana seniman menyuarakan sikap dan membentuk opini publik

    pexels george charry Ada banyak kejutan di Coachella tahun ini. Salah satunya adalah penampilan The Strokes yang tiba-tiba memutar video penyerangan terhadap universitas di Gaza saat memainkan lagu Oblivius. Grup band asal Amerika Serikat (AS) ini seakan ingin memberi pesan kepada ribuan pasang mata yang hadir malam itu dan yang menyaksikan secara streaming, bahwa ketika satu sisi dunia merayakan hingar bingar festival, masih ada sisi lain di dunia yang tengah diserang dan dihancurkan oleh tentara AS dan Israel. Bahkan sambil memainkan lagu “Oblivius”, Julian Casablancas, vokalis The Strokes, bertanya kepada audiens “What side are you standing on?” (Kamu berpihak pada siapa?) Fenomena seperti ini sebenarnya bukanlah hal baru. Ada Rage Against the Machine, grup band rock, yang vokal terhadap isu-isu politik. Dari Indonesia, musisi Iwan Fals seringkali mengkritik pemerintah melalui karyanya. Dari panggung stand-up comedy, Pandji Pragiwaksono tak segan menyentil pemerintah. Hingga kini, makin banyak selebritas dan seniman yang mulai menunjukkan sikap politik mereka melalui karya dan panggung hiburan. Dalam SuarAkademia kali ini, kami mengajak Akhmad Saputra Syarif, peneliti dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, untuk membahas fenomena seniman yang secara terang-terangan menunjukkan sikap politik mereka. Putra melihat bahwa maraknya selebritas yang mulai menyuarakan pandangan politik dari atas panggung sebagai sebuah hal positif. Menurutnya, penting bagi tiap individu untuk memiliki sikap politik, sebagai orang yang hidup di sebuah negara, terutama negara demokrasi. Dalam konsep Social Identity Theory, apa yang dilakukan The Strokes maupun Pandji Pragiwaksono merupakan tindakan kolektif, yaitu hal yang dilakukan untuk meningkatkan status kelompoknya saat mereka merasa terancam. Aspirasi politik yang mereka suarakan dapat berdampak luas dan memengaruhi opini publik. Penggunaan panggung hiburan sebagai tempat menyuarakan pandangan politik pun, menurut Putra, cukup efektif, karena masuk ke ranah afeksi, dapat melibatkan emosi melalui musik, visualisasi, humor, hingga percakapan–aspek yang jarang dirasakan di panggung politik sendiri. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

    26 min
Visa alla (100)

Om

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

Information

  • Kanal
    The Conversation
  • Skapad av
    The Conversation
  • Aktiva år
    2021 - 2026
  • Avsnitt
    100
  • Åldersgräns
    Barnvänligt
  • Copyright
    © Licenced as Creative Commons – attribution, no derivatives.
  • Programmets webbplats
    SuarAkademia

Mer från The Conversation