NALAR

Yanuar Nugroho
  • ٠٫٠ (٠)
  • سياسة

NALAR adalah kanal pengetahuan yang menyampaikan informasi, pendapat, perspektif, dan sudut pandang tentang kejadian atau peristiwa dalam kehidupan publik dalam dimensi sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, politik dan budaya.

  1. ١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤

    NALAR Ep. 144. JALAN PANJANG MENUJU NUSANTARA

    Pada 3 Juni 2024, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN). Kabar ini tentu meninggalkan banyak pertanyaan di benak publik tentang kelanjutan pembangunan IKN. Apalagi, alasan resmi pengunduran diri pimpinan OIKN itu tidak pernah dirilis secara resmi. Sejalan dengan pengunduran diri ini, kemarut pembangunan IKN pun terus mengiringi. Permasalahan status lahan dan investasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Selain permasalahan utama tersebut, pembangunan infrastruktur yang belum rampung serta dampak lingkungan juga mewarnai pembangunan IKN. Kepemimpinan yang solid sangat diperlukan untuk menuntaskan pembangunan IKN. Pemerintah harus segera mencari sosok pengganti Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Ini adalah kunci untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menghambat pembangunan IKN. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan permasalahan mendasar tata kelola pembangunan IKN. Episode ini juga membahas kriteria pemimpin OIKN yang dibutuhkan oleh publik untuk merampungkan pembangunan ibu kota baru Indonesia itu. Versi bahasa Inggris dari episode ini dipublikasikan dalam fulcrum.sg tanggal 13 Juni 2024 berjudul “The Road to Nusantara Just Got Longer” yang ditulis oleh Yanuar Nugroho.

    ١٢ د

  2. ١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤

    NALAR Ep. 143. MENDESAKNYA KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL PASCA PEMILU 2024

    Pengabaian etika, moral, dan hukum pasca Pemilu 2024 terus berlanjut. Situasi demokrasi negeri kian hari justru semakin diperparah dengan tindak tanduk para penguasa yang terus mengingkari warga. Semuanya dilakukan demi memenangkan kepentingan pribadi dan kroninya. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka gagasan hidup bersama sebagai bangsa Indonesia akan hancur. Untuk itu, konsolidasi masyarakat sipil dari berbagai elemen harus segera dilakukan. Mereka harus duduk bersama dan berdiskusi untuk menghadapi pemerintahan yang semakin carut marut. Masyarakat sipil mesti menjadi kontrol dan pengawas jalannya pemerintahan. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil pasca Pemilu 2024. Episode ini juga membahas apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat sipil dalam upaya mengawasi jalannya pemerintahan. Versi lebih ringkas dari episode ini dipublikasikan dalam Fulcrum ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore tanggal 20 Maret 2024 berjudul “An Urgent Need for Post-Election Civil Society Consolidation in Indonesia” yang ditulis oleh Yanuar Nugroho. #NALAR #NalarInstitute #Pemilu2024 #Pemilu #Pilpres #Pileg #demokrasi #ormas #organisasimasyarakatsipil #masyarakatsipil #konsolidasimasyarakatsipil#YanuarNugroho

    ١٣ د

  3. ١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤

    NALAR Ep. 142. AMBRUKNYA KEADABAN PUBLIK KITA

    Setiap insan yang hidup berbangsa dan bernegara pastilah berpegang pada suatu prinsip. Prinsip ini menjadi pedoman bagi manusia dalam setiap tutur kata dan tingkah laku. Prinsip hidup ini berlandaskan pada akal sehat, moralitas, dan etika dasar atau disebut juga keadaban publik. Sayangnya, situasi politik akhir-akhir ini mempertontonkan kemerosotan keadaban publik. Para pejabat publik tak lagi malu memperlihatkan tindak tanduk mereka yang menabrak akal sehat, moralitas, etika dasar, hingga hukum. Semua itu dilakukan demi keuntungan pribadi dan kroninya sendiri. Keadaban publik tak lagi menjadi prioritas mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Kondisi ini sungguh mengganggu—kalau tidak mau dibilang mengancam—tatanan hidup bersama. Keadaban publik yang terus diabaikan tentu akan berdampak besar. Taruhannya adalah cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan permasalahan mendasar keadaban publik yang semakin ambruk pasca penyelenggaraan Pemilu 2024. Episode ini juga membahas apa yang perlu dilakukan oleh publik untuk kembali menegakkan keadaban publik sebagai pedoman hidup bersama. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho di kolom Opini Harian Kompas edisi 6 Maret 2024 halaman 7 berjudul “Ambruknya Keadaban Publik Kita”. #NALAR #NalarInstitute #Pemilu2024 #Pemilu #Pilpres #Pileg #demokrasi #keadaban #keadabanpublik #kewargaan #YanuarNugroho

    ٢٠ د

  4. ١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤

    NALAR Ep. 141. KESETIAAN PADA GAGASAN

    KPU telah mengumumkan pemenang Pemilu 2024. Sengketa Pemilu 2024 pun telah menemui titik akhir. Keduanya menandai berakhirnya kontestasi politik paling akbar tahun ini. Meskipun telah berakhir, Pemilu 2024 meninggalkan sejumlah catatan hitam bagi demokrasi yang masih berumur jagung ini. Berbagai praktik kecurangan yang sistematis dan abai terhadap regulasi menjamur di banyak tempat. Ini menandai pelanggaran terhadap prinsip, etika, dan moral. Hal ini sungguh mempertaruhkan masa depan Indonesia. Sebab, pedoman hidup paling dasar tidak lagi dihiraukan mereka yang hanya memikirkan kepentingan kroninya. Jika tidak mawas diri, Indonesia maju tinggallah mimpi. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan permasalahan mendasar penyelenggaraan pemilu 2024. Episode ini juga membahas apa yang perlu dilakukan oleh publik untuk mempertahankan demokrasi yang semakin kehilangan arah. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho di Harian Kompas edisi 31 Januari 2024 halaman 6 berjudul “Kesetiaan pada Gagasan”. #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #Pemilu2024 #Pemilu #Pilpres #Pileg #demokrasi #YanuarNugroho

    ٦ د

  5. ١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤

    NALAR Ep. 140. POJOK KEBIJAKAN #5: ORANG MUDA, DEMOKRASI, DAN PEMILU

    Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU menunjukkan bahwa populasi pemilih didominasi oleh generasi milenial dan gen z yaitu sebesar 56 persen. Ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi penentu suara. Pilihan generasi muda pada pemilu kali ini sangat krusial karena menentukan arah pembangunan Indonesia di tengah kondisi perpolitikan negeri yang penuh gejolak. Berbagai taktik dan kampanye politik yang bernuansa muda pun dilancarkan para politisi, mulai dari lagu tema, jargon, gaya komunikasi hingga janji politik yang ditujukan untuk orang muda. Semua strategi tersebut dimaksudkan untuk memenangkan suara orang muda. Namun, orang muda kerap kali ditempatkan sebagai komoditas politik, bukan subjek politik. Pojok Kebijakan #5 yang bertajuk “Orang muda, Demokrasi, dan Pemilu”, berlangsung secara luring pada 2 Desember 2023 di Yogyakarta. Sebanyak 21 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi muda, perwakilan kampus, perwakilan organisasi, dan profesional muda, hadir untuk belajar bersama Yanuar Nugroho. Mereka saling berbagi pandangan, ide, kritik, dan memberi solusi, bagaimana orang muda harus bersikap menuju gelaran demokrasi terbesar di Indonesia saat ini.

    ٢ س ٤ د

  6. ١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤

    NALAR Ep. 139. MENGKAJI ULANG NARASI BERAGAMA DAN KEBERAGAMAN

    Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen dan plural. Ini terbukti dari banyaknya suku, ras, bahasa, agama dan keyakinan, serta budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hasil sensus 2010 mencatat ada 1340 suku di Indonesia. Data Kemendikbud menunjukkan ada 187 aliran kepercayaan di Indonesia. Selain itu, data Badan Bahasa Kemendikbud tahun 2023 menyebut bahwa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Keberagaman tersebut seharusnya bisa menjadi modal bagi praktik toleransi untuk masyarakat dunia. Sayangnya, heterogenitas masih menjadi tantangan di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2020, ada 481 kematian yang disebabkan oleh konflik. Meski data ini mencatatkan penurunan dari tahun sebelumnya, potensi konflik tetap membayangi. #NALARTalks episode kali ini mendiskusikan bagaimana keberagaman seharusnya dikelola oleh negara bersama Sosiolog UGM Muhammad Najib Azca. Menurut Najib, mendukung praktik toleransi dan keberagaman membutuhkan kemauan politik yang kuat. Najib yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PBNU ini turut mengkritisi praktik politik yang kerap menggunakan isu SARA untuk kepentingan segelintir kelompok. #NALAR #NalarInstitute #agama #keagamaan #keberagaman #heterogenitas #heterogen

    ١ س ١ د

  7. ١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤

    NALAR Ep. 138. MENELISIK PERAN DESA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

    Indonesia merupakan negeri yang terdiri dari banyak desa. BPS mencatatkan ada 83.794 desa/kelurahan di Indonesia per tahun 2022. Desa dengan jumlah yang besar ini tentu bisa menjadi potensi apabila dikelola dengan baik. Namun, meski sudah digelontorkan dana desa dengan jumlah yang fantastis, desa masih mengalami permasalahan mendasar seperti fasilitas yang tidak memadai, kemiskinan, akses kesehatan, dsb. Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito yang hadir sebagai narasumber #NALARTalks episode kali ini, persoalan mendasar desa dimulai dari pola pikir yang keliru dalam mengelola desa. Arie berpendapat desa tidak ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan. Selain itu, penduduk desa sendiri jarang terlibat dalam perumusan kebijakan yang menyangkut mereka. Pada episode #NALARTalks kali ini, Arie yang aktif mengawal isu desa dan pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho mendiskusikan upaya negara dalam mengelola desa. Arie yang juga berprofesi sebagai akademisi ini menyampaikan saran terkait bagaimana seharusnya desa dibangun. #NALAR #NalarInstitute #Desa #UUDesa #PembangunanDesa #Urbanisasi #DanaDesa #KepalaDesa #KementerianDesa

    ٤٨ د

  8. ١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤

    NALAR Ep. 137. TATA KELOLA PEMBANGUNAN INDONESIA

    Selama dua periode pemerintahan Jokowi, sektor perlindungan sosial menjadi salah sektor prioritas. Alokasi anggaran belanja negara untuk sektor ini selalu mengalami kenaikan, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Sejumlah program bantuan dan jaminan sosial diluncurkan pemerintah untuk mendukung sektor ini. Kenaikan anggaran sektor perlindungan sosial tentu tidak mengherankan mengingat perlindungan sosial diamanatkan dalam UUD 1945. Perlindungan sosial memiliki tujuan utama yaitu untuk pembangunan manusia yang lebih beradab. Perlindungan sosial juga dimaksudkan melindungi penduduk dari segala kerentanan. Sayangnya, cita-cita ini belum tercapai. Skor sejumlah indeks yang mengukur kualitas manusia di Indonesia masih di bawah rerata asia maupun global. Data BPS per Maret 2023 juga mencatatkan rasio gini ketimpangan yang meningkat meskipun angka kemiskinan nasional menurun (Kompas, 13/07/2023). Ini menandai kegagalan implementasi anggaran perlindungan sosial. Buruknya tata kelola menjadi penyebab utama anggaran sektor ini tidak tepat sasaran. Tata kelola yang buruk juga menjadi celah penyelewangan dana perlindungan sosial. Pada episode kali ini, #NALAR mengevaluasi implementasi anggaran perlindungan sosial. Episode ini juga merefleksikan buruknya tata kelola yang membuat tujuan perlindungan sosial belum dapat tercapai. Selain itu, episode ini juga memberikan beberapa rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan terutama dalam implementasi program dan bantuan perlindungan sosial. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Ani Nur Mujahidah Rasunnah yang dimuat di Majalah Tempo edisi 4 Desember 2023 dengan judul “Pembenahan Tata Kelola Pembangunan Indonesia”.

    ١٩ د
مشاهدة الكل (١٤٦)

حول

NALAR adalah kanal pengetahuan yang menyampaikan informasi, pendapat, perspektif, dan sudut pandang tentang kejadian atau peristiwa dalam kehidupan publik dalam dimensi sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, politik dan budaya.

المعلومات

  • صناع العمل
    Yanuar Nugroho
  • سنوات النشاط
    ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤
  • الحلقات
    ١٤٦
  • التقييم
    ملائم
  • حقوق النشر
    © Yanuar Nugroho
  • موقع البرنامج على الويب
    NALAR