Ngerujak by enforceA

Ngerujak

0.0 (0)
Business

Ngobrol Seru Pajak!

07/12/2024

Eps. 12 - DUK vs PTKP

Pernahkah sobat enforceA mendengar istilah Data Unit Keluarga atau DUK? Dalam konteks perpajakan di Indonesia, DUK sering dikaitkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apa sih sebenarnya DUK itu? Tonton video #NgeRujak Ngobrol Seru Pajak episode "DUK dan PTKP, Apa Kaitannya?" yang akan membahas mengenai topik ini secara mendalam! Follow enforceA di Instagram: https://instagram.com/enforcea
06/21/2024

Eps. 11 - Ngobrolin SP2DK

Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK? Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
03/29/2023

Eps. 10 Ngerujak - Apa Sih Bedanya Hibah dan Warisan?

Jangan cuma mau dapat hartanya aja, tapi juga harus paham cara lapor pajaknya! lynk.id/enforcea
02/27/2023

Eps. 09 Ngerujak - Jenis SPT Tahunan Orang Pribadi

Jangan lupa laporkan semua yang bersifat pribadi di SPT Tahunan Orang Pribadi kamu yaaa... Seperti mobil pribadi, rumah pribadi, atau mungkin jet pribadi hehe lynk.id/enforcea
02/20/2023

Eps. 08 Ngerujak - Pajak Bagi Keluarga

Pajak aja ada bagi keluarga, kalau kamu udah berkeluarga belum? Find us! lynk.id/enforcea
10/27/2020

Eps. 07 PPh Final UMKM Usai, Terbitlah Angsuran PPh Pasal 25

Salah satu poin di pasal 9 ayat 1 PMK Nomor 99 tahun 2018 menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang peredaran brutonya telah melebihi 4,8 miliar pada suatu Tahun Pajak sudah tidak bisa memanfaatkan PPh Final UMKM sebesar 0,5% dan selanjutnya wajib pajak tersebut wajib membayar Angsuran PPh Pasal 25.
10/26/2020

Eps. 06 Membiayakan Secara Fiskal atas Pajak Masukan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 89 tahun 2020 menjelaskan, bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak dapat dikreditkan. Contohnya apabila PT A membeli sebuah truk yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pertanian tertentu DPP Nilai Lain, maka Pajak Masukan atas pembelian truk tersebut tidak bisa dikreditkan oleh PT A. Lalu atas Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan tersebut apakah bisa dibiayakan secara fiskal?
10/20/2020

Eps. 05 Cabang Satu Wilayah Kerja dengan Perusahaan Pusat Wajib Membuat NPWP?

Setiap Subjek Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak harus mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Subjek Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan tersebut tidak terkecuali bagi cabang suatu perusahaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apabila perusahaan cabang tersebut berada di satu wilayah kerja dengan KPP di mana perusahaan pusat terdaftar, apakah perusahaan cabang tersebut wajib membuat NPWP juga? Atau cukup menggunakan NPWP perusahaan pusat?

Ngobrol Seru Pajak!

Creator

Ngerujak
Years Active

2020 - 2024
Episodes

13
Rating

Clean
Copyright

© Ngerujak
Show Website

Ngerujak by enforceA