SuarAkademia

The Conversation
The Conversation
  • 0.0 (0)
  • News
  • Every two weeks

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

  1. 13 hr ago

    Mancing ikan: Terapi tetap waras di tengah tekanan hidup yang melelahkan

    Ilustrasi memancing. Edouard CHASSAIGNE/PexelsSumber stres “in this economy” ada banyak macamnya, dari tekanan pekerjaan, biaya hidup yang makin mahal, kacaunya kebijakan pemerintah, hingga bisingnya media sosial. Tanpa disadari, sederet hal tersebut mendorong tubuh kita memproduksi hormon stres (kortisol dan adrenalin) yang memicu respons siaga tubuh (fight or flight). Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan burnout (lelah dan stres terus-menerus) hingga mengganggu kesehatan mental dan fisik kita. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi stres. Salah satunya dengan memancing ikan—yang menurut sejumlah penelitian bisa memberikan efek menenangkan. Baca juga: Penyakit anak muda: Mengapa sering stres bisa memicu GERD? Memancing bikin pikiran lebih relaks Penelitian tahun 2022 dalam jurnal Ecosystems and People, memperkirakan ada nyaris 60 juta pemancing di seluruh dunia, termasuk di Indonesia—negeri maritim yang jumlah ikannya melimpah ruah. Selama 2024 saja, ada 480 ribu ton ikan yang ditangkap di perairan darat Indonesia (termasuk kolam pemancingan). Sementara di laut, jumlah ikan tangkap mencapai 7,3 juta ton. Kenikmatan memancing sejatinya bukan semata-mata soal berburu ikan saja. Banyak orang menikmati prosesnya yang terlihat membosankan, tapi ternyata secara ilmiah justru memberikan efek relaksasi. Hal ini diamini oleh Ersa Lanang Sanjaya, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ciputra, Surabaya, saat berbincang dengan kami dalam episode SuarAkademia terbaru. Hidup kita lagi dikepung ketidakpastian. Konflik berujung inflasi. Kritik berujung jeruji. Udara berpolusi. Mau sehat sulitnya setengah mati. Sampai kapan masalah terus menekan? Bagaimana mengatasinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami bersama pakar memetakan dinamika yang terjadi dan meramu solusi bersama. Simak terus serial kampanye #SeniBertahanHidup The Conversation Indonesia. Salah satu efek menyehatkan memancing, menurut Ersa, berasal dari proses menunggu hasil tangkapan ikan. Proses ini memaksa otak kita untuk menunda pelepasan dopamin (delaying dopamine), melatih kesabaran, serta memulihkan ritme hidup agar lebih lambat. Ersa menambahkan bahwa kegiatan memancing juga membantu mengalihkan kondisi otak dari mode siaga menjadi mode santai sehingga kita merasa lebih relaks. Baca juga: Bagaimana lari dapat membantu kamu mengatasi stres di tempat kerja Memancing juga memberikan efek terapeutik blue and green space effect lewat pemandangan alam bernuansa biru (laut, danau, kolam) dan hijau (kebun dan hutan). Secara ilmiah, efek lanskap ini terbukti mempercepat proses fisik dan psikologis dari stres dan kecemasan. “Selain itu, kebiasaan menatap objek jarak dekat yang memicu stres (seperti laptop, ponsel, maupun berada di kubikal kantor), sejenak dialihkan ke lanskap luas di kolam ikan sehingga bisa mengurangi tingkat stres,” katanya. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  2. 9 Jul

    Praktik pesugihan: Ekspresi budaya atau irasionalitas yang dinormalisasi?

    pexels molnartamasphotography Obrolan mengenai pesugihan kembali populer. Salah satunya dipicu oleh bahasan netizen pasca mencuatnya isu rumah tangga selebritas seperti Ruben Onsu dan Sarwendah. Selain itu, muncul juga konten dari Pesulap Merah mengenai Gunung Kawi. Di balik riuhnya obrolan di jagat maya, muncul pertanyaan mengapa di tengah era modernisasi digital, isu pesugihan justru kian menguat bahkan memuncaki tren berita nasional? Dalam episode terbaru Podcast Suar Akademia kali ini, kami mengajak Y. Argo Twikromo, dosen Universitas Atma Jaya untuk berdiskusi mengenai pesugihan di era modern, dan mengapa praktik ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Munculnya praktik pesugihan ini, menurut Argo, tak lepas dari hadirnya komunitas lokal atau penghayat kepercayaan tradisional yang memiliki wadah ritual kebersamaan (seperti kenduri atau selamatan di Jawa) untuk menata kesenjangan sosial ekonomi. Namun di era modern, peredam sosial tersebut mulai hilang, sehingga saat tekanan hidup menguat, masyarakat cenderung mencari jalan pintas irasional di luar naungan Sang Pencipta. Argo menambahkan bahwa struktur sosial saat ini didominasi oleh payung ekonomi-politik, di mana keberhasilan hidup hanya diukur lewat indikator materialistis yang tampak di permukaan (jumlah saldo rekening, rumah mewah, kendaraan, dan destinasi liburan keluarga). Paparan media sosial memperkuat desakan psikologis masyarakat untuk survive. Ketika logika rasional atau doa dianggap tidak sanggup memenuhi standar hidup mapan tersebut, masyarakat yang dididik dalam ekosistem serba cepat akhirnya beralih pada cara-cara instan. Terkait dengan apakah pesugihan merupakan bentuk budaya, Argo meluruskan bahwa budaya pada hakikatnya dibentuk untuk menata kehidupan bersama secara luhur dan bijaksana. Oleh sebab itu, fenomena destruktif seperti pesugihan, perjudian, atau korupsi tidak bisa diklaim sebagai produk budaya orisinal suatu daerah, melainkan hanya penyimpangan atau salah satu praktik kehidupan manusia saja. Fenomena pesugihan ini juga bersifat global. Di luar negeri pun terdapat praktik sejenis, seperti istilah melakukan perjanjian dengan iblis (pack with the devil) atau penyisipan pemujaan setan dalam produk budaya populer Barat. Argo memaparkan bahwa esensi pesugihan, yaitu menukar prinsip moral demi keuntungan materi sejatinya sudah diadopsi ke dalam hubungan transaksional modern. Hubungan asmara demi fasilitas apartemen atau mobil mewah, misalnya, bisa juga dilihat sebagai bentuk “pesugihan modern”. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  3. 2 Jul

    Patriot Bond: potensi besar menjadi sarana “cuci uang”?

    pexels defrinomaasy Melalui revisi undang undang P2SK, pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor Patriot dan Merah Putih Bond yang dicetak oleh Danantara. Fasilitas mewah ini secara gamblang tertulis pada pasal 50A ayat (5) dengan bunyi “bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata”. Tak heran inovasi pembiayaan negara ini hanya akan dijadikan ajang untuk cuci uang oleh para warga negara yang memiliki pundi-pundi uang jumbo. Siapa yang tidak mau kalau uang kotornya takkan diganggu gugat urusan hukum? Terlepas dari hal tersebut, negara saat ini memang sedang membutuhkan dana yang cukup banyak untuk pembiayaan Proyek Strategis Negara karena terbatasnya APBN. Jadi melalui Patriot Bond, investasi yang masuk akan diarahkan untuk mendorong produktivitas dan lain lain. Namun logis dan wajarkah apabila pemerintah benar benar akan tutup mata terhadap pelaku money laundry? Menanggapi hal tersebut pada episode SuarAkademia kali ini, kami mengundang Rudi Syaf Putra, Dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Riau dan juga PhD candidate di Universiti Malaysia Terengganu, untuk membahas tentang potensi fraud dari Patriot Bond ini. Terkait potensi fraud, Rudi melihat bahwa kebijakan ini memiliki risiko tinggi menjadi instrumen pencucian uang bagi para pengemplang pajak, atau pelaku korupsi melalui skema pencucian uang (placement, layering, dan integration). Ia juga melihat adanya celah bagi mereka untuk menyembunyikan identitas pemilik asli dana (beneficial ownership) serta melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Jika benar benar terjadi, hal ini dikhawatirkan akan dapat menurunkan moralitas pajak masyarakat luas karena ketidakadilan hukum. Rudi menyoroti tingkat keberhasilan Patriot Bond maupun Merah Putih Bond sepenuhnya bergantung pada transparansi pemerintah. Jika berhasil, dampaknya akan sangat positif, investasi meningkat, proyek berjalan, dan lapangan kerja bertambah. Di sisi lain, instrumen ini berisiko menjadi beban finansial baru bagi negara akibat kewajiban pembayaran imbal hasil kepada investor. Tanpa tata kelola yang optimal, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu kekacauan anggaran di masa depan. Apalagi di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap negara, proyek ini seakan menjadi pertaruhan besar. Jumlah peminat yang membeli obligasi ini nantinya akan menjadi bukti nyata berhasil atau tidaknya strategi pemerintah. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia, ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  4. 25 Jun

    Benarkah demo berefek besar terhadap ekonomi?

    bagir bahana E sc dWzU unsplash Gelombang gejolak ekonomi nasional bak tak ada hentinya. Mulai dari perang Hormuz, merosotnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka 18.000 per dolar AS, yang diperparah oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi menjadi 16.250, hingga kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Situasi ini memicu gelombang demonstrasi mahasiswa secara masif di sejumlah daerah. Para mahasiswa menyuarakan beragam tuntutan kebijakan ekonomi krusial, mulai dari desakan untuk menstabilkan rupiah, protes atas kenaikan harga BBM, hingga evaluasi terhadap MBG dan kritik atas pemborosan APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya demonstrasi berskala besar bisa memberi sinyal negatif. Sentimen buruk yang tercipta akan makin menekan nilai tukar Rupiah serta penurunan IHSG. Namun, belakangan rupiah sempat menguat setelah berlangsungnya demonstrasi, meski hanya sedikit. Mulai muncul narasi bahwa unjuk rasa yang dilakukan memberi efek baik pada kondisi ekonomi Indonesia. Merespon hal tersebut, dalam episode Suar Akademia kali ini, kami mengundang Rayenda Brahmana, pengajar di bidang Finance and Business Analytics dari Deakin University Lancaster University Indonesia, guna membedah kaitan antara aksi massa dengan situasi ekonomi di suatu negara. Menanggapi kondisi ekonomi saat ini, Rayenda menyoroti fenomena aneh pada mata uang Indonesia. Di saat negara-negara ASEAN seperti Malaysia (ringgit) dan Singapura (S$) menguat, rupiah justru bergerak sebaliknya, yaitu makin melemah. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama penurunan nilai tukar rupiah belakangan ini tak melulu terayun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, melainkan karena masalah sentimen dan tata kelola dari dalam negeri kita sendiri. Menanggapi demonstrasi yang terjadi Rayenda juga memaparkan bagi investor global, aksi demonstrasi di Indonesia dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi. Indonesia dikenal memiliki iklim demokrasi yang sangat aktif. Investor juga sudah memetakan bahwa demo di Indonesia adalah hal yang lumrah. Kondisi ini akan berbeda jika terjadi di negara seperti Singapura, Cina, Hong Kong, atau Malaysia yang jarang terjadi demo. Rayenda menambahkan jika terjadi, aksi kecil saja di negara negara tersebut, bisa langsung menakuti investor karena menciptakan ketidakpastian yang tidak terukur. Rayenda juga meluruskan logika netizen yang menganggap Rupiah menguat karena adanya demonstrasi. Bahwa dalam statistik, fenomena ini disebut hubungan spurious (korelasi semu), yaitu dua hal yang tampak berhubungan padahal aslinya tidak saling mempengaruhi. Menurutnya penguatan Rupiah dari kisaran Rp18.000 ke Rp17.800 saat demo berlangsung hanyalah sebuah kebetulan. Penguatan tersebut sebenarnya didorong oleh kombinasi sentimen positif lain Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  5. 18 Jun

    Tertawa sebagai ‘coping mechanism’ saat negara tidak baik baik saja

    pexels pavel danilyuk Di tengah ketidakjelasan kondisi ekonomi negara—seperti melemahnya rupiah terhadap dolar dan naiknya harga BBM—muncul respon bernada humor dan komedi lewat unggahan ataupun meme di media sosial. Kalimat-kalimat semacam “Hidup cuma sekali, tapi kenapa menjadi WNI”, “Warga desa tidak menggunakan dolar karena cuma pake dulur” terdengar menggelitik sebagai bentuk respons dari pernyataan pemerintah. Keberadaan konten komedi di masa sulit, terkadang merupakan bentuk coping mechanism bagi beberapa orang. Ini semacam cara mempertahanankan diri dan berdamai dengan hal-hal yang di luar kendalinya. Sebagian masyarakat bahkan menggunakan komedi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Meme dan juga poster digital bertebaran di linimasa sebagai respons dari apa yang mereka rasakan. Namun, apakah benar fenomena menertawakan keadaan ini merupakan pertanda bahwa masyarakat sudah lelah terhadap situasi yang tengah mereka hadapi? Dalam Suar Akademia kali ini, kami mengundang Pratiwi Utami, Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, untuk membahas tentang keberadaan konten komedi sebagai coping mechanism di saat krisis. Pratiwi menjelaskan bahwa fenomena penggunaan lelucon dan meme di media sosial sebagai cara menertawakan kondisi krisis bukanlah hal baru. Jejaknya sudah terlihat sejak Pemilu 2019, ketika masyarakat merespons tensi politik yang memanas saat itu melalui berbagai konten meme. Penggunaan meme dan lelucon juga ditemukan selama masa pandemi Covid-19. Saat itu, masyarakat yang dilingkupi ketidakpastian memanfaatkannya untuk menerjemahkan situasi yang terjadi. Di tengah himpitan keadaan yang sulit dan tak terkendali, humor melalui meme muncul sebagai instrumen yang praktis, ekonomis, dan memiliki dimensi sosial yang kuat. Karena sifatnya yang mudah dipahami, konten tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengambil jeda serta menciptakan jarak emosional dengan berbagai isu maupun konflik yang tengah berlangsung. Lebih jauh tentang meme, Pratiwi menambahkan bahwa meme memiliki sifat positif dan negatif secara bersamaan. Di bawah kondisi politik yang kaku, humor dan satire menjadi cara yang lebih aman untuk menyampaikan kritik tanpa harus menghadapi risiko legal yang terlalu frontal. Sebaliknya, candaan yang terlalu viral malah berisiko melepaskan konteks asli dari kritik tersebut. Masyarakat bisa jadi hanya fokus pada lucu-lucuannya saja, sehingga substansi masalah yang dikritik justru kabur atau tersamarkan. Pratiwi mencontohkan kasus lagu My Little Bolu Ketan yang mulai kehilangan esensi kritik karena banyak orang terlalu fokus pada sensasi viralnya. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  6. 11 Jun

    Skandal riset palsu: Mencari validasi bermodal AI

    pexels rdne Skandal riset palsu yang dilakukan oleh peneliti independen asal Indonesia di kancah Internasional masih jadi pembicaraan. Pelaku diduga memanipulasi data riset menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk mendapatkan travel grant di konferensi internasional ISPPD di Kopenhagen, Denmark. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah mengonfirmasi status keempat peneliti tersebut sebagai alumni mereka. Meski begitu, pihak kampus menegaskan bahwa aksi mereka bersifat personal dan tidak berhubungan dengan institusi, mengingat para oknum tersebut tidak lagi berstatus sebagai dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa aktif di sana. Namun yang jadi pertanyaan adalah, mengapa sekelas konferensi internasional bisa “kecolongan” meloloskan peneliti yang menggunakan data riset bahkan identitas palsu? Dalam episode terbaru Podcast Suar Akademia kali ini, kami mengundang Ilham Akhsanu Ridlo, dosen Universitas Airlangga yang saat ini sedang menempuh studi di Universitas Munich di Jerman, untuk berdiskusi tentang skandal riset palsu yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut. Menurut Ilham, karakteristik konferensi internasional dan jurnal ilmiah itu berbeda. Konferensi merupakan ajang diskusi, bertukar informasi, dan membangun jaringan, bukan untuk melakukan peer review data secara ketat seperti jurnal. Seleksi konferensi biasanya hanya memeriksa abstrak paper yang sangat singkat, lebih kurang 500 kata. Selain itu, komite sering kali memprioritaskan keberagaman. Misal, peneliti dari negara berkembang akan diberikan porsi travel grant untuk memenuhi kuota peserta dan kebutuhan sponsor. Celah kelonggaran inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku. Ilham juga menyoroti bahwa penggunaan AI dalam dunia akademis sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, tapi harus tetap diatur tingkat penggunaannya. Semisal sebagai alat bantu untuk menerjemahkan bahasa, merangkum teks, atau memperbaiki tata bahasa. Pelanggaran fatal dalam kasus ini bukan karena menggunakan AI, melainkan karena penggunaan AI untuk memproduksi atau memfabrikasi data palsu. Banyak yang khawatir bahwa skandal pemalsuan riset ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan akademisi global terhadap para peneliti asal indonesia. Namun, Ilham menyampaikan bahwa skala dampak kasus ini sebenarnya masih sebatas pada abstrak konferensi, bukan pada peer review jurnal yang ketat, sehingga untuk dampaknya sejauh mana masih perlu dipantau. Ilham juga mengingatkan bahwa sebelumnya pernah terjadi kasus penipuan riset yang lebih besar di skala global. Lalu, perlukah pemerintah mengambil langkah tertentu untuk menjaga reputasi para peneliti Indonesia di mata internasional? Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia, ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

  7. 4 Jun

    ‘Slow violence’ : Dampak jangka panjang perubahan iklim bagi anak dan kaum marginal

    pexels yohanes deobi Dampak krisis iklim sering kali hanya dilihat dari perspektif orang dewasa. Padahal, anak-anak serta orang muda, terutama dari masyarakat miskin, justru merupakan kelompok yang paling merasakan dampaknya secara tidak proporsional. Anak-anak serta orang muda belum banyak menyumbang polusi atau emisi karbon, tapi mereka harus hidup menanggung akibat perubahan iklim di masa depan. Mulai dari cuaca yang kian hari kian panas, potensi kekeringan yang membuat air bersih berisiko semakin sulit didapat, hingga potensi bencana atau perubahan lingkungan yang membuat tempat tinggal mereka tidak nyaman atau bahkan tidak layak huni di masa depan. Fenomena ini dikenal sebagai slow onset climate change, di mana dampak perubahan iklim tidak langsung terasa sekaligus, tetapi terjadi sedikit demi sedikit dalam rentang waktu yang panjang. Perubahan tersebut lambat laun akan menggerus sumber daya serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Ironisnya, kelompok rentan ini pula yang kerap terabaikan dalam berbagai kebijakan terkait penanganan krisis iklim. Membahas lebih jauh mengenai masalah tersebut, pada episode Podcast Suar Akademia terbaru, kami mengajak Shaila Tieken & Widi Laras Sari dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia berdiskusi mengenai riset mereka tentang “Memahami Perubahan Iklim dari Sudut Pandang Anak-Anak dan Kaum Muda Marginal di Indonesia”. Menurut Shaila, temuan yang mereka dapatkan setelah melakukan studi partisipatif di tiga kota (Jakarta, Pekalongan dan Pontianak) menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kecemasan dan pengalaman sendiri terkait krisis iklim, tetapi cara mereka mengungkapkannya berbeda dari orang dewasa sehingga sering tidak tersentuh dalam proses pengambilan kebijakan. Perubahan iklim juga memperparah ketimpangan sosial yang sudah terjadi. Anak-anak dari keluarga miskin semakin rentan karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi. Pada akhirnya, mereka terpaksa menganggap dampak krisis iklim sebagai nasib yang mau tak mau harus mereka terima. Contohnya, banjir lebih sering merendam perkampungan miskin. Di Pontianak misalnya, kami menemukan anak-anak dari keluarga mampu bisa hidup nyaman karena orangtua bisa membeli rumah di kompleks bebas banjir atau pun meninggikan rumah mereka. Sedangkan anak dari keluarga miskin harus hidup waswas di rumah kayu, setiap saat khawatir rumah mereka akan tergerus banjir. Widi Laras menambahkan, keterlibatan anak dan kaum muda dalam tata kelola iklim juga masih minim. Mereka hanya diposisikan sebagai kelompok rentan penerima manfaat, bukan pihak yang perlu didengar atau dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Pemerintah dan orang dewasa semestinya membuka ruang bagi suara anak-anak, terutama dari kelompok marginal, karena mereka adalah generasi yang akan menghadapi dampak krisis iklim paling lama di masa depan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Podcast ini merupakan hasil kolaborasi diseminasi sains para pakar bersama KONEKSI dan The Conversation Indonesia.

  8. 28 May

    Paradoks transisi energi: Ekspansi lahan untuk bioenergi korbankan Papua?

    pexels tomfisk Dari sekian banyak opsi, pemerintah memilih bioenergi sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama lewat campuran sawit ke solar (biodiesel) serta tebu dan singkong untuk bensin (bioetanol). Opsi ini menuai banyak kontroversi karena bioenergi merupakan isu kompleks yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan lahan. Dalam Podcast Suara Akademia kali ini, kami bersama dengan Fiorentina Refani, Direktur Sosio-Bioekonomi CELIOS untuk ngobrol lebih dalam tentang paradoks transisi energi di Indonesia. Menurut Fio, berbagai kebijakan atas nama transisi energi yang dilakukan pemerintah saat ini sering kali mengabaikan aspek keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat. Ia menyoroti proyek food estate dan energy estate di Merauke, Papua Selatan. Berjalan di bawah skema Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersifat top-down, proyek ini kerap melangkahi berbagai regulasi daerah seperti rencana tata ruang dan zona konservasi, merampas ruang hidup masyarakat adat seperti yang tercermin dalam film ‘Pesta Babi’. Alih-alih menekan emisi, proyek yang membutuhkan lahan seluas 2,2 juta hektare itu membuka kawasan hutan dan lahan gambut di Papua. Bukannya mengurangi, deforestasi justru melipatgandakan kontribusi emisi global Indonesia. Parahnya, dengan kerusakan yang masif, daerah penghasil sumber daya justru tetap miskin. Harga pangan dan bahan bakar tetap tinggi di Papua. Hasil produksi umumnya dikirim ke pusat industri dan Pulau Jawa, mega korporasi mengenyam untung, sementara masyarakat adat kehilangan hak tenurial dan ruang hidup mereka. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

See All (100)

About

Suar Akademia adalah podcast ngobrol seru yang menghadirkan akademisi dan peneliti untuk menjelaskan dan mengomentari isu terkini, dipandu oleh para editor The Conversation Indonesia (TCID).

Information

  • Channel
    The Conversation
  • Creator
    The Conversation
  • Years Active
    2021 - 2026
  • Episodes
    100
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © Licenced as Creative Commons – attribution, no derivatives.
  • Show Website
    SuarAkademia

More From The Conversation