SuarAkademia

The Conversation
The Conversation
  • 0.0 (0)
  • News
  • Biweekly

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

  1. 2d ago

    Pajak kian agresif dari tukang cukur hingga toko digital, kepanikan fiskal negara?

    pexels hera permata s Bayangkan ada sebuah masa kita harus merogoh kocek dalam-dalam ketika mau potong rambut, pijat refleksi, hingga belanja di warung kelontong. Belum lagi semakin mahalnya biaya langganan streaming naik dan transaksi belanja online di e-commerce. Semua akibat isu wacana pemerintah yang ingin menaikkan banyak jenis pajak. Wajar jika masyarakat dilanda kekhawatiran. Sebab saat ini publik dihadapkan dengan kondisi upah yang stagnan dan harga kebutuhan pokok yang tidak pernah turun. Menaikkan pajak pungutan transaksi yang dibebankan kepada konsumen ibarat pemerintah sedang melakukan “berburu di kebun binatang”. Padahal di saat kondisi tidak sedang mengenakkan seperti ini, pemerintah seharusnya berburu objek pajak baru di safana luas atau setidaknya memberdayakan objek pajak eksisiting “yang masih sehat”. Dalam episode terbaru podcast SuarAkademia, kami mengajak Dipo Satria Ramli, kandidat doktor ekonomi Universitas Indonesia, untuk membahas isu tersebut. Dipo menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menghadapi dilema fiskal yang sangat pelik. Belanja negara terus digenjot untuk mendanai berbagai program prioritas, sementara ruang penarikan utang baru kian terbatas karena stok utang yang sudah menembus ribuan triliun rupiah. Beban cicilan utang pun kian menyiksa, dari proyeksi pinjaman sekitar Rp 850 triliun pada tahun mendatang, sekitar Rp630 triliun di antaranya habis hanya untuk membayar beban bunga pinjaman masa lalu. Akibatnya, pemerintah terdorong mengejar setoran pajak secara jauh lebih agresif demi menambal lubang anggaran. Sayangnya alih-alih menertibkan para korporasi besar atau kelompok berpenghasilan super tinggi (high-net-worth individuals) yang sering ngemplang pajak berdalih tax planning, langkah intensifikasi penerimaan negara ke masyarakat luas justru bisa merusak konsumsi harian masyarakat. Pemerintah makin terkesan ilang arah ketika sorotan publik mencuat pada tingginya pajak kebutuhan pokok perempuan seperti pembalut, rencana cukai minuman manis, hingga pemungutan pajak transaksi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pemotongan pajak secara seketika pada setiap transaksi e-commerce dinilai sangat mengganggu modal kerja UMKM. Skema PPh final 0,5% yang dihitung dari total omzet, bukan laba bersih, sangat memberatkan bisnis bermargin tipis, memicu kenaikan harga barang di tingkat konsumen, atau mendorong pelaku usaha keluar dari platform digital menuju transaksi informal lewat pesan instan. Situasi tersebut kian menekan kelas menengah Indonesia yang proporsinya terus menyusut hingga tersisa sekitar 16% dari populasi. Kelompok motor penggerak ekonomi ini berada di posisi terjepit, mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial, namun menjadi pihak pertama yang dihantam pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi pangan, serta kenaikan suku bunga pinjaman. Dipo juga menambahkan, kondisi ekonomi yang menantang ini bahkan telah mengubah pola bertahan hidup masyarakat, tren yang awalnya berupa ‘Mantab’ atau makan tabungan kini bergeser menjadi ‘Matang’ atau makan utang lewat lonjakan pinjaman daring dan juga pegadaian. Kebijakan memburu penerimaan dari barang konsumsi di tengah merosotnya daya beli berisiko menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. Menekan masyarakat dan pelaku usaha kecil yang sedang berjuang bertahan hidup justru akan melumpuhkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu menunjukkan empati fiskal yang nyata, ketimbang menyalurkan berbagai program stimulus kosmetik yang kerap tidak terasa dampaknya, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memberikan relaksasi pajak bagi kelas menengah dan UMKM adalah langkah yang jauh lebih mendesak untuk menjaga napas perekonomian tetap panjang. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  2. Nov 5

    Ibu-ibu hingga suporter bola: Demo Sumpah Pemuda menandai meluasnya kegelisahan masyarakat

    ilustrasi aksi demo pexels rakhmatsuwandi Jalanan tak lagi jadi panggung milik mahasiswa. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda segala elemen sosial luruh menjadi satu ruang perlawanan bersama. Ibu-ibu, selebritas, hingga suporter bola bersama sama turun ke jalan dalam satu ruang yang sama. Gelombang unjuk rasa juga bergulir di berbagai kota–mulai dari Jakarta hingga Yogyakarta. Ini bukan lagi sekadar siklus protes musiman, melainkan jadi alarm atas akumulasi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Ketika ruang hidup tertekan dari berbagai sisi dan respons kekuasaan dinilai nirempati, lalu sejauh mana negara benar benar mendengar kegelisahan warganya? Melalui podcast SuarAkademia minggu ini, kami mengajak jajaran redaksi The Conversation Indonesia (TCID): Robby Irfany Maqoma (Managing Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Editor Politik & Masyarakat), dan juga Andi Ibnu Masri Rusli (Editor Ekonomi) untuk mendiskusikan isu yang jadi diangkat saat unjuk rasa 28 Oktober 2026 lalu. Menurut Nurul, fenomena yang terjadi saat demonstrasi belakangan ini memperlihatkan pergeseran signifikan yang diidentifikasi sebagai broadening of protest constituency atau meluasnya basis konstituensi perlawanan. Jika sebelumnya panggung jalanan kerap didominasi oleh mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda, kini barisan demonstrasi dipadati oleh kelompok masyarakat yang jauh lebih heterogen, kaum buruh, aliansi perempuan dan ibu rumah tangga, suporter sepak bola, publik figur, hingga pekerja kantoran yang sebelumnya apolitis. Meskipun tiap kelompok membawa beban sektoral yang spesifik, seperti upah layak bagi pekerja, stabilitas harga sembako bagi ibu rumah tangga, hingga kebebasan berekspresi bagi aktivis, mereka bertemu pada satu irisan keresahan yang sama yaitu ketidakpuasan mendalam terhadap cara negara mengelola kebijakan dan kepentingan publik. Nurul juga menambahkan bahwa perlawanan masyarakat sipil saat ini lahir secara organik menyerupai rimpang, yang tumbuh mandiri tanpa bergantung pada sosok sentral. Gerakan desentralistis semacam ini secara historis kerap mencemaskan pemegang kekuasaan karena sulit dipatahkan lewat penangkapan tokoh kunci. Sorotan tajam juga mengarah pada penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan menahun yang kembali melanda Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Robby menilai penanganan pemerintah saat ini terjebak pada capaian adiministrasif belaka, seperti klaim pengiriman helikopter pemadam ataupun pengerahan puluhan ribu personel, tanpa menghasilkan dampak nyata yang memulihkan kualitas udara warga. Masalah ini makin diperparah oleh komunikasi pejabat publik yang dianggap nirempati serta keengganan menetapkan status bencana nasional maupun menerima bantuan internasional, seolah-olah bencana asap telah dinormalisasi menjadi rutinitas tahunan yang lumrah. Di sektor ekonomi, Andi melihat tekanan yang dirasakan masyarakat di akar rumput kian nyata di tengah gejolak global, mulai dari lonjakan harga bahan bakar hingga bayang-bayang pajak digital. Keresahan ekonomi ini bahkan memaksa sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah melakukan penurunan gaya hidup (downgrade lifestyle). Di sisi lain, prioritas anggaran belanja pemerintah mulai dipertanyakan, alokasi dana jumbo untuk program mercusuar berskala ratusan triliun rupiah dinilai rentan dan belum tentu berkelanjutan, dibandingkan jika dialokasikan untuk insentif industri padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja formal jangka panjang. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  3. Oct 29

    Tuduhan musik ‘satanik’: Pergeseran makna atas simbol artistik

    pexels israyosoy Pernahkah kamu mengunggah rekaman lagu yang diputar secara terbalik? Atau menampilkan pose menutup satu mata dalam video klip? Atau coba pasang logo pentagram di atas panggung festival. Niscaya kolom komentar akan dipenuhi dengan tuduhan konspirasi satanis. Mengapa imajinasi kolektif kita begitu cepat mengaitkan estetika gelap dan simbol artistik dengan konspirasi pemujaan iblis? Dalam episode podcast SuarAkademia kali ini, kami mengajak peneliti musik sekaligus kandidat doktor dari University of Melbourne, Muhammad Rayhan Sudrajat, untuk membedah fenomena ini dari kacamata etnomusikologi, sosiologi, dan juga dinamika industri kreatif. Tuduhan satanisme dalam musik sejatinya bukanlah hal baru, tapi polanya mengalami pergeseran. Jika dulu stigma tersebut melekat erat pada band metal ekstrem seperti Behemoth atau Mayhem, kini sorotan serupa malah kerap menyasar bintang pop seperti Lady Gaga, Jennie, hingga musisi lokal seperti Hindia dan Isyana Sarasvati. Kehadiran video musik dan platform visual membuat karya tidak lagi dinikmati secara audio saja, melainkan hadir bersama simbol-simbol visual yang membuka pintu tafsir bagi audiens. Menggunakan sudut pandang semiotika, Rayhan percaya bahwa sebuah simbol tidak pernah lahir di ruang hampa. Lambang tengkorak, misalnya, dapat dimaknai sebagai estetika horor dan pemberontakan dalam panggung metal, tapi bisa juga berarti penghormatan terhadap leluhur atau pengingat kefanaan manusia dalam tradisi budaya tertentu. Rayhan menambahkan, arti dari sebuah simbol tidak berdiri sendiri secara mutlak, melainkan dibentuk oleh kerangka budaya dan latar pengetahuan yang dimiliki oleh individu yang melihatnya. Baca juga: Musik tidak lahir ‘satanik’: Kita yang memaknainya sebagai kejahatan Bagi musisi sendiri, simbolisme kerap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi branding maupun gimik panggung. Dunia hiburan menuntut pembeda visual yang kuat—mulai dari tata rias mencolok, busana tematik, hingga aksi panggung teatrikal—agar sebuah karya beresonansi dan diperbincangkan di tengah banjir informasi. Namun, begitu karya dilempar ke ruang publik musisi kehilangan kendali penuh atas tafsir tersebut. Karya seni sepenuhnya menjadi milik publik, dan dari celah itulah diskursus liar kerap muncul. Rayhan menyampaikan, kecenderungan masyarakat merangkai narasi konspirasi ini berakar pada psikologi manusia yang gemar mencari pola, bahkan pada hal yang sebenarnya acak. Dalam kajian sosiologi, reaksi berlebihan terhadap hal yang asing ini sering berujung pada moral panic—fenomena seni dianggap mengancam tatanan nilai masyarakat tanpa dasar bukti yang memadai. Ramainya potongan video tanpa konteks di media sosial dan algoritma pencarian mempercepat lompatan dari sekedar tebakan atau cocokologi menjadi sebuah kebenaran semu yang diamini secara luas. Perdebatan mengenai batas kepantasan karya seni sesungguhnya memiliki jejak sejarah panjang di Indonesia. Rayhan menjelaskan bahwa jauh sebelum diskursus black metal ataupun video musik kontemporer merebak, seni pertunjukan tradisional maupun panggung rock era 1970-an dan 1980-an di tanah air sudah kerap memicu perdebatan terkait moralitas dan agama ketika para penampil membawa aksi teatrikal ekstrem ke hadapan publik. Fenomena histeria massal sebelumnya juga pernah terjadi pada era 2000-an saat lagu pop milik Las Ketchup berjudul Asereje mendadak dituduh sebagai mantra pemujaan kegelapan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  4. Oct 22

    ‘Downgrade Lifestyle’: adaptasi masyarakat untuk bertahan hidup?

    pexels tuti isnawati “In this economy, kalian sudah downgrade apa?” belakangan ini jadi topik diskusi hangat di lini masa media sosial. Banyaknya netizen yang sukarela menunjukkan penurunan yang sedang mereka alami merupakan sinyal buruk perekonomian nasional. Namun, apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri masyarakat kondisi ekonomi yang sedang menantang? Apakah proses bertahan hidup ini alamiah? Baca juga: Fenomena downgrade ekonomi cermin kecemasan yang mengganggu kesehatan dan pekerjaan kita Episode Podcast SuarAkademia kali ini, kami bersama Fakhirah Inayaturrobbani, dosen Psikologi Universitas Gadjah Mada, dan Zafira Shabrina, PhD candidate di Leiden University, Belanda, membahasnya dari sudut pandang psikologi sosial. Menurut Fakhirah, ada aspek yang paling mencolok saat ini yakni runtuhnya rasa malu untuk mengakui penurunan taraf hidup. Fenomena ini disebut trading down. Ini adalah kebalikan dengan kebiasaan orang di media sosial sebelumnya yang berlomba menampilkan gaya hidup glamor demi gengsi. Fenomena trading down ini menjadi lumrah karena tekanan ekonomi dirasakan banyak orang. Ketika kesulitan menjadi pengalaman kolektif, individu tidak lagi merasa terasing atau gagal, melainkan merasa memiliki kawan seperjuangan yang menghadapi badai serupa. Sedangkan dari sudut pandang psikologi, Zafira memaparkan himpitan finansial terbukti menyerap kapasitas kognitif seseorang secara drastis. Pikiran manusia ibarat sebuah lempengan dengan ruang terbatas, dan ketika ruang tersebut habis tersita oleh kecemasan seperti membayar sewa, membeli kebutuhan harian, atau ketakutan akan pemutusan hubungan kerja, fokus untuk bekerja dan berpikir jangka panjang pun menyusut. Akibatnya, individu rentan mengalami kelelahan mental dan cenderung mencari pelarian kebahagiaan instan berbiaya rendah, seperti merokok atau jajan minuman manis demi meredakan stress sesaat. Menurunkan gaya hidup secara sadar menjadi langkah realistis untuk meringankan beban mental tersebut supaya kapasitas berpikir tidak terkuras habis oleh ilusi standar hidup yang membebani. Menariknya, proses trading down tidak terjadi secara acak. Seseorang biasanya akan menukar atau memangkas hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan identitas intinya terlebih dahulu. Contohnya, seorang pecinta otomotif mungkin akan lebih dulu beralih ke merk sabun yang lebih murah, atau mengurangi frekuensi makan di luar sebelum akhirnya rela melepas kendaraannya. Begitu pula dengan ritual sehari-hari, yang esensinya tetap dipertahankan namun caranya yang dinegosiasikan ulang. Orang tetap menikmati minum kopi atau membeli skincare, tetapi beralih ke opsi yang jauh lebih ekonomis. Langkah kompromi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki daya lentur untuk beradaptasi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  5. Oct 15

    Jauh dari rasa aman, kenapa korban kekerasan seksual malah kerap disalahkan?

    ilustrasi korban pexels yankrukov Kasus kekerasan seksual yang mencuat ke permukaan sering kali menyisakan luka ganda bagi para korban. Salah satu yang muncul ke publik dan menjadi sorotan di media sosial adalah kasus di Cornell University, Amerika Serikat. Namun, alih-alih mendapatkan keadilan dan perlindungan penuh, tidak sedikit korban yang justru disudutkan oleh tuduhan publik dan mendapatkan pertanyaan skeptis. Lantas, mengapa masyarakat kerap kali lebih cepat menghakimi respons atau latar belakang korban ketimbang mengusut tuntas tindakan pelaku? Melalui diskusi dalam podcast SuarAkademia, Lucia Peppy Novianti, kandidat doktor ilmu psikologi Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa maraknya pengungkapan kasus kekerasan seksual belakangan ini tidak serta-merta menandakan peningkatan kejadian secara mendadak semata. Maraknya pengungkapan kasus di ruang publik lebih disebabkan oleh makin terbukanya wadah bagi korban untuk bersuara berkat perkembangan media sosial dan menguatnya dukungan komunitas. Baca juga: Kasus Cornell 7 harus jadi alasan kita mengevaluasi strategi pencegahan kekerasan seksual Keberanian untuk mengungkapkan trauma yang selama ini terpendam timbul ketika korban merasa ada pihak yang siap mendampingi dan memvalidasi pengalaman mereka. Sayangnya, korban kekerasan seksual seringkali mendapat pertanyaan mengapa tidak langsung melawan saat kejadian. Peppy menegaskan bahwa respons manusia terhadap situasi teror kekerasan tidak sesederhana reaksi menghadapi ancaman fisik biasa. Korban sering kali mengalami kondisi kelumpuhan sementara (tonic immobility) atau pembajakan emosional yang membuat tubuh membeku sehingga tidak mampu berteriak maupun merespon. Peppy mengungkapkan bahwa korban membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun untuk mengungkapkan karena diliputi evaluasi rasa bersalah pada diri sendiri (self-blaming) serta kecemasan akan kehilangan dukungan dari keluarga atau orang terdekat. Fenomena victim blaming dan rape culture yang masih terjadi di tengah masyarakat turut memperberat beban psikologis korban. Publik kerap menghubungkan peristiwa kekerasan dengan hal-hal yang tidak relevan, seperti cara berpakaian, lokasi beraktivitas, hingga riwayat relasi antara korban dan pelaku. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  6. Oct 8

    “Jangan-Jangan aku ADHD?”: Antara kesadaran mental dan jebakan self-diagnosis

    pexels tara winstead Fenomena late-diagnosis ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) pada orang dewasa mulai ramai diperbincangkan di sosial media. Keresahan mengenai kesulitan berkonsentrasi, hingga seringnya menunda pekerjaan hingga mendekati deadline, membuat orang terbersit pikiran “jangan-jangan aku mengidap ADHD?” Namun apakah ramainya perbincangan mengenai ADHD ini benar-benar menandai meningkatnya kesadaran kesehatan mental, atau malah justru jebakan tren self diagnosis akibat banyaknya informasi yang belum tentu akurat di internet? Dalam episode terbaru Podcast SuarAkademia kali ini kami mengajak Muhammad Nabhan Husein, dosen fakultas psikologi Universitas Gadjah Mada, untuk berdiskusi mengenai fenomena tersebut. Nabhan mengungkapkan bahwa lonjakan diagnosis ADHD pada usia 20-an hingga 30-an berbanding lurus dengan meningkatnya literasi kesehatan mental. Sebelumnya, ADHD kerap diidentikkan sebagai gangguan yang hanya dialami anak-anak yang dianggap terlalu aktif atau nakal akibat keterbatasan pemahaman orang tua dan pendidik kala itu. Selain itu, Nabhan juga menjelaskan bahwa banyak orang dewasa mengalihkan gejalanya melalui kondisi high-functioning ADHD. Individu dengan kapasitas kognitif atau kecerdasan tinggi kerap mampu menutupi hambatan fokus mereka saat kecil. Namun, begitu memasuki dunia kerja dengan tuntutan tanggung jawab, jadwal, dan relasi sosial yang makin kompleks, strategi adaptasi tersebut runtuh dan memicu hambatan nyata yang mendorong mereka mencari bantuan profesional. Banyaknya tes ADHD gratis yang tersebar di internet sering kali memicu kekeliruan masyarakat dalam mendiagnosis diri sendiri. Nabhan menegaskan bahwa tes daring tersebut bukanlah sarana penentu diagnosis medis. Diagnosis mandiri berbasis konten media sosial juga sangat berisiko memunculkan confirmation bias–situasi ketika seseorang hanya mencari pembenaran atas kondisi dirinya. Nabhan menambahkan bahwa praktik tersebut kerap berujung pada justifikasi pasrah atas penurunan produktivitas tanpa mencari solusi klinis yang tepat. Kekhawatiran ini diperkuat oleh hasil riset yang mengevaluasi konten ADHD di platform TikTok dan menemukan 50% dari konten populer yang beredar ternyata tidak relevan atau menyesatkan menurut evaluasi para pakar. Penegakan diagnosis ADHD pada orang dewasa merupakan proses yang rumit dan tidak bisa di selesaikan dalam satu kali tes singkat. Psikolog klinis maupun psikiater harus menelusuri riwayat perkembangan saraf individu secara konsisten sejak masa kanak-kanak, serta menyingkirkan kemungkinan gangguan lain yang gejalanya serupa, seperti depresi, kecemasan, ataupun burnout. Baca juga: The invisible performance of ‘masking’ ADHD symptoms is exhausting Nabhan juga menyoroti bahaya fenomena masking, yaitu upaya keras individu untuk menyembunyikan gejala ADHD agar terlihat biasa saja di mata lingkungan sosial. Meskipun masking membantu pengidapnya bertahan dalam jangka pendek, tuntutan energi kognitif yang besar untuk bersikap adaptif dalam jangka panjang akan memicu kelelahan mental yang parah, merusak kualitas hubungan kerja, serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  7. Oct 1

    Revisi RUU Penyiaran: pengaturan dahulu, pembungkaman kemudian?

    illustrasi live streaming pexels ninosouza Bagaimana jika aktivitas live streaming, rekaman podcast atau konten video yang diunggah secara bebas tiba-tiba harus melewati perizinan yang rumit serta harus menghadapi ancaman sensor berlapis dari pemerintah? Wacana revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran kembali memicu keresahan publik, karena dinilai menyimpan pasal-pasal bermasalah yang mengancam ekosistem digital Indonesia. Selain itu, di balik alasan pembaruan aturan penyiaran yang sudah usang, draf regulasi ini menyimpan ambiguitas besar yang berpotensi mencederai kebebasan berekspresi. Dalam episode terbaru podcast SuarAkademia kali ini, kami mengajak Mufti Nurlatifah, akademisi dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk menyoroti masalah mendasar dari RUU Penyiaran, yaitu kegagalan dalam membedakan antara logika penyiaran tradisional (broadcasting logic) dan logika media digital (digital logic). Mufti menjelaskan bahwa regulasi penyiaran konvensional sejak awal dirancang untuk mengelola frekuensi publik yang jumlahnya terbatas. Namun dalam draf RUU Penyiaran, pemerintah berupaya menyamaratakan aturan frekuensi publik tersebut ke dalam ruang digital seperti Youtube, TikTok, layanan OTT seperti Netflix, hingga podcast di platform streaming audio. Menurut Mufti, pencampuradukan dua logika yang berbeda ini dinilai tidak akomodatif dan tidak sesuai dengan karakter ekosistem digital. Selain itu, Mufti juga menjelaskan bahwa tumpang tindih regulasi akan menjadi dampak tak terelakkan jika draf ini disahkan tanpa revisi substansial. Saat ini, para kreator konten dan platform digital telah terikat oleh aturan berlapis, mulai dari mekanisme self-regulation, pedoman komunitas platform, UU ITE, hingga UU Perlindungan Anak. Sehingga, ketika RUU Penyiaran memaksakan kewajiban pendaftaran, izin siar, dan pengawasan konten digital, maka akan timbul birokrasi yang gemuk dan ketidakpastian hukum. Niat berbagi edukasi atau berbagi pandangan kritis malah justru berisiko terjerat aturan hukum yang membingungkan karena tidak jelasnya batasan antara siaran langsung penyiaran dan konten digital biasa. Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi memicu iklim selfcensorship atau sensor mandiri yang represif. Menurut Mufti, ketakutan terhadap sanksi atau pemblokiran malah akan memaksa kreator konten maupun penyedia platform untuk bersikap defensif. Platform digital kemungkinan akan memperketat penyaringan kata kunci secara otomatis dan membatasi jangkauan konten sensitif demi menghindari konflik dengan negara. Hal ini bisa berakibat semakin terancamnya ruang publik untuk berdiskusi, memberikan kritik, serta mengekspresikan gagasan secara bebas. Mufti juga mempertanyakan tentang perluasan jangkauan pengawasan KPI ke ranah digital, mengingat rekam jejak kinerjanya yang kerap menuai kritik publik. KPI pernah melakukan sensor berlebihan yang tidak sesuai tempatnya pada tayangan kartun anak, tetapi di sisi lain tetap membiarkan penayangan sinetron yang dinilai tidak mendidik. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  8. Sep 24

    Bisakah tetap terinformasi tanpa kehilangan keseimbangan mental?

    pexels soc nang d ng Linimasa sosial media seakan tidak habis menyajikan berita buruk, mulai dari bencana alam, kekerasan, krisis ekonomi hingga berita keracunan. Pernahkah kamu merasa lelah secara emosional akibat terpaan berita-berita tersebut? Perdebatan mengenai pentingnya mengambil jeda dari konsumsi berita mencuat kembali setelah unggahan Maudy Ayunda mengenai mindfullness memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai narasi rehat dari berita terkesan tone-deaf atau tidak peka terhadap mereka yang sedang berjuang dalam kondisi bertahan hidup. Sementara sebagian lainnya menganggap jeda informasi sebagai langkah krusial untuk menjaga kesehatan mental. Episode SuarAkademia kali ini, kami mengajak akademisi Universitas Ciputra Surabaya, Ersa Lanang Sanjaya untuk berdiskusi tentang bagaimana cara menjaga kedamaian pikiran tanpa harus bersikap apatis terhadap realita sosial. Ersa menjelaskan bahwa, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan dampak kecemasan hanya dengan mengamati peristiwa yang dialami orang lain. Ia mencontohkan bahwa ketika tubuh dan pikiran dibombardir oleh berita buruk secara bertubi-tubi, maka akan muncul rasa tak berdaya karena merasa tidak mampu mengendalikan situasi, seperti isu ancaman megathrust. Untuk mengurangi rasa cemas tersebut, masyarakat malah cenderung mencari lebih banyak informasi. Namun, pencarian informasi tanpa batas dan tanpa adanya tindakan mitigasi yang jelas justru dapat menjebak seseorang ke dalam lingkaran kecemasan yang semakin dalam. Konsep mindfullness sejatinya bukanlah ajakan untuk bersikap tidak peduli. Ersa menjelaskan bahwa mindfullness adalah kemampuan seseorang untuk hadir secara utuh pada momen saat ini serta menyadari emosi yang sedang dirasakan, seperti rasa takut, cemas atau marah, tanpa menghakiminya. Ersa juga menambahkan bahwa mengambil jeda dari arus berita buruk merupakan salah satu metode pengelolaan emosi sementara agar pikiran tidak kelelahan, bukan tindakan untuk menutup mata secara permanen dari kondisi sekitar. Ersa menegaskan bahwa menjaga kesehatan jiwa di era digital tidak harus mengorbankan kepedulian sosial. Penerapan mindfullness yang tepat justru mengasah kesadaran diri agar dapat merespons realita dengan pikiran yang jernih empati yang terjaga dan langkah yang terukur. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

See All (100)

About

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

Information

  • Channel
    The Conversation
  • Creator
    The Conversation
  • Years Active
    2021 - 2026
  • Episodes
    100
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © Licenced as Creative Commons – attribution, no derivatives.
  • Show Website
    SuarAkademia

More From The Conversation