The Conversation

•

Channel • 21 Shows

Nutrition

Nutrition

Updated weekly
News Commentary

News Commentary

Updated weekly
Politics

Politics

Updated twice weekly

Science

Science

Updated 06/06/2023
Science

Science

Updated 31/07/2019
News

News

Updated 18/08/2022
Business News

Business News

Updated 01/07/2021
Kids & Family

Kids & Family

Updated weekly
News

News

Every two weeks
Social Sciences

Social Sciences

Updated weekly

12/06/2025

Pemerintah cairkan BSU: solusi lesunya daya beli masyarakat?

Pemerintah Indonesia kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat pekerja di tengah tekanan ekonomi. Program ini mulai dicairkan pada 5 Juni 2025, menyasar para buruh dan pekerja yang memenuhi syarat tertentu sesuai regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi nasional. BSU ini dirancang sebagai bentuk intervensi fiskal langsung untuk membantu kelompok pekerja yang terdampak dinamika ekonomi seperti deflasi atau menurunnya daya beli masyarakat. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan (Juni–Juli) dan langsung dicairkan sekaligus sebesar Rp600.000 pada bulan Juni. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10,72 triliun untuk pelaksanaan program BSU tahun ini. Di tengah tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian global, pemerintah berharap bantuan semacam ini bisa menjadi stimulan bagi masyarakat supaya tetap bisa menggerakkan roda ekonomi. Apakah pemberian BSU ini benar benar menjadi solusi jitu untuk menggerakkan perekonomian negara yang belakangan dianggap lesu? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Jaya Darmawan, peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Jaya berpendapat BSU menjadi salah satu instrumen andalan pemerintah untuk merespons tekanan ekonomi yang dialami masyarakat kelas pekerja. Meskipun program BSU bermanfaat dalam jangka pendek, ia menganggap besaran bantuannya belum mampu mengimbangi tekanan ekonomi saat ini. Salah satu masalah yang menurut Jaya juga perlu disoroti adalah kriteria kelayakan penerima manfaat. Banyak pekerja tidak memenuhi syarat bantuan karena batasan administratif yang tidak mempertimbangkan kompleksitas kerja informal. kriteria penerima BSU ini membuat pekerja yang ada di sektor informal kerap luput dari jangkauan bantuan sosial, meskipun mereka berada dalam posisi paling rentan secara ekonomi. Meskipun kebijakan pemerintah ini perlu disambut dengan baik, namun Jaya beranggapan langkah-langkah ini masih belum cukup untuk mendorong daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Ia berpendapat perlu ada pergeseran arah kebijakan dari sekadar bantuan jangka pendek menuju strategi jangka panjang yang lebih menyeluruh. Fokus kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya memperbaiki daya beli secara sementara, tetapi juga membuka akses terhadap pekerjaan yang layak dan mendukung pekerja untuk keluar dari sektor informal. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi juga berorientasi pada transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

12/06/2025

•

33 min
08/03/2019

Mark Latham in the upper house? A Coalition minority government? The NSW election is nearly upon us and it’s going to be a wild ride

It's a fight for a rapidly vanishing centre, which will make passing bills difficult for whoever wins. Chris Pavlich/Dean Lewins(AAP)We are but weeks away from an election in New South Wales – polling day is on March 23 – and it will be eagerly watched. Not just for the outcome but for the implications for the looming federal election. That’s according to Dr Andy Marks, a political scientist from Western Sydney University, who tells us on the podcast today that this state election outcome may give us some clues on how some global political themes are playing out here in Australia. “It’s not just about state politics. Increasingly the Australian electoral cycles, federally and at the state level, are subject to changes in political dynamics internationally. We’re seeing the erosion of centrist politics around the world […] and that even affects humble New South Wales.” He predicts a weakened Nationals Party will be facing a strong challenge from the Shooters, Fishers and Farmers Party and that One Nation’s Mark Latham is almost a sure bet to win a spot in the NSW upper house. “I do think you’ll see a minority Coalition government returned but the really interesting play is what happens in the upper house. Currently, the Coalition have to deal with two to three independents or minor parties to get stuff over the line,” said Dr Marks. “I think what we’ll see in the coming parliament is that that the ranks of cross-benchers will expand quite dramatically, up to seven to nine cross-benchers. So that makes negotiations pretty fraught. "This is really going to be new territory,” he said. “We’ve got One Nation returning to the fold. Mark Latham, their number one ticket holder in the upper house, will get in. But potentially they’ll get two seats in the upper house. You’ll have an emboldened Shooters and Fishers Party. "So you really have a really broad field and it’s going to mean negotiating the passage of bills will be pretty difficult.” We also talked about: why East Hills (which takes in suburbs like Panania, Condell Park, the Bankstown aerodrome, Padstow, Revesby and others) is the most marginal seat in NSW how a plan to demolish and rebuild two stadiums turned into a political headache for NSW premier Gladys Berejiklian why Michael Daley, who took over from Luke Foley as NSW Labor leader late last year, is only now just making his mark how local issues in rural seats may end up deciding the fate of the state what it all means as we head into the May federal election. New to podcasts? Podcasts are often best enjoyed using a podcast app. All iPhones come with the Apple Podcasts app already installed, or you may want to listen and subscribe on another app such as Pocket Casts (click here to listen to Trust Me, I’m An Expert on Pocket Casts). You can also hear us on Stitcher, Spotify or any of the apps below. Just pick a service from one of those listed below and click on the icon to find Trust Me, I’m An Expert. Additional audio Kindergarten by Unkle Ho, from Elefant Traks ABC news report on 2GB interview 2GB interview clip. Image: Chris Pavlich/Dean Lewins(AAP)

08/03/2019

•

24 min
08/10/2018

Potensi energi angin di Indonesia begitu besar, mengapa kincirnya harus kecil

ENERGY.GOV/WIKIMEDIA, CC BY-SA Angin punya posisi penting bagi sejarah panjang peradaban manusia. Sekitar 7000 tahun lalu, angin tercatat telah memutar baling-baling kapal di sepanjang Sungai Nil di Mesir. Di Cina, 200 tahun sebelum Masehi, hembusan angin telah memutar kincir sederhana dan membantu petani memompa air. Sejak abad ke-20, angin telah menggerakan turbin dan menghasilkan listrik untuk rumah di Eropa dan Amerika Utara. Selain lebih murah, tenaga angin juga terbukti jauh lebih ramah terhadap lingkungan. Tapi mengapa Indonesia sepertinya sulit melakukan hal yang sama? Apa kita kekurangan angin? Adi Surjosatyo, Guru Besar Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia, mengatakan potensi Indonesia sangat besar. Tapi, menurut dia, selama ini kita telah keliru dalam memandang tenaga angin. Di Eropa, daerah kontinental, turbin angin dibuat besar karena angin besar. Tapi di daerah Indonesia, turbin angin harus kecil karena kondisi udara dan kelembapan air laut membuat angin di Indonesia kecil. Rata-rata kecepatan angin di Indonesia dua kali lebih lemah dari angin di Eropa. Hanya sekitar 2,5 sampai 3 meter per detik. Kecepatan angin rendah, kincirnya pun harus kecil. Itulah yang dilakukan oleh Adi di Kampung Bungin, Muara Gembong, Bekasi. Dia bikin energi terbarukan dari angin untuk mengaliri listrik kampung nelayan tersebut. Satu kincir angin setinggi 11 meter hanya butuh Rp 50 juta. Setelah memasang beberapa kincir di pinggir pantai, biarkan angin yang bekerja sepanjang waktu. Edisi ke-29 Sains Sekitar Kita ini disiapkan oleh Ikhsan Raharjo dan narator Malika. Selamat mendengarkan!

08/10/2018

•

6 min
28/11/2024

Kenaikan PPN 12 persen: apa dampaknya untuk perekonomian Indonesia?

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hampir pasti bakal berlaku pada tahun 2025 mendatang. Kenaikkan ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN adalah instrumen fiskal yang mentarifi pembelian barang dan jasa hasil industri kepada masyarakat. Selain sudah jadi mandat undang-undang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa penyesuaian tarif ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global, khususnya dengan rata-rata tarif PPN yang diterapkan oleh negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Saat ini, tarif PPN Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tarif pajak negara-negara dunia. Di tingkat teknis, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang mengebut aturan teknis pemberlakuan tarif baru ini. Apakah kenaikan PPN ini akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Adakah dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini dengan Jaya Darmawan, peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Jaya mengatakan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini mempelihatkan kurangnya sense of crisis dari pemerintah. Sebab situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Hal tersebut terlihat dari tren deflasi yang stabil terjadi beberapa bulan terakhir. Jaya berpendapat seharusnya pemerintah melihat situasi ekonomi masyarakat saat ini sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif PPN. Meskipun tidak menampik kebijakan ini akan membuat penerimaan negara akan meningkat, namun Jaya melihat kebijakan ini bisa jadi bomerang yang jutru bisa kian memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan tersebut karena konsumsi penopang nilai produk domestik bruto Indonesia berpotensi akan mengalami penurunan. Alhasil, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 8% hanya menjadi janji kampanye semata tanpa realisasi nyata. Jaya menyarankan agar pemerintah harus mempertimbangkan menerapkan pajak yang adil, alih-alih meningkatkan PPN. Ia menambahkan, sudah banyak jurnal dan hasil riset yang menunjukkan dengan penerapan sistem pajak yang menggunakan prinsip berkeadilan dan tata kelola yang baik justru bisa memberikan negara pemasukan yang lebih banyak daripada menaikkan PPN saat ini. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

28/11/2024

•

25 min
03/07/2025

Inflasi IPK mahasiswa Indonesia: Siapa diuntungkan, siapa yang tertinggal?

Banyak pihak mulai mempertanyakan arti penting persaingan di dunia perguruan tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Ketika dunia kerja semakin tak pasti dan arah pendidikan kerap berubah, menjaga fokus pada capaian akademis terasa bukan lagi perkara mudah. Percakapan soal ini kian hangat ketika muncul sorotan terhadap fenomena inflasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Tak sedikit warganet yang memperbincangkan betapa gampangnya mahasiswa Indonesia saat ini meraih nilai akhir tinggi. Predikat cum laude, yang dulu hanya disematkan pada mereka yang benar-benar menonjol karena lulus dengan IPK dan masa studi yang bagus, kini terdengar di hampir setiap prosesi wisuda. Isu ini memunculkan pertanyaan besar: Fenomena sosial apa yang bisa kita pelajari lebih dalam? Apakah mahasiswa diuntungkan atau justru ini akan memberatkan mereka dalam mencari pekerjaan setelah lulus? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Senza Arsendy, mahasiswa doktoral dari The University Of Melbourne, Australia. Senza menganggap tren ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari peningkatan keterampilan akademis individu, dinamika sosial, hingga neoliberalisme pendidikan. Ia juga menekankan bahwa gejala inflasi nilai ini tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga mulai terlihat di tingkat sekolah yang lebih rendah. Ia melihat fenomena ini juga erat kaitannya dengan komersialisasi pendidikan yang semakin marak. Di tengah pendidikan tinggi yang semakin mahal, Senza menganggap ada logika yang dianggap wajar oleh mahasiswa dan orang tua. Biaya kuliah yang tinggi dianggap berbanding lurus dengan IPK tinggi sebagai bentuk timbal balik dari uang yang dikeluarkan. Senza juga melihat persaingan di pasar kerja menjadi penyebab mengapa fenomena inflasi IPK ini muncul. Kompetisi di pasar kerja yang semakin sulit membuat banyak mahasiswa berlomba untuk mendapatkan IPK bagus. Di sisi lain, pemberi kerja melihat situasi ini menguntungkan untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas tinggi dan melimpahnya ketersediaan tenaga kerja yang siap bergabung. Realitanya, saat ini perusahaan menuntut lulusan untuk memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Saat ini, IPK tinggi saja tidak cukup untuk menjamin peluang kerja yang baik. Banyak pemberi kerja saat ini mensyaratkan kualifikasi tambahan, seperti pengalaman kerja, kemampuan berbahasa asing, dan keterampilan teknis tertentu. Bahkan, dalam beberapa kasus, jejaring profesional atau koneksi juga memengaruhi peluang seseorang untuk diterima bekerja. Kondisi ini menambah tekanan bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensi mereka, yang tidak jarang berujung pada stres dan kecemasan menghadapi masa depan. Senza berpendapat, perlu ada pembahasan multi-sektoral dari pihak universitas, pemberi kerja, hingga pemerintah untuk merumuskan strategi yang dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan riil pasar tenaga kerja. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

03/07/2025

•

31 min
21/04/2022

How your culture informs your emotional reaction to music

How much does your cultural background influence the way you react to music? Or whether you think a piece of music sounds happy or sad? That's what George Athanasopoulos and his colleagues decided to investigate. They travelled to a remote part of northwest Pakistan to spend time with the Kalash and Kho people who live there and find out how they reacted to western music. Athanasopoulos, an ethnomusicologist at Durham University in the UK, tells us what they discovered. This episode is an extended version of an interview first published on February 3. The Conversation Weekly is produced by Mend Mariwany and Gemma Ware. Sound design is by Eloise Stevens and our theme music is by Neeta Sarl. Full credits for this episode available here. Further reading: How your culture informs the emotions you feel when listening to musicThe global music community must help Afghan musicians resist a Taliban music ban

21/04/2022

•

20 min
03/06/2021

The race to make money from our oceans: who is winning? + Brazilian women avoid getting pregnant

In this episode, who is making money from our oceans and is it sustainable? And why Brazilian women who lived through Zika are avoiding getting pregnant during the COVID-19 pandemic. Listen to episode 18 of The Conversation Weekly. From deep-sea mining, to fishing, to oil and gas exploration, the ocean economy is booming. A key question is what the economic exploitation of our oceans is doing to the ocean environment. It's important to balance economic growth both with preservation of ocean habitats and the livelihoods of the people who’ve depended on the ocean for generations. In this episode, we speak to three experts about the scale of the problem, and what's being done to make the exploitation of the oceans more sustainable. Jean-Baptise Jouffray, post-doctoral researcher at the Stockholm Resilience Centre at Stockholm University, explains the size of the ocean economy and how it’d dominated by 100 large corporations. Anna Metaxas, professor of oceanography at Dalhousie University in Nova Scotia, tells us what mining of the deep sea floor for precious metals could do the environment. And Ifesinachi Okafor-Yarwood, lecturer in sustainable development at St Andrew's University in Scotland, explains how the pressure on marine resources in West Africa is pushing fishing communities to criminality to survive. In our second story, we're heading to Brazil, which remains a global epicentre of the coronavirus pandemic -- just a few years after another devastating epidemic, Zika. Catesby Holmes speaks to Letícia Marteleto, professor of sociology at the The University of Texas at Austin College of Liberal Arts, about her new research into how Zika and COVID-19 have had a double effect on women’s attitudes about getting pregnant. And Françoise Marmouyet, editorial coordinator for The Conversation in Paris, tells us about a new podcast series about the state of democracy in France, the US and China. On World Ocean’s Day, June 8, The Conversation will be holding a webinar about the next ocean decade. Find out more here. The Conversation Weekly is produced by Mend Mariwany and Gemma Ware, with sound design by Eloise Stevens. Our theme music is by Neeta Sarl. If you'd like to sign up for The Conversation's free daily newsletter, please subscribe here. To get in touch, find us on Twitter @TC_Audio or on Instagram at theconversationdotcom. Or you can email us on podcast@theconversation.com. Full credits for this episode can be found here. Further reading: You can read more stories from our Oceans 21 series here, examining the history and future of the world’s oceans. a...

03/06/2021

•

41 min
17/07/2020

Voiture électrique, des politiques incitatives à la portée limitée

Les marges de manœuvre budgétaires limitées de l'État compliquent la remise à plat d'un système de bonus / malus qui n'a pas encore fait décoller le marché. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

17/07/2020

•

3 min
25/09/2025

Former diplomat Ian Parmeter on an Israel-led 'one-state solution'

The former Australian ambassador turned scholar says despite more countries recognising Palestine as a state, a peaceful two-state solution is slipping away. Mentioned in this episode: The Making of an Autocrat Search: "The Conversation Weekly" for our new series. Is America watching its democracy unravel in real time? In The Making of an Autocrat from The Conversation, six of the world’s pre-eminant scholars reveal the recipe for authoritarian rule. From capturing a party, to controlling the military, Donald Trump is borrowing from the playbook of strongmen thoughout history. This is the story of how democracies falter — and what might happen next. Your support matters Support non-profit journalism you can trust. Donations 2025

25/09/2025

•

35 min
02/08/2023

Word from The Hill: Double dissolution hot air, PM dodging Treaty question, Morrison hit with counter punch after Robodebt speech

As well as her interviews with politicians and experts, Politics with Michelle Grattan includes “Word from The Hill”, where she discusses the news with members of The Conversation’s politics team. In this podcast Michelle and politics + society editor Amanda Dunn discuss whether there’s much in the PM’s double dissolution threat, and his defensiveness when pressed on Treaty in an ABC interview. As well, they canvass the Reserve Bank’s reprieve for mortgage holders, which will be only small comfort to those coming off fixed rates. Meanwhile in parliament, Scott Morrison’s rejection of the Robodebt royal commission’s findings against him just sparked fresh attacks on him from the government. Mentioned in this episode: The Making of an Autocrat Search: "The Conversation Weekly" for our new series. Is America watching its democracy unravel in real time? In The Making of an Autocrat from The Conversation, six of the world’s pre-eminant scholars reveal the recipe for authoritarian rule. From capturing a party, to controlling the military, Donald Trump is borrowing from the playbook of strongmen thoughout history. This is the story of how democracies falter — and what might happen next. Your support matters Support non-profit journalism you can trust. Donations 2025

02/08/2023

•

10 min

Listen to experts explain the world around us and tell the stories behind brand new research. Podcasts from The Conversation, an independent source of news and views, sourced from the academic and research community. Shows in English, French and Bahasa Indonesia. Free to listen.