SUARA PALMERAH SEMEJA

Sistem Pusat Data Nasional atau PDN, diretas. Akibat peretasan ini, sejumlah layanan publik terdampak. Peretasan ini tak hanya menunjukan lemahnya sistem data milik Pemerintah, namun jadi catatan merah keamanan data publik yang rentan diperjualbelikan.

Lantas, seperti apa mitigasi Pemerintah dalam mengatasi tantangan transformasi digital? Simak pembahasannya dalam SATU MEJA THE FORUM, episode PUSAT DATA DIRETAS, PUBLIK WASWAS.

Delapan tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon masih menyisakan sejumlah teka-teki. Kini fakta dan keterangan kembali bermunculan, mulai dari saksi dan tersangka baru, hingga terpidana yang mulai berani “melawan” demi menuntut keadilan.

Presiden Jokowi ikut bersuara agar penanganan kasus pembunuhan ini transparan. Ditengah instruksi Presiden, dapatkah peristiwa pembunuhan ini segera tuntas diungkap?

Polemik jemaah haji ilegal asal Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Keberadaan para jemaah haji illegal yang tidak terdaftar di Tanah Suci dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi para jemaah haji resmi.

Daftar tunggu yang panjang hingga maraknya biro perjalanan haji nakal diduga jadi penyebab jemaah haji illegal asal Indonesia masih bermunculan. Benarkah demikian?

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri keduanya mendapat sorotan dan menimbulkan banyak spekulasi, lantaran hanya berjarak dua bulan dari rencana Presiden Joko Widodo menggelar Upacara Peringatan HUT RI ke-79 serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Apa yang menjadi alasan mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN? Lantas, bagaimana Nasib IKN selanjutnya?

Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Salah satu isi aturannya ialah kewajiban bagi para pekerja membayar iuran sebesar 3% dari gaji yang didapatkan. Aturan ini pun menuai polemik karena dinilai memberatkan pekerja.

Ditengah gelombang ketidaksetujuan dari banyak pihak, bagaimana langkah Pemerintah dapat menjamin pengelolaan dana Tapera aman dan bermanfaat bagi pekerja?

DPR tengah membahas Revisi Undang-Undang Penyiaran. Revisi ini telah menuai polemik dan kritik dari sejumlah masyarakat. Banyaknya penolakan atas revisi Undang-Undang Penyiaran ini dikarenakan ada beberapa pasal yang dianggap menghambat kebebasan Pers.

Lalu pasal mana sajakah yang menjadi Kontroversi di masyarakat? Dan apakah dengan adanya Revisi Undang-Undang Penyiaran akan jadi pertanda mundurnya demokrasi?

Simak pembahasannya bersama sejumlah narasumber dalam SATU MEJA THE FORUM episode UU PENYIARAN DIREVISI LANGKAH MUNDUR DEMOKRASI?