TRANSPARAN

Podcast FITRA

٠٫٠ (٠)
غير ربحي

TRANSPARAN adalah terang-terangan membahas segala konspirasi politik di muka bumi, khususnya persoalan anggaran publik. TRANSPARAN merupakan podcast Seknas FITRA untuk menemani pendengaran setia. Kini, kami tidak hanya mengajak Anda membaca budget brief, laporan, atau infografis, tetapi juga menyajikan TRANSPARAN tiap akhir pekan untuk menemani beragam aktivitas Anda.

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤

EP 32 Inovasi Desa: Produk Unggulan Desa untuk Kesejahteraan Warga

Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana desa-desa di Indonesia mengembangkan inovasi untuk menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Kami akan melihat berbagai sektor, mulai dari pertanian, kerajinan, hingga pariwisata yang menjadi pilar ekonomi desa. Dengan semangat gotong royong dan kreativitas, masyarakat desa berhasil menciptakan produk lokal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke mancanegara. Saksikan kisah-kisah inspiratif dari desa-desa yang berhasil membangun kemandirian ekonomi dan memajukan kehidupan warganya. Thank you for watching, don't forget to subscribe and turn on notifications on these videos to be the first to know our next episodes. Also, if you're reading until this section, comment down below your favorite part from this podcast! Podcast Transparan is available on Spotify and Youtube. Website: http://seknasfitra.org Spotify: https://open.spotify.com/show/4JpvDYd... Facebook: https://facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra #seknasfitra #literasianggaran #salamtransparansi

٤٩ د
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤

EP 31 Ranking Indonesia di OBS 2023, Rekomendasi untuk Pemerintah Baru

Bagaimana Ranking Indonesia pada Open Budget Survey 2023? apakah lebih baik dibandingkan Open Budget Survey 2021? Apa saja rekomendasi untuk pemerintah baru?

٤٢ د
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤

EP 30 Biaya Kuliah Makin Tinggi, Akan jadi Indonesia Emas atau Cemas?

Kesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi adalah hak bagi semua anak bangsa sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang inklusif. Dunia pendidikan tinggi perlu mendapatkan sorotan tajam. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di 2021 baru mencapai 39,37 persen. Artinya, masih banyak lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Untuk itu perlu pengembangan kualitas semua universitas hingga berstandar internasional, menguatkan ekosistem riset, menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia kerja, meningkatkan karakter kepemimpinan kepada mahasiswa, hingga melibatkan insan akademisi di dalam masyarakat. Dengan begitu, lulusannya menjadi berdampak dan berkelanjutan.

١٧ د
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤

EP 29 MAYDAY Daycare untuk Anak Buruh Tugas Negara!

Hasil dari debat gagasan para calon pemimpin bangsa telah sampai di ujung jalan. Setumpuk gagasan yang semoga sifatnya bukan formalitas telah disampaikan dengan bertubi-tubi. Mulai dari yang terukur, tak jarang juga yang seolah mimpi belaka. Namun, di luar perang terbuka ini, nyatanya terdapat sebuah kondisi yang cukup darurat dan fundamental: nasib buruh dan anak-anak buruh.

٣٨ د
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤

EP 28 Invest in Women diserukan, Anggaran Negara untuk Perempuan Memprihatikan!

Seknas FITRA merekomendasikan: 1. KemenPPPA memiliki kewenangan untuk terus mengawal adanya peningkatan persentase partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, swasta, dan politik, serta ⁠meningkatkan persentase partisipasi dan keswadayaan masyarakat dilakukan. 2. Kementerian Keuangan, KemenPPPA, DPR, harus meningkatkan komitmennya dalam kerja-kerja pemenuhan hak perempuan, yakni dengan peningkatan alokasi anggaran pada “Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan” yang diemban oleh Kemen-PPPA. Mengingat persoalan berlapis yang dihadapi oleh perempuan, membutuhkan komitmen panjang dari pemerintah. Seperti pemulihan terhadap korban yang harus menjadi prioritas utama dalam kasus kekerasan. 3. Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi secara massif dengan KemenPPPA dalam percepatan dan pengawasan kualitas dari implementasi Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di seluruh K/L hingga ke Pemerintah Daerah. 4. Kemenkeu dan DPR RI berkomitmen lebih kuat dalam penetapan anggaran yang lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data Kemen-PPPA, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebab, upaya menjamin hak-hak perempuan dan anak perempuan adalah suatu cara untuk menjamin perekonomian yang sejahtera dan adil, serta kehidupan yang sehat untuk generasi mendatang.

٥٣ د
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤

EP 27 Sanksi Terdahap Pegawai KPK Sungguh Tumpul Hukum

Seknas FITRA menegaskan: - Menuntut adanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK maka atas 78 orang pegawai KPK yang telah terbukti dalam sidang etik melakukan pungli dilanjutkan dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. - Lakukan Proses penyidikan atas 10 orang pegawai KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau proses. Integritas dan Akuntabilitas KPK dipertaruhkan dalam proses penanganan kasus ini. - Pegawai KPK tidak memiliki imunitas terhadap perbuatan korupsi justru apabila terbukti harus diberikan sanksi yang lebih berat dan harus dipecat mengingat tugas dan mandat sebagai pemberantas pidana korupsi justru malahan menjadi pelaku tindakan korupsi. - Pimpinan KPK harus melakukan reformasi internal KPK. Setelah sebelumnya KPK dijinakan oleh Firli harusnya saat ini KPK dapat lebih menguatkan atau membenahi kepercayaan publik. - Perbuatan dugaan Pungli 90 orang pegawai KPK ini menjadi preseden buruk bagi penanganan korupsi di Indonesia.

٩ د
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤

EP 26 Makan Siang Gratis Obrak-Abrik APBN

Seknas FITRA menyatakan sikap: 1. Seknas FITRA menilai otak-atik anggaran untuk makan siang gratis menunjukkan indikasi Presiden tidak pernah netral dalam kontestasi Pilpres. Selain itu, otak-atik anggaran merupakan indikasi pemerintah tidak kreatif dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sumber-sumber potensial lainnya, untuk menambah anggaran program prioritas Presiden baru. Pun menggali potensi pendapatan baru, upaya pemerintah biasanya tidak jauh dari membebani rakyat dengan berbagai kebijakan perpajakannya, dengan menaikan tarif pajak yang secara otomatis berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat. 2. Seknas FITRA menilai program makan siang gratis sejauh ini masih memiliki pondasi yang lemah mulai dari regulasi yang mengaturnya, kerangka teknis implementasi, sumber bahan baku, aktor yang terlibat, validitas data penerima manfaat, dan sumber anggaran untuk mendukung program tersebut. 3. Seknas FITRA mendorong Pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, fokus pada persoalan Republik yang ada di depan mata, seperti kenaikan harga pangan yang makin tidak terkendali, dampak perubahan iklim yang tak kunjung diatasi secara serius, antisipasi perlambatan ekonomi global, dan persoalan lainnya. 4. Seknas FITRA menilai, pembahasan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 merupakan bentuk kelancangan teknokratis. Berjalan tanpa memperhatikan hasil akhir Pilpres yang resmi dikeluarkan oleh KPU.

٤ د
٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤

EP 25 Bincang Kualitas Pembangunan dan Tantangan Desa Di Tengah Kemelut Tuntutan

Di tengan tuntutan Kepala Desa (Kades) beberapa hari terakhir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya dikabulkan. Masa jabatan Kades diperpanjang menjadi 8 tahun dengan batas maksimal 2 periode. Menanggapi hal tersebut, bertepatan 10 tahun UU Desa, saatnya kita bahas bersama kualitas pembangunan dan seperti apa kondisi desa saat ini?

١ س ١٧ د

مشاهدة الكل (٣٢)

TRANSPARAN adalah terang-terangan membahas segala konspirasi politik di muka bumi, khususnya persoalan anggaran publik. TRANSPARAN merupakan podcast Seknas FITRA untuk menemani pendengaran setia. Kini, kami tidak hanya mengajak Anda membaca budget brief, laporan, atau infografis, tetapi juga menyajikan TRANSPARAN tiap akhir pekan untuk menemani beragam aktivitas Anda.

صناع العمل

Podcast FITRA
سنوات النشاط

٢٠٢١ - ٢٠٢٤
الحلقات

٣٢
التقييم

ملائم
حقوق النشر

© Podcast FITRA